Menilai Rem Tangan dan Gas Anies

ilustrasi

Oleh : Jonminofri Nazir

Kompas mengutip pernyataan Anies pada Jumat malam: kondisi dalam dua pekan terakhir ini mengkhawatirkan. Ini berbeda dengan situasi sebelumnya. Itu sebabnya kita berencana melakukan pengetatan selama pengeditan dua pekan ke depan.

Selama dua pekan ini, Anies berharap warga berada di rumah dan mengurangi aktivitas di luar untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Namun, Anies juga mengingatkan setelah dua pekan PSBB diperlakukan PSBB secara ketat, Anies tak menjamin penyebaran Covid-19 di DKI bakal selesai. Anies juga memberikan sinyal, PSBB ini akan diperpanjang setelah masa PSBB ini berakhir 27 September 2020.

Pesan itu mudah dipahami: akan ada PSBB ketat mulai 14 September 2020 untuk menekan penyebaran Covid-19. Dan, jika PSBB tidak berhasil menekan penyebaran Covid-19, PSBB akan diperpanjang lagi. Sampai kapan? Ya, sampai penyebaran berkurang. Kapan itu, tidak dijelaskan.

Hal penting yang belum dijelaskan lagi oleh Anies adalah apakah Pemda DKI akan memasok lauk-pauk ke rumah warga? Sebab, bisa dipastikan pasar tempat emak-emak belanja dapur akan ditutup. Artinya pasokan kebutuhan rumah tangga akan terganggu.

Anies menyebut kebijakannya itu sebagai menarik rem tangan mendadak.

Pertanyaannya, apakah kebijakan ini akan efektif menekan laju pertumbuhan jumlah korban. Anies pun tidak yakin PSBB tanggal 14 ini akan kebijakan nya sukses menahan penyebaran virus corona. Anies memang menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil karena kamar rawat di rumah sakit hampir terisi semua. Kapasitas rumah sakit terbatas. Jumlah dokter dan perawat juga tidak mungkin bertambah cepat.

Kelihatan keputusan ini dibuat karena kepanikan. Atau setidaknya, ini adalah langkah terbaik yang bisa diberikan oleh gubernur DKI. Padahal, gubernur Anies juga menyatakan kebijakan ini akan terus diperpanjang entah sampai beberapa kali sampai jumlah penambahan penderita berkurang.

Sekilas kebijakan Anies ini sudah benar 100%.

Tetapi kalau kita melihat alternatif lain, mungkin Anies justru harus menekan gas pengawasan dan pencegahan oleh pemda yang lebih kencang. Bukan justru mengandangkan warga di dalam rumah.
Begini penjelasannya.

PSBB sejatinya adalah masa pendidikan bagi warga dan pemerintah. Materi pendidikan yang diberikan juga sedikit. Yaitu, bagaimana cara virus ini menyebar, dan apa yang harus dilakukan oleh warga dan pemerintah.

Jadi, PSBB itu bukan sekedar warga dikandangin di rumah masing-masing. Tetapi, setelah masa 14 hari, timbul kesadaran dari warga bahwa virus ini menyebar jika warga tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan: menjaga jarak, memakai masker, dan rajin cuci tangan.

Namun, setelah PSBB berlangsung berkali-kali sejak 16 Maret lalu, warga dan Pemda tidak pintar-pintar juga soal ini. Jadi, ada yang salah dalam penerapan PSBB ini. Indikatornya mudah saja: warga dan pemda cuek saja pada protokol kesehatan.

Pemerintah misalnya, masih saja memberikan izin keramaian kepada warga untuk berkumpul dalam jumlah besar, seperti tanggal 18 Agustus lalu. Terus, untuk mengurangi kerumunan, pemda justru membatasi jumlah angkutan umum mestinya, MRT dan Trans jumlahnya harus lebih banyak agar warga tidak berdesak-desakan di dalam bus dan kereta api. Ganjil genap mestinya sejak awal ditiadakan.

Artinya, pemda harus lebih aktif mengawasi warga di lapangan. Perkantoran dipantau betul, sepanjang karyawannya bisa bekerja di rumah jangan izinkan karyawan tersebut masuk.

Artinya, pengawasan oleh Pemda harus di-gas.

Dan, satu lagi dibantai: pemda harus memberikan pelatihan kepada para dai, ustaz, dan ulama tentang virus corona ini. Yakinkan mereka bahwa virus ini berbahaya, cepat menyebar, dan bisa mematikan. Sehingga mereka bisa ikut mendidik murid, pengikut, dan jamaahnya tentang virus.

Sekarang ini yang terjadi sebaliknya. Justru masih banyak beredar di media sosial pesan berantai yang mengatakan bahwa orang-orang beriman insya Allah tidak akan kena virus corona.

Masyarakat juga mencurigai bahwa rumah sakit sengaja memakamkan jenazah dengan protokol Covid-19, agar rumah sakit mendapat dana dari pemerintah, padahal orang yang meninggal itu belum tentu karena Covid-19. Persepsi ini harus diluruskan terus menerus.

Selama ini, pemerintah hanya menjelaskan sekilas-sekilas saja, sehingga pesan penting pemerintah tidak dipahami dengan baik oleh warga. Bahkan pemerintah dan rumah sakit dicurigai “berbisnis” dalam menangani korban Covid-19.

Pendidikan kepada masyarakat yang tidak melalui kajian yang cukup mestinya tidak dilakukan, sebab warga menafsirkan kegiatan ini sebagai proyek saja. Contonya, mengarak peti mati dan meminta orang yang tidak pakai masker tidur dalamnya selama 5 menit.

Intinya adalah masyarakat dan pemda dan ahli kesehatan harus mempunyai persepsi yang sama tentang virus corona ini agar semua pihak melangkah dengan derap yang sama.

Pemda harus berfikir keras mencari jalan untuk meyakinkan masyarakat bahwa virus ini berbahaya. Janji Anies memberikan dua helai masker setiap pekan kepada setiap warga Jakarta harus dipenuhi. Jika tidak, warga menilai Anies tidak serius menangani Covid-19, dan bisanya hanya menarik rem tangan yang membuat warga terguncang, seperti sebuah truk yang penuh muatan dihentikan mendadak.

Jadi, menurut saya, daripada Gubernur Anies menarik Rem Darurat, lebih baik Anies menekan gas untuk melakukan pendidikan dan pengawasan yang benar kepada masyarakat. Sebab, persepsi sebagian anggota masyarakat terhadap Covid-19 ini tidak sama dengan persepsi ahli kesehatan. Mereka sangat meyakini, mati itu sepenuhnya di tangan Tuhan. Kalau Tuhan ingin kita mati karena Covid-19, kita tidak bisa menghindar. Nah..

https://www.suara.com/…/setelah-bansos-kini-gubernur-anies-…

https://megapolitan.kompas.com/…/psbb-total-di-jakarta-akan…

Sumber : Status Facebook Jonminofri Nazir

Sunday, September 13, 2020 - 09:15
Kategori Rubrik: