Menjadi Bangsa Bajigur

ilustrasi
Oleh : Sunardian Wirudono
Metpagijumat para sanak-kadang penggiat dan pejuang sidang dewan majelis takelim Jemaah Fesbukiyah yang memuliakan kemuliaan sejati doang dan bukannya yang loyang peyang bergoyang-goyang. Menjadi bangsa proporsional itu bijimana? Ialah dengan cara menjadi bangsa yang tidak nyinyir.
Menjadi bangsa yang tidak nyinyir itu bijimana pula? Sebetulnya bisa dijawab; Dengan cara menjadi bangsa proporsional. Tapi sampai besok lusa, kalau Cuma dibolak-balik gitu, hanya akan menyenangkan investor provider yang jualan pulsa. Untuk menengarai ke-tidakproporsional-an itu mudah. Misal ketika menanggapi ‘temuan’ Mensos Risma, dengan mengatakan di jalan protokol Jakarta tak mungkin ditemukan gelandangan.
Apalagi yang ngomong kek gitu merasa sebagai pemilik Jakarta. Dan mengatakan di Jakarta banyak orang pintar. Seperti Ridwan Saidi dan Wagub Jakarta, yang merasa lebih tahu Jakarta dibanding Risma dari Surabaya (yang baru beberapa hari di Jakarta). Makin tak proporsional, atas penemuan gelandangan itu, Mensos Risma dilaporkan ke Polisi oleh seorang warga Jakarta bernama Gus Yasin.
Tidak proporsional itu juga ketika ormas yang bernama MUI, memakai hukum proporsionalitas secara tak proporsional, dengan menuntut Presiden mengangkat Kapolri bergama Islam. Memang tak ada kata-kata verbal disampaikan oleh Waketum MUI, seperti biasa ciri manusia tidak proporsional. Ngomong muter-muter, yang inti sebenarnya menolak Kapolri beragama diluar Islam. Karena Presiden hanya mengajukan satu calon Kapolri, dan kebetulan beragama Katholik.
Sudah ngomong nggak jelas, masih ditambah dengan bahasa-bahasa kompor meledug. Tidak mencerminkan omongan seorang berilmu. Padal ngaku sebagai waketum organisasi ulama. Dalam kamus Arab-Indonesia, ulama artinya ilmuwan atau peneliti. Dalam pengertian harafiyah, ulama dapat disimpulkan sebagai orang (muslim) yang menguasai hukum Islam, yang memahami syariat Islam secara menyeluruh, menjadi teladan umat (Islam) dalam memahami (agama) dan mengamalkannya. Kalau hal-hal tersebut tak tercermin, sudah menjelaskan proporsinya yang tidak proporsional, apalagin profesional (yang maknanya tidak kompeten). Apa proporsional usulan pelarangan ormas MUI, menyusul pelarangan FPI?
Termasuk apa yang dilakukan Raffy Ahmad, duta milenial penerima vaksin pertama, tapi habis itu tak menunjukkan adab generasi milenial. Karena melianialisme, yang artinya presisi dan persisten itu, tak dipenuhi. Termasuk omongan Ribka Tjiptaning, wakil rakyat dari PDIP, yang menolak vaksinasi, dan lebih memilih bayar denda Rp5juta. Ribka dulu memang mengaku anak proletar, kini ‘proletar munggah mbale’. Hidupnya sudah disubsidi negara (dari uang rakyat) secara berlimpah. Tunjangan komunikasinya saja tiap bulan, Rp15juta, meski omongannya tidak komunikatif, apalagi solutif. Masih mending Bu Tejo.
Selama masih berbaik-baik dengan Mbak Mega, lima tahun ke depan posisi Ribka aman. Sedang bagi jelata, yang tidak munggah bale, pandemi satu tahun saja sudah gulung-koming, karena bansos pun dulu dicolong oleh Mensos, yang satu partai dengan Ribka. Last but not least, yang dulu minta Jokowi yang mesti divaksin pertama kali. Ketika disanggupi, ada yang nyeletuk ‘pemimpin itu mestinya mendahulukan rakyatnya’. Dan ketika Jokowi disuntik vaksin, ada yang serius bikin hoax itu vaksin berisi vitamin. Nyuntiknya aja gemetaran, tidak dilakukan oleh pakar suntik, padal itu Guru Besar FKUI. Dikiranya FKUI itu fakultas kadrun umat islam.
Lha soal Ahok yang nyanyi tanpa masker di sebuah pesta ultah? Saya belum tahu info lengkapnya, soal pasal nyanyi dengan masker itu gimana gitu. Tapi, jika besok Sabtu masih kita temukan manusia tak proporsional, alamat bangsa dan negara Indonesia ini masih butuh waktu lama, untuk sekedar menamakan Indonesia Maju.
Nah, coba tonton video wawancara saya dengan Vey, klik tautan di bawah, bagaimana ia berani ngomong soal pasar dan karakter Gunung Merapi, juga soal mitigasi bencana. Apakah dia tidak proporsional, hanya karena dia bukan sesiapa? Bukan selebs? Apakah rakyat jelata tak boleh ngomong besar? Tak bisa jadi sumber kutipan? Padal, bukankah ini jaman medsos? Jaman bajigur?
Tapi dengan rakyat yang daya kritisnya tidak proporsional (bukannya mengkritisi kebijakan publik pemerintah), kapan kita nyadar pandemi nyinyir lebih berbahaya? Dan lebih bajigur? |
 
Sumber : Status Facebook @sunardianwirodono
Sunday, January 17, 2021 - 12:30
Kategori Rubrik: