Menuduh Jokowi Dzolim dan Penindas Karena BPJS, Apakah Pantas?

Memang kenaikan BPJS diumumkan masih dalam situasi pandemi, walau jauh sebelum wabah ini merebak sudah diumumkan, tapi jeda karena ada putusan MA yang perlu perbaikan.

Walau sekarang baru diumumkan, toh berlakunya masih bulan depan dan kenaikan BPJS hanya untuk kelas 1 dan kelas 2, bila merasa keberatan, bisa turun ke kelas 3.

Di sini sudah jelas bukan?

Bagaimana jika orang miskin tetap tidak mampu ikut BPJS atau ternyata bermental miskin?

Orang miskin yang tidak mampu yang berstatus penerima BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) nggak akan meributkan kenaikan iuran BPJS.

Sebab mereka tetap disubsidi 100% oleh Pemerintah jumlah pesertanya +/-132 juta Jiwa.Tidak sedikit. Separuh warga negara direpublik ini!

Kalau ada yang teriak-teriak Presiden Joko Widodo menindas Rakyat miskin, rakyat miskin yang mana?

Tolong di jawab dengan jujur.
Kalau ada pihak "Rumah Sakit" yang neko-neko, itu lain persoalannya.

Jika saudara (anda) merasa ter'berat'kan dengan kenaikan Iuran BPJS saat ini (perpres terbaru yang akan berlaku 1 Juli 2020), maka solusinya sangat mudah. Silahkan ajukan untuk turun kelas!

Jangan gengsi.

Kalo masih enggak sanggup, berarti anda sudah tergolong orang miskin.

Anda berhak dipelihara (subsidi) negara. Segeralah temui RT ditempat anda berdomisili untuk mendapatkan surat keterangan miskin.

Ok?

Sebelum teriak kenceng soal kenaikan iuran BPJS dan sebelum saudara (anda) memaki-maki Presiden, tolong pastikan kamu adalah warga yg taat membayar pajak.

Nggak usah ngomporin warga yang cinta damai!

Salam Dung Dung Pret!

(Tante Paku)

Monday, May 18, 2020 - 07:30
Kategori Rubrik: