Menjawab Pendapat Din

ilustrasi

Oleh : Hari Purwanto

Kalau anda ingin memakzulkan Jokowi dg dasar aturan Islam seperti kata ahli PENGUSUNG TEORI KHILAFAH, hanya ada satu cara, yaitu ubah UUD 45 & SISTEM NEGARA kita.

Lakukan itu lewat PEMILU. Kalau gagal, itu artinya anda hanya menjual ilusi atas nama mimbar akademis. Tentu yg termakan ilusi itu hanya orang yg terbiasa delusi.
=========================================

Din mengatakan, penguasa dapat dimakzulkan apabila terpenuhi syarat yaitu :

1. Pertama yakni ketidakadilan. Jika seorang pemimpin menciptakan ketidakadilan atau menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat maka sangat mungkin untuk dimakzulkan.
2. Kedua adalah tidak memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu ini merujuk kerendahan visi, terutama tentang cita2 hidup bangsa.
3. Ketiga, ketiadaan kemampuan atau kewibawaan pemimpin dalam situasi kritis. Kerap terjadi saat seorang pemimpin tertekan kekuatan dari luar. Ia mengibaratkan kondisi seperti suatu negara kehilangan kedaulatan akibat kekuatan asing.
4. Keempat, apabila terjadi kepemimpinan yg represif dan cenderung diktator. Ia melihat, pemerintah Indonesia belakangan ini tak berbeda jauh dg kondisi tersebut. Menurutnya, pemerintah sekarang ini tengah membangun kediktatoran konstitusional. Hal tersebut terlihat dari berbagai kebijakan yg diterbitkan pemerintah.

Empat syarat yg disampaikan oleh Din itu dalam konteks pemahaman agama. Dasar referensi dari Din adalah Mohammad Abduh, Al Mawardi, Rasyid Ridho. Menurut saya tidak salah.

Tetapi kalau dikaitkan dg pemerintah Indonesia jelas tidak tepat. Mengapa ?

Karena pendapat dalam pemikiran Islam itu sistem negara adalah khilafah. Dimana pemimpin negara adalah juga pencipta hukum, dan berkuasa penuh atas nama Al Quran dan hadith.

Sementara dalam sistem yg ada sekarang, kita menganut trias politika. Dimana Presiden bukanlah khalifah yg bebas membuat kebijakan. Apapun kebijakan Presiden harus mengacu kepada UUD 45 & UU serta aturan hukum. Bahwa ruler bukan ada pada Presiden, tetapi DPR yg merupakan perwakilan dari Rakyat.

Berdasarkan UUD1945 pasal 7A, pemakzulan Presiden terdiri atas enam syarat, yaitu : korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, tindak pidana berat lainnya, dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

Sampai sekarang Jokowi tidak melanggar syarat2 itu

Jokowi secara pribadi tidak korupsi & keluarganya tidak terkait dg bisnis kolusi. Semua kebijakan luar negeri dan investasi dilakukan sesuai dg amanah UUD 45 & UU Investasi.

Sampai hari ini justru terbukti Jokowi lah Presiden yg sukses mengembalikan hak UU terhadap Freeport.

Selama ini kemana saja Din & para pakar, sehingga membiarkan KK Freeport mengangkangi Papua sejak tahun 1969 ??? Soal kebebasan Mimbar Akademis?

Sampai hari ini pemerintah tidak pernah melarang kegiatan mimbar akademis sepanjang itu dilaksanakan sesuai UU & aturan.

Kalau memang ada yg merasa diteror atau diancam karena akan adakan seminar akademis, ya laporkan kepada Polisi. Percayakan kepada aparat polisi untuk mengusut pelaku teror itu. Engga usah dipolitisir. Keberanian membela kebenaran itu adalah keberanian menyerahkan masalah hukum kepada aparat & gunakan hak demokrasi untuk mengawasi proses pengusutan itu.

Jadi kalau anda ingin memakzulkan Jokowi dg dasar aturan Islam seperti kata ahli pengusung teori khilafah, hanya satu caranya. Yaitu ubah UUD 45 dan sistem negara kita. Lakukan itu lewat PEMILU. Kalau gagal, itu artinya anda hanya menjual ilusi atas nama mimbar akademis. Tentu yg termakan ilusi itu hanya orang yang terbiasa delusi.

Ilustrasi gb: https://s.id/iSYuH
Pujian saat msih dpt jabatan, bully an stlh gk dpt jabatan.

https://s.id/iSNx
#Babo
#DejaVu

Sumber : Status Facebook Hari Purwanto

Wednesday, June 3, 2020 - 09:00
Kategori Rubrik: