Menjawab Tudingan Wayan Sudja Tentang Pemerintah

Ilustrasi
Oleh : Mas Achmad Sentosa
 
Wajan Sudja merupakan seseorang yang sangat aktif dalam mengkritik secara provokatif pada hampir semua kebijakan dan program KKP sejak beberapa tahun terakhir. Lulusan Teknik Kimia ini begitu intens mengomentari kasus penenggelaman kapal, pelarangan trawl dan cantrang, kebijakan kepiting bertelur, kapal hongkong dan ikan hidup, dan lain-lain. Sayangnya, informasi dan kritik yang dipaparkan seringkali tidak akurat, bias dan tendesius dan malah ada yang berpotensi fitnah.
 
Agar tidak menimbulkan persepsi bias di masyarakat, kami sampaikan klarifikasi terhadap hal-hal yang disampaikan Wajan Sudja beberapa hari lalu melalui Facebook dan media sosial lainnya.
 
Yang pertama mengenai presiden Jokowi yang dianggap sukses meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia, Brunei Darussalam dan Vietnam. Itu merupakan suatu asumsi yang keliru. Justru intensifnya upaya penanggulangan IUU Fishing di Indonesia telah membuat negara lain tidak bisa lagi mengambil ikan di RI secara illegal, sehingga memberikan peningkatan pendapatan bagi nelayan dan Indonesia. Unsur penting dari pertumbuhan ekonomi adalah neraca perdagangan, berdasarkan Nilai Rasio Perdagangan Internasional (RPI) komoditas ikan terlihat bahwa Brunei Darussalam dan Malaysia saat ini sudah bernilai negatif, artinya neraca perdagangan ikan kedua negara tersebut sudah didominasi oleh impor. Sementara itu Thailand, Philippines dan Viet Nam dalam periode 2015-2016 nilai RPI terus mengalami penurunan,artinya neraca perdagangannya semakin didominasi oleh impor. Sementara Indonesia dan Myanmar relatif stabil diatas 0,80, artinya neraca perdagangan indonesia relatif masih didominasi oleh ekspor.
 
 
Kemudian, terkait 5 buah Permen KP dan 1 PP yang merugikan negara kehilangan devisa sebesar US$ 10 milyar selama 5 tahun, membangkrutkan ribuan UMKM usaha budidaya ikan kerapu, menyebabkan 220.000 pembudidaya ikan kehilangan penghasilan merupakan informasi yang dibuat tidak berdasar. Permen KP yang disusun mencerminkan 3 pilar Laut Masa Depan Bangsa yang terdiri dari, Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan. Secara akumulatif, berbagai kebijakan KKP justru memberikan dampak positif bagi pebangunan kelautan dan perikanan, antara lain; (1) Meningkatnya stok ikan (Maximum Sustainable Yiled) dari tahun 2014 sebesar 7,3 ton menjadi 12,54 juta ton (Komnas Kajiskan, 2017), merupakan kenaikan terbesar yang ada di dunia, (2) Meningkatnya PDB perikanan, (3) Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 102 menjadi 110, (3) Meningkatnya konsumsi ikan perkapita dari 38 menjadi 46 kg per kapita, (4) Mengurangi tekanan eksploitasi SDI, (5) Memutus dan membongkar modus/mata rantai kasus IUU Fishing yang selama ini terjadi
 
Selanjutnya, tudingan mengenai terbitnya Permen KP no. 32/2016 telah menghambat ekspor ikan kerapu hidup merupakan persepsi yang keliru.  KKP tidak pernah melarang ekspor budidaya kerapu. Justru KKP mengawal dan mengontrol kegiatan ekspor tersebut agar tata kelolanya lebih baik. Permen 32/2016 selain untuk mendukung asas cabotage yang dijamin UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran, juga melindungi sumberdaya ikan Indonesia secara optimal. Pengaturan dilakukan khususnya yang melalui jalur laut melalui kapal-kapal asing yang selama ini berjalan tidak transparan, tidak bayar pajak, dan lain-lain.
 
Jika dianalisis dari tren data kinerja ekspor secara realtime dengan membandingkan data sebelum dan pasca pemberlakuan Permen KP, menyimpulkan bahwa pemberlakuan Permen KP tidak memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja ekspor kerapu Indonesia. Tren ekspor yang terjadi lebih disebabkan karena terjadinya  fluktuasi pasar (permintaan) di negara tujuan ekspor. Fakta menunjukkan bahwa ekspor kerapu dan harga kerapu di berbagai daerah saat ini telah berjalan normal.
 
Paska pemberlakuan Permen KP no. 32 tahun 2016, jumlah kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan (izin SIKPI). Volume produksi ikan kerapu nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) justru tumbuh rata-rata pertahun sebesar 74,1%. Tahun 2017 produksi ikan kerapu nasional mencapai 46.338 ton. (Sumber: Statistik Perikanan Budidaya. 2017). Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama kurun waktu tersebut pertumbuhan nilai ekspor kerapu mencapai 9,9% per tahun. Tahun 2017 nilai ekspor kerapu Indonesia mencapai 39,46 juta USD.  
 
Selain itu, Wajan Sudja juga menuding tentang Instruksi Presiden no 7/2016 yang memerintahkan mentri KKP untuk merevisi aturan perundang-undangan yang menghambat pertumbuhan usaha penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengolahan ikan dan petambak garam yang merupakan pemaknaan yang salah. Instruksi Presiden no. 7 tahun 2016 diterbitkan untuk mempercepat pembangunan Industri Perikanan Nasional yang diarahkan kepada 23 Kementerian/Lembaga termasuk KKP dan para gubernur, karena pembangunan industri perikanan ini membutuhkan kerjasama dan dukungan lintas sektoral dan bidang seperti pembangunan dan pengelolaan pelabuhan, bahan bakar, fasilitas bongkar muat, akses dan pasokan listrik, akses permodalan, dan lain-lain.
Kemudian, ia juga mengaitkan kebijakan ini terhadap Komisi 4 DPR RI yang dianggap mendesak Menteri KKP untuk merivisi aturan-aturan yang kontra produktif tetapi tidak dilaksanakan dan akhirnya diberikan sanksi berupa pemotongan 50% APBN KKP. Ini adalah tudingan yang tidak relevan dengan kebijakan yang diprotes tersebut. Kebijakan pemerintah tentu berbasis pada orientasi sebesar-besar manfaat bagi masyarakat. Bukan karena tekanan dan lobby segelintir pihak. Selama tiga tahun berturut-turut, KKP mengembalikan anggaran ke pemerintah secara sukarela berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, serta urgensi pelaksanaan program. Hal-hal yang belum menjadi prioritas atau kegiatan-kegiatan yang kurang produktif dihilangkan.
 
Adapun tudingan terkait berbagai industri yang dihambat rekomendasi impor garam industri  oleh KKP, Presiden mengeluarkan PP no. 9 tahun 2018 yang memindahkan kewenangan mengeluarkan rekomendasi impor garam dari KKP ke Kemendag dan Kemenperin, tentunya perlu dipahami oleh masyarakat bahwa KKP tentu tetap berfokus pada tugas dan fungsi yang diberikan dan mengawal kepentingan dan target stakeholdernya, termasuk upaya meningkatkan kapasitas dan pendapatan para petambak garam di Indonesia, sesuai amanat UU no 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan.
 
Berikutnya, tudingan tentang kapal asing/eks asing impor legal dimangkrakkan sehingga menyebabkan pasokan bahan baku ikan ke industri pengolahan dan pengalengan ikan anjlok dan tentang kapal berbendera rangkap diminta untuk pulang dan tidak proses hukum, namun yang patuh dan lulus Analisa dan evaluasi Satgas 115 tidak diperpanjang izinnya tanpa alasan, ini juga perlu dipahami bahwa praktek kapal asing/eks asing sudah terbukti menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan nelayan RI dan merugikan negara.
 
Hasil ANEV yang dilakukan terhadap 1.132 kapal perikanan yang dibangun di luar negeri menunjukkan 100% kapal tersebut bersalah. Saat ini, kapal yang berizin pusat sudah mencapai 4.300. Disisi lain, nilai produksi tahunan perikanan meningkat tanpa kapal asing. Armada dan kapasitas lokal secara bertahap bisa menggantikan peran kapal-kapal asing/eks asing. Ini juga mengindikasikan bahwa peran kapal eks asing tidak signifikan dalam produksi perikanan RI. 
 
Berdasarkan rekomendasi dari Tim Anev, KKP telah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi administratif berupa Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI. Tidak hanya upaya dalam bentuk sanksi administratif, pemerintah juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini TNI Angkatan Laut, Polair, dan KKP juga untuk memproses hukum kapal-kapal pelaku tindak pidana.
 
Belum lama ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang pada bulan Oktober 2017 telah menjatuhkan putusan terhadap kapal MV Silver Sea 2, berbendera Thailand, yang salah satu putusannya adalah merampas kapal MV Silver Sea 2 untuk negara dan uang senilai Rp20,5M yang berasal dari hasil lelang ikan yang terdapat di dalam MV Silver Sea. Selain itu, terhadap tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di  Benjina, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan pidana selama 3 tahun penjara kepada manajer lapangan pemilik kapal di Benjina
 
Tudingan yang selanjutnya bahwa kapal-kapal ikan yang dimangkrakkan ini, kemampuan armada perikanan Indonesia memasok bahan baku ikan ke industri pengolahan ikan anjlok sekitar 65%. Utilisasi industri pengolahan ikan di Bitung yang semula sudah rendah, 57% dari kapasitas terpasang, anjlok tinggal 7% terpasang. Perlu diketahui bahwa Utilisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) tidak pernah mencapai 100%. Bahkan, saat ini nilai ekspor perikanan melalui Bitung meningkat pesat (Data BKIPM). Demikian pula produksi perikanan, dan nilai tukar nelayan (NTN) di Bitung meningkat signifikan. 
 
Artinya, persoalannya bukan pada bahan baku, namun pada praktek perdagangan yang dilakukan selama ini. UPI perlu membuka pintu lebih lebar terhadap nelayan-nelayan lokal dan harus bisa beralih dari pola kelola sebelumnya dengan kapal asing. Tentu saja konsekuensinya harus bersedia bayar dengan harga yang lebih baik dan jangka waktu lebih cepat/cash. Silakan cek status pembayaran pajak setiap perusahaan agar tergambar apabila UPI mengaku mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat kebijakan KKP.
 
Kemudian tentang industri surimi yang tutup akibat Permen 71 tahun 2017 tentang pelarangan penggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Perlu diketahui bahwa trend industri Surimi dunia cenderung menurun karena sumberdaya bahan baku, baik Alaska pollock dan ikan tropis cenderung menurun. Berbagai negara produsen surimi sudah intensif menginformasikan hal ini cukup lama. Kelangkaan bahan baku ini, di berbagai negara, dapat diatasi dengan menggunakan melakukan budidaya ikan yang relevan, misalnya ikan Patin digunakan di Vietnam untuk industri pengolahan Surimi. Alternatif lainnya adalah dengan input teknologi untuk memastikan ikan berbagai jenis, bisa memiliki karakteristik mendukung produk surimi. Opsi lainnya adalah impor bahan baku yang relevan, dimana hal ini dilakukan juga oleh berbagai negara yang memproduksi surimi yang tentu harus dikelola dengan tepat.
 
Untuk kepiting bertelur, pelarangan tangkap dan ekspor pada ukuran tertentu yang diatur dalam Permen KP no. 56 tahun 2015, pada umumnya disetujui oleh para pedagang dan eksportir Kepiting (Bakau & Rajungan). Fakta lapangan menunjukkan bahwa populasi kepiting baik jumlah maupun ukuran menurun sejak tahun 1990, ini dapat dilihan di eksportir dari Jakarta, Bali, dan Surabaya, sangat sulit mendapatkan ukuran diatas 1 kg.
 
Dalam Permen KP No 1 Tahun 2015 Pasal 2 disebutkan bahwa, Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur. Permen tersebut jelas-jelas tidak melarang ekspor kepiting dan rajungan namun membatasi ukuran dan yang dalam kondisi bertelur. Justru diperlukan karena hingga saat ini teknologi pembenihan kepiting dan rajungan belum dapat dilakukan untuk skala yang lebih besar. Dengan demikian, Permen KP tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya di alam. Dari data pertumbuhan nilai ekspor kepiting dan rajungan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai ekspor dari tahun 2015-2017 dari 3,91% pada tahun 2015-2016 meningkat tajam menjadi 27,81% pada tahun 2016-2017.
 
Terakhir, status impor Indonesia dianggap meningkat. Padahal, status impor ikan RI faktanya sampai tahun 2016 mengalami penurunan drastis. Data tahun 2016 menunjukkan dari kapasitas impor yang diberikan, hanya dimanfaatkan sekitar 20-30% saja (Data dari PDS). Bahkan data juga BPS menunjukkan bawah volume impor tahun 2016 turun sebesar 9,47 % dibandingkan volume 2014. Namun demikian pada tahun 2017 impor mengalami peningkatan dan dimoniasi oleh tepung ikan untuk bahan baku pakan ikan budidaya.
 
Semoga klarifikasi yang dipaparkan dalam artikel ini dapat memperjelas bias yang sudah disampaikan oleh Wajan Sudja, atas dasar yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan
 
Sumber : Group Whatsapp
Saturday, June 2, 2018 - 13:00
Kategori Rubrik: