Mengapa Jokowi Lebih Hebat Berantas Korupsi Dibandingkan SBY?

ilustrasi

Mengapa Jokowi lebih hebat berantas korupsi dibandingkan SBY?

Oleh : Dwijo Cawa

Sebenarnya penangkapan 2 menteri Jokowi bukan sebuah kejutan. Mengapa? Ya karena yang dilakukan oleh Edhy Prabowo (eks Menteri Kelautan dan Perikanan) maupun Juliari Batubara (eks Menteri Sosial) melakukan tindakan korupsi dengan model konvensional. Akibat nya kedua nya digulung oleh KPK. Mengapa disebut konvensional? Ya korupsi dilakukan dengan model yang mudah dilacak.

Sebenarnya jika melihat dan melacak track record komitmen Jokowi memberantas korupsi bisa kita lihat sewaktu dirinya menjabat Walikota Surakarta Tahun 2004. Sudah sejak tahun itu Jokowi mempublikasikan APBD Kota Surakarta dalam bentuk buku saku. Memang tidak hanya Kota Surakarta yang melakukan tapi setidaknya Jokowi bagian dari kepala daerah yang bersedia melakukan transparansi.

Pun sewaktu jadi Gubernur DKI, sistem APBD dibuat simpel dan dapat diakses oleh publik secara online. Akibat nya kepala dinas dan badan tidak bisa berkutik bermain-main anggaran. Bahkan menurut sebuah kasak kusuk, seorang lurah di Solo dipindahkan menjadi penjaga makam karena nekad lakukan pungli.

Kita jadi yakin bahwa komitmen beliau dalam pemberantasan korupsi tidak perlu diragukan. Demikian pula sebelum mengangkat Menteri di periode 2014-2019, semua nama diverifikasi ke KPK. Konon ada orang dekat Megawati batal diangkat menjadi menteri hanya karena ditandai oleh KPK.

Meski demikian bukan berarti orang dilingkaran Jokowi tidak ada yang korup. Setidaknya ada 4 menteri Jokowi yang tersandung kasus korupsi. Pertama, Idrus Marham (Golkar) yang menjabat Menteri Sosial dan Imam Nahrawi (PKB) Menteri Pemuda dan Olahraga. Keduanya merupakan menteri saat periode pertama Jokowi menjabat presiden. Kini Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan/Gerindra) dan Juliari Batubara (Menteri Sosial/PDIP) yang dicokok KPK.

Dilihat dari latar belakang, mereka berasal dari parpol yang berbeda. Sementara presiden sendiri tidak berada di struktur parpol tersebut. Dalam penyidikan, pria asal Solo itu sama sekali tak turut campur dalam penanganan kasus. Dia membiarkan KPK mengusut secara tuntas berbagai kasus yang menjerat para menteri itu. Keraguan publik atas pemberantasan korupsi sempat mengemuka sewaktu Jokowi meluncurkan perpres tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Publik menilai revisi UU KPK bakal melemahkan lembaga anti rasuah. Desakan publik tak membuat presiden bergeming dan seakan akan ingin menunjukkan bahwa perubahan itu justru memperkuat KPK. Dan ketika KPK membongkar korupsi Edhy Prabowo serta Juliari Batubara, publik baru menyadari bahwa komitmen pemberantasan korupsi tidak surut sama sekali.

Bandingkan saja sewaktu era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Bukan hanya 5 menteri nya tersandung korupsi yaitu Siti Fadhilah Supari (Menkes), Surya Dharma Ali (Menteri Agama), Jero Wacik (Menbudpar) dan Andi Mallarangeng (Menpora). Dua nama terakhir merupakan petinggi Partai Demokrat, partai yang diinisiasi SBY. Namun bukan hanya Andi dan Jero saja kader demokrat yang terlibat korupsi.

Masih ada deretan nama lain dari partai berlambang mercy itu tersandung korupsi. Ada Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat), Hartati Murdaya Poo (Dewan Pembina),  Sutan Batugana (Ketua DPP), Muhammad Nazarudin (Bendahara Umum), Angelina Sondaakh (Wasekjen),  Amrun Daulay (anggota DPR), Sarjan Taher (anggota DPR), As'ad Syam (anggota DPR),
Djufri (anggota DPR), Agusrin M Najamudin (Gubernur Bengkulu) dan masih banyak lagi kepala daerah lain maupun anggota DPRD propinsi maupun kabupaten/kota).

Lantas apa yang spesifik dalam upaya pencegahan antar 2 presiden ini? Kunci utama penegakan korupsi ya revisi UU anti korupsi itu. Meski publik sempat gamang, fakta saat ini menunjukkan sebaliknya. Staf KPK yang harus jadi ASN membuat mereka bisa dibina dan diawasi. Karena mereka harus tunduk pada UU ASN. Novel Baswedan yang diprediksi bakal undur diri karena aturan itu malah jadi ketua tim yang melakukan OTT pada Edhy Prabowo.

Kedua, posisi Jokowi yang bukan pengurus parpol membuat dirinya bersikap profesional. Lihat saja 4 menteri yang di angkut KPK berasal dari parpol yang berbeda. Pun penangkapan 2 ketua umum parpol (Romahurmuzy/PPP dan Setya Novanto/Golkar) sama sekali tak mengganggu kinerja nya. Parpol yang ketua umum atau menteri nya tertangkap KPK tidak berani meminta tolong presiden untuk mengintervensi.

Dari uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa presiden tegas dan tidak tebang pilih dalam persoalan korupsi. Tidak ada satu pihak pun yang bersembunyi atau berlindung dibalik kekuasaannya. Jangan kan melindungi, upaya mendukung citra anaknya yang sedang mencalonkan diri sebagai walikota tidak bisa dilakukan Jokowi. Silahkan sebutkan apakah paska pencalonan Gibran Rakabuming atau Bobby Nasution sang presiden pernah bertemu keduanya? Jangankan bertemu, menampilkan foto keduanya di akun sosmed atau berbicara pada media tentang keduanya tak dilakukan kecuali ditanya. 

 
 
 
 
Tuesday, December 8, 2020 - 16:15
Kategori Rubrik: