Mengherankan, Politisi PSI Justru Dilaporkan ke BK DPRD

Oleh: Wahyu Sutono

 

Memang mengherankan sikap anggota DPRD DKI Jakarta yang menolak cara Fraksi PSI membuka anggaran ke publik, dan malah melaporkan ke Badan Kehormatan DPRD. Padahal cara tersebut merupakan upaya menjauhkan sikap koruptif para pejabat publik.

Sebelumnya, anggota DPRD Fraksi PSI, William Sarana, ditegur politisi Gerindra, Inggard Joshua, tidak etis dan tidak punya tata krama karena baru menjadi anggota DPRD dan membicarakan masalah lem aibon RAPBD di medsos, bukan di rapat DPRD.

 

Padahal yang dilakukan PSI sesungguhnya menegakkan etika, guna menghidupkan nilai keterbukaan dalam proses penyelenggaraan negara, dan sejatinya DPRD itu hanya delegasi untuk menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat selaku pemilik mandat. 

Jangan lantas karena sudah terpilih, anggota DPRD bisa mewakili segala hak pemilik mandat, dan karenanya mengambil keputusan atau membuat kebijakan tanpa melibatkan pemilik mandat. Oleh sebab itu warga Jakarta memiliki hak untuk tahu dan hak mengkritisi.

"Nah bila kejadiannya seperti ini, rasanya para mahasiswa dan anak-anak STM yang kemarin lalu demo, saatnya kalian bersuara lantang kepada Gubernur DKI Jakarta, BPK, dan DPRD DKI Jakarta, guna kepentingan warga."

 

(Sumber: Facebook Wahyu Sutono)

Wednesday, November 6, 2019 - 00:15
Kategori Rubrik: