Mengapa Ekonomi Melambat?

Oleh: Liza Novijanti

Dalam salah satu diskusi ada yang bertanya mengapa ekonomi melambat pada pemerintahan Jokowi. Pertanyaan itu mengganggu pikiran saya sampai berhari-hari. Saya mulai mempelajari mengapa PDB kita turun yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita juga turun. Dalam pendekatan konsumsi, memang rumus PDB adalah sbb:
PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor)
Sedangkan pertumbuhan ekonomi rumusnya
g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100%
g = pertumbuhan ekonomi
PDBs = PDB tahun sekarang
PDBk = PDB tahun kemarin

Menurut Suryamin, Kepala BPS, penyebab perlambatan ekonomi 2015 adalah;

1. sektor pangan yang menurun akibat mundurnya periode tanam. Selain itu, produksi minyak mentah dan batu bara juga tercatat mengalami kontraksi atau turun.
2. menurunnya suplai barang impor. 
3. semua golongan barang konsumsi, bahan baku, bahan modal menurun.
4. kinerja konstruksi melambat terkait terlambatnya realisasi belanja infrastruktur,

Mari kita bahas yang memberikan andil cukup besar dalam PDB; Pertama, yaitu konsumsi rumah tangga. Untuk konsumsi rumah tangga, penurunan konsumsi barang impor yang cukup tajam diakibatkan penurunan impor produk pertanian juga karena melemahnya nilai rupiah. Cukup signifikan bila konsumsi rumah tangga menurun. Jadi, kalau dibilang konsumsi rumah tangga turun karena menurunnya daya beli itu tidak sepenuhnya benar. Menurut Suryamin, semua komponen pengeluaran rumah tangga melambat kecuali makanan, minuman, dan tembakau. Karena itu, kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman konsumsinya tidak menurun, dan berarti masih terjangkau oleh rakyat kecil. Apabila yang dikatakan sebagai rakyat kecil merupakan yang semakin sengsara adalah salah besar. Yang sengsara adalah orang kaya yang biasa konsumsi barang impor ... ha ha ha.

Kedua, belanja pemerintah yang rendah. Menurut Presiden belanja pemerintah lamban salah satunya karena proses politik di DPR juga cukup lama. Sedangkan menurut MenKeu, Bambang Brojonegoro, banyak pejabat di daerah takut dikriminalisasi terjerat korupsi karena banyak aturan yang tak jelas. Akibatnya, uang Rp 255 triliun mengendap di daerah dan tak dipergunakan sebagaimana seharusnya. Belum lagi proyek-proyek infrastruktur yang terkendala pembebasan lahan, atau transmigrasi yang masih terkendala dengan Pemda, dan yang menolak tanahnya dijadikan lahan transmigrasi lantaran lebih memilih memberikan HGU lahannya kepada pengusaha sawit.

Ada pendapat yang masuk akal tentang serapan belanja pemerintah yang rendah, yaitu karena efisiensi yang dilakukan di tubuh birokrasi pemerintahan baik di pusat dan daerah. Dipangkasnya perjalanan dinas, pelarangan rapat di hotel, dan juga ditiadakannya dana bansos untuk setiap kementrian dan lembaga menyebabkan belanja negara rendah (sebagai catatan dana bansos terakhir di 2014 mencapai 91 Trilyun). Padahal, elemen-elemen tersebut yang biasanya dapat melicinkan serapan anggaran atau belanja pemerintah.

Ketiga, investasi. Komponen ini tidak menjadi masalah karena dalam semester pertama terjadi kenaikan 6,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Investasi ini berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Namun demikian, kalau investasi dari luar negeri maka fitnah pun berdatangan. Katanya negara digadaikan. Bank-bank penyalur kredit investasi dari luar pun turut difitnah. Desas-desus ada tiga bank BUMN digadaikan. Jangankan itu, tabung pemadam kebakaran saja difitnah jadi tempat sampah, apalagi investasi asing. Padahal, pemerintah yang lalu juga sibuk mencari investasi asing karena investasi itu membuka lapangan pekerjaan tidak perduli itu penanaman modal asing (PMA) atau penyertaan modal negara (PMN).

Keuntungan utama investasi adalah pembiayaan pembangunan. Sedangkan untuk ekspor-impor, Indonesia sudah surplus. Namun bukan karena ekspor meningkat, tapi lebih disebabkan impor yang turun. Ekspor komoditas kita banyak yang turun harganya, seperti batu bara, karet, dan minyak sawit, tetapi perdagangan tetap surplus USD 7,53 Miliar.

Bagi saya, bila pelambatan ekonomi diakibatkan dari efisiensi di birokrasi pemerintahan yang menyebabkan serapan belanja pemerintahan rendah, atau karena konsumsi barang barang impor turun drastis, tidaklah menjadi masalah. Sebagai contoh saja, pertumbuhan ekonomi Jepang cuma di kisaran 1% - 1,2% sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di kisaran 4,67%. Melambat memang dari 5,02% di tahun 2014, tapi jika itu dikarenakan efisiensi dan menurunnya konsumsi barang impor tentu itu bisa diterima, apalagi faktor eksternal saat ini juga tidak mendukung.

Laju pemerintahan Jokowi diiringi dengan tekanan luar biasa; tidak boleh impor produk pertanian, tidak boleh utang, tidak boleh investasi asing, cabut subsidi dihujat, menaikkan tarif listrik dilarang keras, ruang fiskal sempit. Selain itu, tuntutan rakyat juga tinggi; gaji buruh minta naik tinggi, gaji PNS dan sertifikasi guru dinaikkan, ditambah gaji 13, gaji 14, dan lain sebagainya. Pegawai honorer pun harus diangkat. Pembangunan listrik, jalan, dan infrastruktur lainnya juga harus tetap dikebut. Padahal, mereka yang dulu tidak memilih Jokowi juga paling kenceng menagih janji. Pertumbuhan ekonomi tetap harus tinggi. Mereka lupa pemerintah ini baru berjalan setahun, tapi sudah ditagih tiap bulan. Sapi aja butuh waktu dua tahun baru bisa dipotong. 

(Artikel diambil dari Facebook)

Wednesday, November 11, 2015 - 08:15
Kategori Rubrik: