Menelisik Aturan Miras Sejak Era Soeharto

ilustrasi
Oleh : Agung Wibawanto
Peraturan tentang minuman beralkohol atau minol sudah ada di era Soeharto, yaitu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Beleid ini membagi minol dalam 3 golongan. Golongan A yakni minol yang beretanol 1-5 persen; golongan B dengan kandungan etanol 5-20 persen; dan golongan C dengan kandungan etanol 20-55 persen.
Pasal 2 ayat 2 beleid itu menyebut minol merupakan barang yang produksi, peredaran, dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Produksi hanya bisa dilakukan dengan izin Menteri Perindustrian; penjualannya pun dibatasi hanya di hotel, bar, restoran, dan tempat lain yang ditetapkan gubernur. Aturan ini pun melarang produksi secara tradisional kecuali untuk keperluan masyarakat sesuai adat setempat setelah mendapat izin bupati/wali kota.
Mahkamah akhirnya mengabulkan permohonan uji materi oleh kelompok masyarakat terhadap keppres pada 18 Juni 2013 dengan pertimbangan sejumlah aturan yang dijadikan dasar keppres sudah tidak berlaku. Selain itu, keppres itu juga dinilai bertentangan dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan, UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU 7/96 tentang Pangan.
Menindaklanjuti putusan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Berbeda dengan aturan sebelumnya, kali ini seluruh minuman beralkohol mulai dari golongan A sampai C ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
Dengan demikian, minol golongan A yang semula dijual bebas kini turut dibatasi hanya di hotel, bar, restoran tertentu, toko bebas bea, dan tempat yang ditetapkan bupati/wali kota dan gubernur untuk DKI Jakarta. Pasal 7 ayat 4 aturan ini pun memberikan kewenangan bagi wali kota/bupati dan gubernur DKI Jakarta untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap minol berdasarkan karakteristik dan budaya lokal.
Kepala daerah juga berwenang untuk mengendalikan produksi dan peredaran minuman beralkohol tradisional. Memasuki era Jokowi, Mendag Rachmat Gobel sempat mengeluarkan Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang melarang minimarket menjual miras. Aturan ini berlaku mulai 16 April 2015. Namun pada September 2015 Jokowi mengeluarkan paket kebijakan ekonomi Tahap I.
Salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Golongan A. Aturan ini kembali 'membebaskan' peredaran minuman alkohol walaupun masih ada peran pemerintah daerah (pemda) untuk mengaturnya. Jokowi mengatakan, "Jika dibiarkan (pelarangan penjualan) maka kerugian yang akan ditanggung negara ini lebih besar."
Terakhir, Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden yang isinya tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut, pada lampiran III bidang Usaha Minol tertulis di dalamnya.
Pemerintah mengatur syarat untuk usaha minuman beralkohol dengan bisa dilakukan untuk penanaman modal baru. Tapi tunggu dulu, hanya saja, penanaman modal ini cuma bisa dilakukan pada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Aturan pembukaan investasi ini juga berlaku untuk pabrik pembuatan minuman anggur serta yang mengandung malt.
Sekadar diketahui, sebelum terbitnya Peraturan Presiden ini, industri pembuatan minol masuk dalam golongan bidang usaha tertutup. Perpres pun menuliskan, penanaman modal terbuka bagi investor asing dan dalam negeri, termasuk koperasi dan UMKM. Investasi juga wajib dalam membentuk perseroan terbatas (PT) dengan dasar hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam negeri.
"Bidang usaha perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus. Bidang perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus," tulis daftar 44 dan 45 pada lampiran III. Nyata, Perpres No. 10/2021 ini lebih menekankan kepada usaha dan penanaman modal usaha.
Sepertinya Jokowi tidak ingin Indonesia hanya sebagai market ataupun sekadar mendapat fee dari titip jual barang dari LN. Ya, selama ini, bagaimana minol bisa ada di Indonesia, dari produsen LN ataupun membeli secara gelap ataupun produksi secara tertutup (bebas bea). Dengan begitu jelas tujuan utamanya meningkatkan penanaman modal usaha atau investasi serta membuka lapangan kerja di Indonesia dan itupun hanya di 4 daerah.
Penetapan 4 daerah justru sangat menghormati penganut agama Islam sehingga dipilih di wilayah yang tidak dominan muslim. Warga muslim Indonesia ditaksir sekitar 87% artinya masih ada 13% lagi yang non muslim plus wisatawan yang mungkin ingin menikmati hiburan dengan minol. Bagi daerah-daerah lain terutama yang mayoritas muslim tidak perlu resah lagi terkait peredaran minol karena tegas dilarang di luar 4 daerah tadi.
Ada hal lain yang menarik, setahun lalu RUU Larangan Minuman Beralkohol yang diusulkan oleh PKS, PAN dan PPP tengah viral di DPR juga menjadi pembahasan publik. Bagaimana tanggapan masyarakat? Dari polling detikcom (Nov 2020) tentang 'Setuju Nggak Minuman Beralkohol Dilarang di Indonesia?', mayoritas pembaca tak setuju RUU tersebut. Ada sebanyak 1.916 orang yang ikut berpartisipasi dalam polling tersebut.
Hasilnya, sebanyak 1.321 orang menyatakan tidak setuju dengan rancangan undang-undang (RUU) tentang Larangan Minuman beralkohol (minol) dan sisanya sebanyak 568 orang setuju dengan RUU tersebut. Di alam demokrasi, silahkan tiap orang dapat setuju ataupun tidak. Bahkan tersedia jalur hukum untuk bisa membatalkan sebuah keputusan yakni melalui uji materi ke MA. Monggo.
Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto
Friday, March 5, 2021 - 09:45
Kategori Rubrik: