Menjawab Seputar Pencairan DDO

Oleh: Erizeli Jely Bandaro
 

Saya di inbox yang menanyakan prihal berita sebagai berikut :

Pemerintahan Jokowi-JK telah mencairkan penggunaan alokasi pinjaman Deferred Drawdown Option (DDO) sekitar USD5 bilion.

“Ini yang mesti dipertanyakan ke pemerintahan Jokow-JK, kenapa sampai melakukan pencairan dana cadangan pinjaman darurat, ada apa dengan negara dan bangsa ini. ? saat ini Indonesia tidak lagi memiliki dana cadangan darurat (DDO) di World Bank dan ADB karena telah dicairkan. Padahal, mestinya dan seharusnya dana pinjaman DDO tesebut hanya digunakan jika terjadi bencana alam ataupun krisis keuangan dan krisis ekonomi yang sangat parah di Indonesia.

“Ini kan belum ada krisis keuangan dan krisis ekonomi yang parah. Atau memang saat ini memang sudah parah,”

Menurutnya apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK dalam hal ini sudah sangat tidak bisa ditolerir dan merupakan kebijakan yang sangat membahayakan rakyat dan negara. “Jokowi-JK harus segera diingatkan, jangan sampai terlena dan berakibat fatal bagi perekonomian bangsa,” tegasnya.

BAIKLAH SAYA JAWAB:

Sebelum saya masuk ke masalah yang dipertanyakan maka sebaiknya saya jelaskan dulu apa itu Deferred Drawdown Option (DDO). DDO adalah jenis pinjaman. Dalam dunia keuangan memang dikenal ada DUA JENIS pinjamn berdasarkan bentuknya,pertama adalah cash loan (CL) dan kedua adalah non cash loan (NCL). CL itu dimana lender memberikan uang tunai langsung kepada debitur. NCL itu dimana lender memberikan pinjaman tidak dalam bentuk uang tunai langsung tapi collateral atau guarantee payment.

Dalam hal DDO maka itu bukan pinjaman cash. Tapi non cash loan. Dimana pemerintah mendapatkan collateral dari World bank atau ADB. Collateral ini di gunakan pemerintah untuk menerbitkan Global Bond untuk masuk ke pasar uang. Lantas mengapa pemerintah butuh collateral dari world bank atau ADB? Karena kalau pemerintah terbitkan tanpa collateral maka bunga dan yield akan tinggi. Maklum yeild suatu bond di ukur berdasarkan rating. Sementara bond yang di back up oleh World bank adalah high rate sehingga bunga akan rendah dan biaya uang juga rendah. ini akan membantu mengurangi kewajiban pemerintah bayar bunga.

Berdasarkan manfaatnya DDO itu terdiri dari dua jenis, satu, digunakan untuk memperkuat devisa dan satu lagi digunakan untuk stimulus ekonomi.Keduanya diberikan dalam situasi dimana sistem tidak memungkinkan pemerintah bisa mengakses pasar uang dengan biaya murah. Harus juga di catat berdasarkan UU perbendaharaan negara bahwa setiap penerbitan bond apapun skema atau jaminannya harus mendapat izin dari DPR dan DDO itu tidak bisa digunakan tanpa ada persetujuan DPR yang tertuang dalam APBN.

Tahun 2008 Era pemerintah SBY jmenggunakan DDO untuk memperkuat devisa atau memperkuat neraca pembayaran.Ini diberikan oleh world bank dan ADB bukan karena kita mengemis tapi memang sudah SOP dari world bank dan ADB yang memang bertugas membantu negara anggota melakukan recovery economy.

Era Jokowi juga memanfaatkan fasilitas DDO. Ini tidak diberikan karena kita krisis tapi karena berkaitan dengan aktifitas indonesia di G20, dan masuk sebagai anggota baru yang tergabung dalam Financial stability forum ,yang merupakan standard setting body bagi sistem keuangan dunia. Dana DDO itu diberikan bukan untuk mengatasi krisis keuangan tapi di gunakan untuk program pengentasan kemiskinan dan pembangunan insfrastruktur. Yang mendapatkan fasilitas ini hampir semua anggota FSF.Karena itu sekarang menjadi model GESF ( General Expenditure Support Fund ). Model GESF ini adalah bertujuan memperkuat fiskal negara melakukan stimulus ekonomi agar ekonomi tumbuh.

Sampai kini Bond yang diterbitkan oleh pemerintah melalui fasilitas DDO tidak pernah default ( gagal bayar) dan DDO tetap aman tanpa menjadi utang negara kepada world bank atau ADB.

Jadi ...
Berita tersebut kurang benar karena tidak memahami konteksi terhadap DDO itu sendiri. 
Demikian.

 

(Sumber: Facebook Erizeli)

Thursday, March 24, 2016 - 11:30
Kategori Rubrik: