Mengapa Darurat Sipil

ilustrasi

Oleh : Peter F Gontha

Ini berarti Gubernur dibawah komando Presiden, dan yg membangkang bisa DICOPOT tanpa melalui proses pengadilan
Dan karena seluruh negara dikomando Presiden, anggaran daerahpun bisa direlokasikan dgn koordinasi pemerintah pusat
Jadi, seandainya darurat sipil nasional kemudian diikuti karantina wilayah khusus wilayah Jakarta,

maka yang pegang kendali di balaikota secara de facto adalah tiga mentri yaitu menkumham, mendagri, dan menkeu.
Nah kalau kemudian ditetapkan Lockdown setelah Darurat Sipil , rakyat tetap dikasi makan. cuma duitnya nggak lewat Gubernur dan "distributor" yg dia tunjuk , tapi langsung dari Kemenkeu.

Jadi letak perbedaan nya secara sederhana begini :
Lockdown tanpa darurat sipil maka daerah bisa minta ratusan triliun tanpa pengawasan
sedangkan Darurat sipil kemudian Lockdown, maka yg mengatur pengelolaan dananya pemprov itu Menkeu, dan Presiden bisa mencopot Gubernur yg dianggap membangkang.

Secara pribadi saya dukung Darurat Sipil karena saya percaya integritas Ibu Sri Mulyani
Setidaknya kita yakin pengalokasian dananya bukan di tangan orang yg salah,

Sumber : Status Facebook Peter F Gontha

Thursday, April 2, 2020 - 09:30
Kategori Rubrik: