Mengurai Faktor BPJS Defisit

ilustrasi

Oleh : Boni Soehakso

Ternyata yang bikin BPJS defisit adalah BPJS kelas 3 dimana banyak sekali yang berstatus sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan mereka adalah masyarakat miskin tercantum di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Terbaca jelas antara Iuran dan Klaim Tagihan kelas 3 nda sebanding...

Njuk, apakah iya kamu masih mau menyalahkan pemerintah?

Sekarang apa iya kamu tega, kalo orang miskin atau BPJS PBI dijatah per 3 bulan hanya boleh konsultasi dan berobat ke RS Rujukan hanya 1 kali kunjungan ke dokter? Padahal kondisi saat ini saja, semua kelas mendapatkan jatah kunjungan ke dokter adalah 1 kali per bulan....

Mungkin dengan jatah kunjungan per 3 bulan bisa mengurangi tagihan klaim?
Gitu kah?

Ato kalian melanjutkan teriak2 bahwa Kompensasi Untuk Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan per tahun senilai Rp 5,064 Milyar harus dicabut? Atau kamu mau teriak2 gaji per tahun 5 orang dewan direksi BPJS Kesehatan senilai hampir 10 Milyar harus dipotong?

Baiknya gimana?

Mau ngurangi gaji Dewan Direksi dan Pegawai BPJS pun ga akan bisa menutup defisit 27,4 T.

Justru yang harus dikomentari atau di kritis adalah penanganan case by case dalam artian urgensi ke RS Rujukan.

Pemberlakuan Iuran tidak lagi berdasarkan kelas semata namun juga perlu dipertimbangkan dengan tingkat resiko.

Inti nya tetep gotong royong....
Misalkan Kelas 1 bayar Rp 150 ribu. Kelas 2 bayar 100 ribu. Pembayaran iuran ini harus disertai dengan bukti misalkan test kesehatan (darah, rontgen dll) sehingga saat ditemukan ada indikasi misalkan paru2 nya bermasalah, maka iuran Kelas 1 nya bukan lagi Rp 150 ribu tapi menjadi Rp 200 ribu.... Demikian dan seterusnya untuk kelas berikutnya....

Ini mung hanya pendapat pribadi saja.... Lah wong saya bukan agen asuransi....

Sumber : Status Facebook Boni Soehakso

Saturday, May 16, 2020 - 13:00
Kategori Rubrik: