Menghapus UN dan Jalan Keluar

​Oleh: Sunardian Wirodono

 

Ketika tak lagi jadi Wapres, Jusuf Kalla sudah berjanji, tak etis mengomentari pemerintahan yang baru, di mana ia pernah berada di dalamnya. Tapi sama persis sebelum ia maju sebagai cawapres Jokowi 2014, ia waktu itu menyatakan ingin istirahat, tidak nyalon, mau momong cucu. Tapi kedua janji itu dilanggarnya.

JK mengritik langkah Mendikbud Nadiem Makarim, yang akan menghapus UN (Ujian Nasional). JK mengatakan, bagaimana cara mengukur, barometer tingkat kompetensi kita? Karena menurutnya, penghapusan UN membuat siswa lembek. Dibilangnya, bangsa yang kuat adalah bangsa yang melewati masa-masa atau ujian berat. 

 

Pernyataan JK, juga yang tak setuju dihapusnya UN, sangat aneh. Karena bisa dipastikan tidak mengetahui persis konsep Nadiem Makarim. Tapi seperti biasanya, orang Indonesia, jangankan tidak mengetahui, wong sudah mendengar dan membaca pun, tidak mau memahami. Kalau beda, harus dilibas. Karena pertama kali, sudah under-estimated pada Mas Menteri yang bayi kemarin sore itu? 

Sebagaimana karakter Jokowi, Nadiem Makarim untungnya cool. Ia bukan anak kemarin sore. Ia terasa sangat memahami masalah. Mau mendengarkan berbagai pihak. Sangat sabar, dan memiliki data komprehensif mengenai masalah pendidikan. Dan tentu, sebenarnya, tak ada visi menteri karena yang ada adalah visi Presiden.

Jokowi sebenarnya sudah berjanji dari awalnya, 2014, untuk melakukan revolusi mental. Tapi mental-mentul. Kita tahu, jalan Jokowi menuju kursi kepresidenan, adalah jalan kompromi. Termasuk menerima Jusuf Kalla sebagai wakil presiden waktu itu. Jokowi bagaimana pun juga ‘orang swasta’, tak mempunyai partai sebagaimana Megawati, Surya Paloh, SBY, dan lainnya.

Apakah dengan tak adanya JK di pemerintahan, Jokowi terbebaskan? Bisa lebih mandiri? Tak ada hubungan sebenarnya. Namun, ingin dikatakan di sini, kita bicara soal kartel politik kaum oligarkis. Mereka masih lebih berkuasa daripada yang lain. Lihat saja komentar tak etis anggota Parlemen Fadli Zon, mengomentari pengangkatan Stafsus Presiden dan penunjukan Ahok selaku Komisaris Utama Pertamina. Itu contoh bagaimana dalam azas ketatanegaraan kualitas demokrasi kita masih dengan ukuran-ukuran personal, like and dislike, dan bukannya bagaimana melihat proforma. 

Para teknokrat dan apalagi birokrat, sering menjadi korban ketidakjelasan partai politik yang bukan representasi kepentingan rakyat. Kita tahu partai politik masih saja sama karakternya. Sibuk ngurusi nasib elitenya sendiri. Tak banyak orang mau bekerja. Bahkan dalam Pilpres 2019 kemarin, jalan Jokowi masih saja ditelikung partai-partai pendukung yang menyodorkan Ma’rif Amin untuk menjegal Mahfud MD.

Tapi ada yang agak lain, dalam rapat kerja Kemendikbud dengan Komisi X DPR-RI kemarin, Mas Menteri Nadiem Makarim akhirnya menjadi artikulator penting, darimana revolusi mental akan dimulai. Meski diganggu pendapat sekelas JK, atau bahkan Buya Syafii Maarif, Nadiem dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan diksi yang jelas, tenang, argumentative; memberikan jawaban jitu betapa yang dibanggakan oleh JK tentang UN, selama ini salah kaprah. Setidaknya tidak tepat sasaran.

Nadiem, memiliki karakter yang tak jauh beda dengan Jokowi. Cool. Tetap akomodatif, mendengarkan, dan menguasai masalah. Dengan karakter terbuka, ia terlebih dulu mendengar dan mengetahuinya. Ia blusukan ke daerah. Memahami masalah dan memetakan. Ditambah dengan kecakapan berkomunikasi, semakin tampak yang tidak menyetujui gagasannya (tentang penghapusan UN), kadang bukan karena tidak memahami masalah, melainkan mengetahui informasi itu dengan benar juga tampaknya tidak. 

Mendengarkan penjelasan Nadiem Makarim dalam konperensi pers, juga mengikuti rapat kerja dengan Parlemen kemarin (12/12), sampai berjam-jam, kita baru akan bisa mengerti. Para anggota dewan pun, khidmat mendengar paparan Nadiem, yang sangat menguasai permasalahan dunia pendidikan kita di lapangan dan meja.

Selama ini kita lebih banyak ribut dengan konsep-konsep para birokrat pendidikan yang elitis dan korup. Hampir kebanyakan program yang dibangun lebih berupa project ekonomi, daripada membangun sistem pembelajaran. Termasuk pelaksanaan UN dengan segala ebreketeknya. Pendidikan kemudian membebani bukan hanya murid, melainkan guru, orangtua, sekolah, dan hanya jadi rayahan para birokrat, pihak swasta pendiri bimbel maupun penerbit buku.

Para pihak yang diuntung UN secara ekonomis, langsung bereaksi. Padahal menurut Nadiem, UN tidak dihapus. Dengan berbagai evaluasi, ia akan bertumpu pada assesment kompetensi. Utamanya dalam kemampuan penalaran, yang sebenarnya berangkat dari Kurikulum 2013, yang selama ini diabaikan. Soal penalaran atau daya analisa itulah, selama ini UN tak memiliki sumbangsih significant dalam transformasi sosial dan budaya.

Kemampuan Literasi dan Numerasi kita tetap saja rendah. Literasi bukan sekedar persoalan membaca, melainkan kemampuan memahami konsep atau logika bacaan. Juga bagaimana kemampuan numerasi dalam kemampuan mengaplikasikan hitung berhitung dalam konteks yang abstrak dan nyata. Mengenai kekhawatiran kualitas dan kapasitas guru? Justeru revolusi akan dimulai dari itu, yang artinya tidak mungkin persoalan guru tidak dipersiapkan atau dibenahi. Tidak relevan mengkhawatirkan perubahan tapi tidak mengerti road-map secara rinci.

Lihat hasilnya. Anak sekolah yang selama ini disibukkan bagaimana gramatika, sintaksis, hukum dm dan md, serta berbagai hapalan rumus-rumus matematika. Hasilnya mungkin seperti JK, tidak tahu tapi menilai. JK bukan sebagai jalan keluar, tapi jalan kebaperan. Bukannya berpikir lebih jauh, bagaimana nasib dari program Nadiem Makarim ini, ketika presidennya berganti 5 tahun mendatang? 

 

(Sumber: Facebook Sunardian W)

Friday, December 13, 2019 - 20:30
Kategori Rubrik: