Menteri ESDM Bantah Ledakan Thamrin Berkaitan dengan Freeport

 

REDAKSIINDONESIA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan, menyatakan bahwa teror bom yang terjadi di Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat, sebagai konsekuensi karena Amerika Serikat (AS) tidak suka dengan sikap pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla yang akan memutus kontrak perpanjangan PT Freeport Indonesia di Papua.

“Soal teror bom, kita harus berpikir out of the box. AS tidak suka dengan sikap pemerintah Jokowi-JK yang akan memutus kontrak Freeport,” kata Arteria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/01/2016).

“Kejadian ini patut pula dicermati dalam menganalisis teror hari ini. Pelaku hanya boneka untuk kirim pesan kepada pemerintah agar lebih melunak. Pelaku hanya pemain antara yang ditunggangi oleh kepentingan yang lebih besar,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR ini berharap, semua elemen bangsa bersatu mendukung kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah lebih berani dan yakin dalam memutus kontrak karya yang memiskinkan negara dan rakyat.

“Bukankah perlu juga kita cermati bahwa hari ini adalah tenggat waktu Freeport menyerahkan penawaran divestasi? Suatu hal yang kesannya tidak disengaja, tetapi tidak menutup kemungkinan ini semua dalam balutan desain besar yang terencana,” ungkapnya.

Ketua Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDIP ini juga berharap, dengan kejadian ini pemerintah dapat lebih berani bersikap. “Dan pastinya kami semua mendukung. All for One, one for all,” ucapnya.

Bantahan Menteri ESDM

Menteri ESDM, Sudirman Said membantah soal perpanjangan kontrak Freeport. Apalagi menurut aturan, perpanjangan kontrak Freeport baru bisa diberikan kepastiannya paling cepat 2019, atau 2 tahun sebelum kontrak Freeport berakhir di 2021.

"Yang terjadi adalah, kemarin batas waktu PT FI (Freeport Indonesia) harus menyampaikan surat penawaran divestasi dengan angka nilai saham yang akan di divestasi," jelas Sudirman, Jumat (15/1/2016).

Dia menegaskan, Freeport sudah menyampaikan surat penawaran divestasi dua hari yang lalu. Artinya sehari sebelum peristiwa ledakan di Thamrin berlangsung.

"Kebetulan PTFI sudah sampaikan surat itu sejak dua hari lalu, jadi tidak ada persoalan lagi," tegas Sudirman.

Hal ini dibenarkan sehari sebelumnya oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono bahwa, PT Freeport Indonesia sudah mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait penawaran saham divestasi. "Dan kami telah menerima hari kemarin (13/01/2016). Mereka telah menawarkan sahamnya  sesuai dengan kewajiban  PP Nomor 77 Tahun 2014, mereka harus menawarkan 10,64 persen," katanya di Balai Kartini Convention Hall, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Januari 2016.

Gatot mengatakan, di dalam penawaran disampaikan juga besarannya yang 100 persen adalah US$ 16,2 miliar. "Yang 10,64 persennya menjadi US$ 1,7 miliar," ujarnya. Ia melanjutkan, setelah Freeport menyampaikan tawarannya, tugas pemerintah adalah memberikan evaluasi terhadap valuasi yang disampaikan oleh Freeport.

"Kami akan melibatkan tim lintas kementerian. Dalam aturan, pemerintah juga bisa menunjuk independen valuer untuk menilai saham itu," kata Gatot. Selanjutnya,  berdasarkan valuasi pemerintah, evaluasi tim dan pihak independen, maka pemerintah akan bertemu dengan tim Freeport.

Menurut Gatot, ini untuk bisa menyepakati harga yang akan diputuskan berdasarkan persetujuan para pihak. "Jadi ini baru tingkat awal, mereka menawarkan dan nanti akan ada pertemuan dengan tim Freeport, setelah kami mempunyai posisi terhadap apa yang menjadi tawaran oleh Freeport Indonesia."

Ia juga menjelaskan, valuasi asetnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 adalah sekitar 60 hari. "Tentunya kami tidak mau berlama-lama. Kami mau cepat juga," Gatot berujar.

Menurut Gatot  proses divestasi saham Freeport  harus melibatkan banyak pihak, seperti  Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Target pemerintah adalah secepatnya. "Nanti setelah evaluasi kami serahkan ke Menteri Keuangan sebagai bendahara pemerintah. Siapa yang ditunjuk melakukan pembelian."

 

Sumber: bisnis.tempo.co, finance.detik.com

Friday, January 15, 2016 - 22:15
Kategori Rubrik: