Menggandeng KH Ma'ruf Amin, Upaya Hilangkan Sekat Politik Identitas

Oleh: Henry Subiakto

 

Awal Juli lalu saya sudah menganalisis bahwa cawapres Jokowi yang paling bisa diterima partai-partai adalah KH Ma'ruf Amin. Analisis saya bukan karena kebetulan saya mengenal beliau sejak musim Haji 2008, saat hampir sebulan kami bersama di Wisma Indonesia di Aziziyah Makkah. Kiai Ma'ruf saat itu Wantimpres, menjadi Naib Amirul Haj, dan saya anggota yang tugasnya mengarahkan Media Center Haji. Tapi memang kenyataannya tokoh ini bisa jadi pemersatu umat.

Hari Rabu, tanggal 8 pagi kemarin saya dapat selamat dari “orang dalam" kalau senior, sekaligus kolega saya, Prof Mahfud MD dikabarkan positif akan menjadi cawapres pak Jokowi. Kamis pagi untuk konfirmasi saya telpon teman lain yang dulu kuliah di UII yang sekarang menjadi petinggi dan tim pendukung pak Mahfud. Teman ini membenarkan bahwa Pak Jokowi sdh memilih Mahfud dan tinggal sorenya deklarasi.

 

 

Saya sebenarnya ragu-ragu, mana mungkin para ketum partai-partai itu menerima pak Mahfud yg jelas-jelas populer, pinter dan berpotensi menjadi capres 2024. Tapi karena yang memberi tahu orang-orang dalam, saya mencoba menekan logika saya.

Beberapa stasiun TV, media dan medsos kemarin sudah yakin yang akan dideklarasikan, adalah pasangan Jokowi Mahfud. Namun detik-detik terakhir sebagaimana kita ketahui skenario itu berubah. Jokowi mengumumkan kalau pasangannya untuk maju adalah Prof.Dr. KH Ma'ruf Amin.

Pihak Jokowi yang sudah bertemu Mahfud MD, sudah memintanya untuk menyiapkan baju dan lain-lain. Sore kemarin itu harus menerima keberatan Cak Imin, Romi, dan Airlangga Hartarto. PKB, PPP dan Golkar "mengancam" akan keluar dari koalisi jika pak Jokowi memilih Mahfud MD. Tentu saja kalau ini terjadi akan tidak bagus, karena mereka akan membuat poros ketiga bersama SBY dan Partai Demokrat. Bisa memajukan Jenderal Gatot dan wakilnya dari mereka. Belum lagi NU juga ikut tidak setuju dengan Mahfud MD.

Memang Cak Imin sejak awal getol menolak profesor yang dekat dengan Gus Dur dan keluarganya ini. Cak Imin tentu khawatir kalau Prof Mahfud jadi wapres, nantinya berpotensi akan merebut PKB dari tangannya. Kekhawatiran itu mampu diperluas hingga PB NU dan partai lain. Bagi mereka tahun 2024 Mahfud MD dari Wapres bisa maju capres. Itu berarti "mengancam" keinginan dan kepentingan para ketua partai menjadi capres juga. Akhirnya penolakan inilah yang berhasil memperkuat posisi Kiai Ma'ruf. Karena diyakini Kiai Ma'ruf tidak akan menjadi pesaing di 2024.

Pak Jokowi pun mengalah, dan menerima KH Ma'ruf Amin. Pertimbangannya untuk menjaga soliditas koalisi, menutup munculnya poros ketiga, sekaligus sebagai upaya menepis SARA. Apalagi Kiai Ma'ruf juga seorang profesor doktor juga, rois am PB NU, pernah jadi anggota DPR, pernah jadi Wantimpres, Komisaris Bank Syariah dan ketua MUI. Artinya beliau juga profesional.

Pak Mahfud memang sempat menguat jadi bakal calon wapres, tapi bukan partai partai yang memperjuangkan, melainkan relawan yang membawa dan menyodorkan prof Mahfud ke Jokowi. Para relawan memilih prof Mahmud karena kualitas track record dan penerimaan publik.

Persoalannya partai partai merasa dilewati dengan proses ini, terutama PKB, PPP dan Golkar. Kalau partai Nasdem mendukung pak Mahfud. Itulah dinamikanya yang kemudian kemarin sore Presiden Jokowi dihadapkan pada dilema yg harus dia pilih. Jadilah "drama politik" menjelang maghrib.

Sekarang dengan pencalonan Jokowi-Ma'ruf, 9 partai pendukung solid. Isu SARA menjadi tidak relevan. Masa ketua MUI mau diserang kurang Islami. Jokowi kali ini tak hanya mendengar fatwa ulama, tapi malah menggandeng ulama untuk memimpin negara. Dengan menggandeng Kiai Ma'ruf berarti Jokowi yang identik sebagai tokoh nasionalis, telah menggandeng simbol umat Islam, termasuk tokoh utama yang ikut mengeluarkan fatwa hingga memunculkan gerakan 212. Ini tak lain merupakan upaya politik menolak SARA, sekaligus penyatuan umat yang terbelah, atau usaha menghilangkan sekat politik identitas. Apa yang terjadi ini juga menjadi bukti betapa parahnya politik berbasis SARA di Indonesia.

Diharapkan, dengan hilangnya politik identitas, kontestasi Pilpres 2019-2024 lebih menitikberatkan pada adu program dan kompetensi. Persoalannya sanggup dan siapkah mereka menjadi demikian? Setelah sekian lama biasa menggunakan politik identitas dan SARA. Kita lihat saja nanti.

 

(Sumber: Facebook Henry Subiakto)

Saturday, August 11, 2018 - 05:30
Kategori Rubrik: