Mengukur Kinerja Gubernur

Oleh: Sunardian Wirodono

 

Seorang teman, Magister Manajemen di Jakarta, memberi saya sebuah rumus, bagaimana cara mengukur kinerja seorang Gubernur. Saya bukan ahli manajemen, tapi saya seperti diberi sebuah aplikasi games. Saya coba mainkan. Hasilnya, seperti dituntun membuat analisis kualitas seorang Gubenur. Kalau meleset mohon maaf. Namanya juga mainan, bukan ujian akhir.

Menurut teman saya itu, mudah bagi warga Jakarta untuk menilai kinerja gubernur mereka. Lihat saja apakah Jakarta dalam 2-3 tahun ke depan akan terbebas dari masalah kemacetan dan banjir. Dua hal tersebutlah yang selama ini menjadi beban utamanya. Dengan syarat tambahan, jangan tanya pada Ridwan Saidi, takut bibirnya stroke.

 

Dalam literatur ilmu manajemen, kata teman saya, ada banyak metode bisa digunakan. Salah satunya metode Malcom Baldrige (Menteri Perdagangan AS, 1981-1987), yang pada awalnya merupakan penilaian untuk penghargaan yang diberikan Kongres Amerika Serikat bagi organisasi atau perusahaan yang mempunyai komitmen tinggi dalam menjacapai kinerja terbaiknya. We can not manage what we can not measure. Kita tidak dapat mengelola sesuatu yang tidak dapat kita ukur. Artinya, tinggal kita balik: Yang dapat kita kelola, bisa kita ukur. 

Ada tujuh kriteria yang diukur dengan bobot yang telah ditentukan: Kepemimpinan (120); Perencanaan strategis (85); Fokus pada pelanggan dan pasar (85); Pengukuran, analisa dan pengelolaan pengetahuan (90); Fokus kepada sumber daya manusia (85); Manajemen proses (85); dan Hasil (450). Total poin 1.000. 

Mari kita hitung (secara subjektif) nilai yang dicapai Anies Baswedan, sebagai contoh. Jadi, nggak usah baper. Pertama, kepemimpinan (120). Bagaimana model kepemimpinan Anies, model komunikasi dan efektivitasnya, kepekaan terhadap kinerja organisasi, tanggung jawab publik, serta perilaku dan etikanya. Rasanya, cuma dapet 60 poin. 

Kedua, perencanaan strategis (85). Kita nilai efektivitas pemimpin dalam menurunkan semua target dan tujuan yang hendak dicapai, ke dalam suatu perencanaan program kerja, dengan memperhitungkan segala kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan skala prioritas, membuat tahapan program, serta mencari cara terbaik agar suatu program dapat dilaksanakan. Saya kira benar-benar buruk dalam sektor ini. Saya beri point 20.

Ketiga, fokus pada pelanggan (85), maksudnya warga Jakarta dan siapa pun yang berada di Jakarta. Di sini dinilai kepekaan pemimpin dalam menerjemahkan semua harapan dan keinginan. Semua janji kampanye Anies selama ini apakah telah mencerminkan kepekaan terhadap keinginan dan harapan masyarakat? Tinggal kita konversikan janji kampanye Anies pada program kerjanya. Poin saya untuk ini, 40.

Keempat, pengukuran analisa dan pengelolaan informasi/ pengetahuan (90). Dalam kriteria ini bagaimana Anies mampu membuat sistem pengukuran terhadap program-program kerja yang dijalankan untuk menilai kinerja aparat di dalam organisasinya. Misalnya, dalam program pilot proyek pembangunan transportasi publik harus sudah ada: pilihan model transportasi publik; pilihan jalur pilot project; potensi daya angkut dan tingkat kemacetan yang dapat dikurangi di jalur tersebut; bagaimana cara melaksanakannya; dan seterusnya. Nilainya? 60. Kasihan.

Kelima, fokus pada sumber daya manusia (85). Aspek sumber daya manusia (SDM) harus menjadi perhatian juga. Bagaimana Anies memahami kekuatan SDM yang tersedia untuk semaksimal mungkin mendukung semua target dan program kerja yang telah dicanangkan. Pemilihan orang yang tepat pada posisi yang tepat amat menentukan dalam proses ini. Pelaksanaan program kerja untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM yang tersedia juga menjadi ukuran keberhasilan dari kriteria ini —bukan saja teknis, tetapi juga non-teknis, yang terkait dengan moral, perilaku, dan disiplin pegawai. Pembentukan lingkungan dan suasana yang kondusif di kalangan SDM serta keselarasan visi dan misi pemimpin dengan seluruh jajaran SDM dalam organisasi menjadi ukuran yang sangat penting. Pada sisi ini Anies sangatlah buruk. Nilai 20 mungkin agak terlalu kegedean. 

Keenam, pengelolaan proses (85).Peningkatan efisiensi pada semua proses baik proses di dalam organisasi maupun proses keluar organisasi berupa pelayanan public, menjadi fokus pada aspek ini. Peningkatan tersebut bisa diukur dari kecepatan maupun kemudahan dalam menjalankannya. Pemotongan proses dan birokrasi yang tidak penting harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja di area ini. Demikian juga proses untuk melaksanakan suatu program atau proyek, semua harus dibuat lebih cepat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktanya, kinerja aparat birokrasi di Pemda DKI Jakarta paska Ahok, turun drastis. Palingan Anies cuma dapat nilai 15.

Ketujuh, hasil yang diperoleh (450). Hasil memiliki bobot tertinggi. Namun, kriteria ini juga menyiratkan pesan, hasil tidak mungkin tercapai jika pemimpin suatu organisasi tidak menjalankan keenam kriteria lain yang berkontribusi sebesar 55% dari keseluruhan bobot penilaian. Dengan pencapaian akumulasi 6 kriteria di atas, total poin yang saya berikan cuma sebanyak 215, hanya sekitar 25%. Dengan lain perkataan, Jika Anies menjalankan keenam kriteria tersebut, dengan tingkat keberhasilan hanya mencapai 25%, masih jauh panggang dari api. Karena minimal, targetnya di atas 50%, karena separoh dari kualitas kepemimpinan (dari pengetahuan, perencanaan, proses), akan menentukan keberhasilan. 

Apakah Anies gagal? Dalam ‘aplikasi games’ MMB ini: Gagal. Tapi saya yakin, menurut TGUPP, DPRD DKI Jakarta, Ridwan Saidi, Novel Bamu’min beserta gerombolannya, pasti tidak. Apalagi menurut Ustadz Adi Hidayat; Menyakiti Anies sama dengan menyakitinya. Duh, sakit ya? | 

 

(Sumber: Facebook @sunardianwirodono)

 

 

Sunday, January 5, 2020 - 16:00
Kategori Rubrik: