Mencari Keadilan Di Era Orde Baru

Ilustrasi

Oleh : Riza Iqbal

Tahun 1974, sebuah perampokan dan pembunuhan menimpa pasangan suami istri Sulaiman-Siti Haya di Ds Bojongsari, Bekasi, Jawa Barat. Tak lama kemudian polisi menciduk dua orang yg dianggap sebagai pelaku dan menetapkannya sebagai terdakwa. Kedua terdakwa itu adalah Sengkon dan Karta.

Tak merasa bersalah, Sengkon dan Karta menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Lantaran tak tahan menerima siksaan polisi, keduanya menyerah. Hakim Djurnetty Soetrisno yg memimpin sidang lebih mempercayai cerita polisi ketimbang bantahan kedua terdakwa. Pada Oktober 1977, Sengkon divonis 12 tahun penjara, dan Karta 7 tahun. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Setelah sekian tahun merasakan dinginnya tembok penjara, seorang penghuni penjara yg bernama Genul bercerita bahwa dialah sebenarnya yg melakukan pembunuhan Sulaiman dan Siti!. Gunel pun dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada 1980.

Meski begitu, hal tersebut tak lantas membuat Sengkon dan Karta bebas. Sebab mereka tak mengajukan banding, sehingga vonis dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Seorang pengacara yg juga anggota Dewan, Albert Hasibuan, memperjuangkan nasib mereka. Akhirnya, pada Januari 1981, Ketua Mahkamah Agung (MA) Oemar Seno Adji memerintahkan agar keduanya dibebaskan lewat jalur peninjauan kembali.

Pada tahun yg tidak jauh berselang, 1980-an, seorang peragawati cantik bernama Dietje Budimulyono atau Dice Budiarsih, ditemukan tewas dgn tembakan berulang oleh seorang yg diperkirakan ahli dalam menembak. Mayat Dietje dibuang di sebuah kebun karet disekitar Kalibata Jakarta Selatan.

Polisi akhirnya menangkap dan menetapkan Muhammad Siradjudin atau Pak Dhe sebagai tersangka.

Dengan alasan dan motif yang tidak jelas ia dianggap sebagai pembunuh Dietje. Bagi Polisi Motif tidak begitu penting karena Polisi mengungkapkan bahwa 'katanya' mereka 'Memiliki bukti yang kuat'. Padahal Pak De membantah sebagai pembunuh Ditje seperti yang tercantum dalam BAP yang dibuat polisi. 
Pengakuan itu, menurut Pak De dibuat karena tak tahan disiksa polisi, termasuk anaknya yang menderita patah rahang.

Ketika itu, Pak De mengajukan alibi bahwa Saat terjadi pembunuhan, dia berada di rumah bersama sejumlah rekannya. Saksi2 yg meringankan untuk memperkuat alibi saat itu juga hadir namun, saksi dan alibi yang meringankan itu tak dihiraukan majelis hakim. Akhirnya Pakde dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Dibalik vonis tersebut, publik saat itu mengetahui rumor bahwa Dietje menjalin hubungan asmara dengan menantu dari orang paling berkuasa di Indonesia saat itu. Dan tentu saja kasus seperti ini tidak akan pernah terungkap dengan benar.

Dua kasus diatas adalah tragedi pradilan yg terjadi di era orde baru. Saat itu perangkat peradilan memang hanya milik penguasa atau yg berkuasa. Kepolisian akan melakukan apapun demi hadirnya seorang yg harus dijadikan pesakitan. Jika kasus itu menyangkut pejabat atau penguasa, maka seseorang harus dikorbankan dan ditunjuk sebagai pesakitan. Bahkan seorang korban kriminal akan berubah statusnya menjadi tersangka.

Kasus pemerkosaan gadis bernama Sumariyem pada tahun 1970 misalnya. Gadis ini diperkosa beramai ramai di Jogjakarta. Karena pelaku diduga adalah anak2 pejabat saat itu, tuduhan justru berbalik ke Sumariyem itu sendiri. Dia dituduh anggota Gerwani yg sedang mencoba melakukan fitnah.

Kejadian yg dikenal dengan nama Tragedi Sum Kuning itu akhirnya terbukti bahwa tuduhan kepada Sumariyem adalah salah. Sebagai gantinya, polisi menetapkan seorang penjual sate dan mahasiswa untuk didakwa sebagai pelaku utama, padahal mereka tidak pernah mengenal Sum Kuning.

Masihkah kita mau kembali ke zaman kegelapan?
#TolakBangkitnyaOrba

Tyva -

Sumber : Status Facebook Riza Iqbal

Monday, November 19, 2018 - 15:00
Kategori Rubrik: