Menolak Lupa Penculikan Aktivis Tahun 1998

Oleh: Winston Zippi Johan

Penculikan aktivis 1997-1998 adalah peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR tahun 1998.

Peristiwa penculikan itu berlangsung dalam tiga tahap, yaitu menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, 9 orang di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali.

Tapi tak satu pun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga yang muncul.

13 orang aktivis itu dipastikan hilang hingga kini.

Beberapa korban penculikan tahap dua kemudian memberanikan diri berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka selama diculik dan disiksa Tim Mawar.

Selama periode 1997/1998, Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari jumlah itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini.

Setelah melakukan penyelidikan, Komnas HAM menyimpulkan ada bukti permulaan pelanggaran HAM berat dalam kasus penculikan tersebut.

Tanggal 22 Desember 2006, Komnas HAM kemudian meminta DPR agar mendesak Presiden mengerahkan seluruh aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus penculikan ini.

Ketua DPR Agung Laksono pada 7 Februari 2007 akhirnya meminta Presiden SBY melakukan penyelidikan menyeluruh atas temuan Komnas HAM tersebut untuk menuntaskan kasus penculikan 13 aktivis.

Namun kasus ini tidak juga dituntaskan oleh SBY hingga ia lengser.

Kasus penculikan ini hanya menyeret 11 orang anggota tim mawar dari Kopassus grup 4 ke pengadilan Mahmilti II pada bulan April 1999.

Ironisnya, hanya dua orang tentara yang benar-benar dipecat dari dinas militer yaitu Letjen Prabowo dan Mayor (inf) Bambang Kristiono.

Lima pelaku yang lain dinyatakan terbebas dari hukuman pemecatan, dan hukuman penjaranya pun dikurangi. Mereka semua kelak mendapat kenaikan pangkat signifikan, beberapa pelaku sempat menjabat sebagai Dandim di berbagai wilayah di Indonesia.

Kolonel Infantri Chairawan K. Nusyirwan bahkan dipromosikan menjadi Danrem, sedangkan Mayjen Muchdi PR menjadi Deputi V BIN.

Pada bulan Juli 1998. ABRI, di bawah kepemimpinan Jenderal Wiranto, membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk menangani kasus hilangnya sejumlah aktivis politik yang dikaitkan dengan anggota Kopassus dan Prabowo.

DKP dibentuk pada dan menggelar sidang pada bulan Agustus 1998.

Setelah memeriksa Letjen Prabowo secara intensif terkait kasus penculikan ini, DKP yang diketuai Jenderal Subagyo HS akhirnya menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian Prabowo subiyanto dari dinas kemiliteran.

Setelah meninggalkan dinas ketentaraan, Prabowo sempat menetap di Yordania sebelum pulang ke Indonesia untuk menjadi Pengusaha Kaya dan kemudian mendirikan Partai Gerindra. Beberapa mantan korban penculikan kemudian memilih bergabung dan mengais rejeki dari partai ini.

Prabowo sendiri mencoba peruntungan dengan mencalonkan diri menjadi presiden hingga berkali-kali.

Namun akibat latar belakang hidupnya yang cukup kelam, hingga kini ia belum juga sukses meraih posisi nomor satu di Indonesia tersebut meski telah mencoba dengan berbagai cara.

Kasus penculikan aktivis 98 tak pernah benar-benar tuntas.

Mayoritas bocah-bocah milenial yang lahir tahun 1998 ke atas bahkan tidak tahu sama sekali kasus ini pernah terjadi.

Publik pun nyaris melupakan kasus ini.

Hingga 20 tahun berselang, Rakyat Indonesia kembali diingatkan dengan beredarnya isu penculikan anak yang mencuat secara masif di beberapa wilayah di Indonesia pada akhir Oktober 2018.

Beberapa pelaku penyebaran hoax ini akhirnya ditangkap aparat kepolisian.

(foto: bukan diperankan oleh Penculik anak)

sumber:
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44949790

https://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan_aktivis_1997/1998

 
Sumber : facebook Winston Zippi J
Monday, November 5, 2018 - 19:30
Kategori Rubrik: