Mari kita membahas perihal pertanyaan “mengapa Suharto tidak menjadi target dari operasi”. Mereka berusaha mendiskreditkan Suharto dengan situasi dimana kediaman para perwira TNI AD yang menjadi korban G30S/PKI berdekatan dengan kediaman Suharto. Mereka juga menjadikan posisi Pangkostrad yang memiliki kekuatan pasukan tapi mengapa tidak menjadi target operasi penculikan dan pembantaian.
Mari kita bahas satu persatu. Kita semua tentu tahu kalau semua perwira TNI AD yang menjadi korban kebrutalan PKI adalah mereka yang menolak proposal yang diajukan PKI mengenai Angkatan ke V. Memang benar bila tempat tinggal mereka saling berdekatan yaitu didaerah Menteng. Tapi harus diingat bahwa mereka yang menjadi korban adalah para petinggi di Markas Besar AD. Jenderal AH Nasution merupakan Menko Pangab namun jabatannya hanya jabatan struktural. Jenderal Ahmad Yani merupakan Menpangad/KASAD yang merupakan pucuk pimpinan tertinggi di TNI AD. Sutoyo, S Parman, Suprapto, DI Panjaitan, MT HARYONO merupakan deputi ataupun Asisten Menpangad yang berkedudukan di Markas Besar TNI AD. Ke 7 perwira TNI AD yang menjadi target penindakan Letkol Untung adalah petinggi TNI AD yang membuat keputusan dan kebijakan di tubuh TNI AD. Suharto yang ketika itu menjabat sebagai Pangkostrad bukanlah bagian dari Mabes AD yang dapat memberi keputusan dan Suharto hanyalah bagian dari mereka yang menjalankan keputusan yang diambil Mabes AD. Posisi Suharto sama seperti posisi Pangdam Jaya atau DanRPKAD yang merupakan perwira pasukan yang siap menjalankan kebijakan para petinggi di Mabes TNI AD. Sebagai Pangkostrad, Suharto selalu siap menjalankan setiap perintah yang dikeluarkan Mabes AD. Itulah yang menjadi alasan kalau Suharto bukanlah orang penting yang pantas dijadikan target operasi.
Sikap Suharto yang selalu loyal dan patuh kepada atasan membuat Suharto tidak termasuk dalam target operasi penculikan. Suharto tidak pernah mengeluarkan statement yang berseberangan dengan Panglima Tertinggi ABRI. Suharto tidak pernah membangkang atau menolak setiap kebijakan yang diambil Panglima Tertinggi ABRI. Mereka menganggap Suharto akan loyal dan patuh kepada pimpinan tertinggi Panglima Tertinggi ABRI.
Mereka yang memfitnah Suharto juga mengarang cerita tentang pasukan dari Kodam Diponegoro dan Kodam Brawijaya yang dikirim ke Jakarta dengan dalih untuk memperingati hari ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965. Mereka memanfaatkan jabatan Suharto yang pernah menjabat sebagai Pangdam Diponegoro ditahun 1959 lalu. Mari kita bahas posisi Suharto sebagai Pangkostrad kala itu dengan kehadiran pasukan dari Kodam Diponegoro dan Kodam Brawijaya. Dengan jabatan sebagai Pangkostrad kala itu, apakah mungkin Suharto mampu memerintahkan pengiriman pasukan dari Komando Teritory yang notabene bukanlah bagian dari pasukan Kostrad ? Para antek PKI memanfaatkan posisi Suharto yang pernah menjadi Pangdam Diponegoro lalu mengarang cerita seolah-olah Suharto masih memiliki wewenang untuk menggerakan pasukan dari Kodam Diponegoro dan pasukan dari Kodam Brawijaya. Seperti diketahui, Mayjen Pranoto juga pernah menjabat sebagai Pangdam Diponegoro dan beliau terbukti terlibat langsung dalam operasi penculikan ke 7 perwira TNI AD sesuai dengan pengakuan Letkol Untung dipersidangan. Kedua pasukan ini menjadi bagian dari operasi penculikan dan pembantaian ke 7 perwira TNI AD dan kedua pasukan ini ditumpas habis dalam operasi militer yang dilakukan oleh pasukan RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edhie.
Harus diingat, apakah bila tempat tinggal mereka saling berdekatan lalu salah satu dari mereka yang luput dari target harus dituduh sebagai pelakunya ? atau, apakah bila Suharto pernah menjabat Pangdam Diponegoro lalu secara otomatis beliau terlibat atau dituduh sebagai pelaku bila pasukan dari bekas pimpinnnya bersalah ? Bila memang itu yang dijadikan acuan maka sekalian aja seluruh Pati yang tinggal disekitar Menteng dituduh sebagai dalang peristiwa G30S/PKI atau sekalian seluruh mantan Pangdam Diponegoro dituduh sebagai dalangnya juga..
Sumber : Status Facebook M Irham
Comment