Menanggapi Batalnya Diskusi Bertajuk "Persoalan Pemecatan Presiden"

Oleh: Saefudin Achmad

 

Saya ingin menanggapi terkait diskusi dengan tema "pemecatan presiden" di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan yang batal diselenggarakan dengan alasan mendapat teror. Saya berharap persoalan sederhana ini jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan. Saya kira persoalan ini simpel dan sederhana. Terlalu berlebihan ketika ada opini berkembang bahwa pemerintah sekarang tidak menghargai kebebasan berpendapat, apalagi dalam ranah akademik.

Diskusi Ilmiah yang diselenggarakan di dunia kampus sangat diperbolehkan, termasuk diskusi dengan tema pemberhentian presiden. Namun yang unik, menurut Kabag Humas dan Protokol UGM, Iva Iriani, acara tersebut bukan acara resmi UGM maupun Fakultas Hukum. Penyelenggara kegiatan diskusi tersebut adalah Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM.

 

Kenapa Kabag Humas dan Protokol perlu menjelaskan jika itu bukan acara resmi UGM? Ini yang jadi pertanyaan. Seolah-olah UGM tidak ingin nama besarnya sedikit tercemar karena sebuah acara yang menjadi polemik.

Kenapa diskusi ilmiah kemudian menjadi polemik? Saya kira jawabannya soal etis dan tidak etis. Indonesia terkenal dengan negeri yang rakyatnya masih menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai sopan santun. Meskipun sebuah tindakan tidak melanggar hukum, namun jika bagi masyarakat Indonesia kurang etis, akan muncul reaksi dan ujungnya menjadi polemik.

Sudah sering diskusi ilmiah di kampus menuai polemik di masyarakat. Hal-hal yang sangat biasa di dunia akademik kampus, bisa menjadi tidak biasa di luar kampus. Memang idealnya, dunia akademik di kampus seyogyanya menjadi santapan para akademisi, bukan masyarakat umum.

Tema diskusi tentang " persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan" yang kemudian diubah menjadi "meluruskan persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan" memang cukup sensitif. Penggantian tema diskusi juga cukup menjadi tanda tanya meskipun Presiden CLS UGM, Aditya Halimawan menyebut alasannya karena penggunaan diksi yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan UUD 45. 

Jika tema ini didiskusikan di luar masa pandemi covid-19, mungkin reaksi publik tidak akan seheboh ini. Terus, mungkin saja publik merasa diskusi ini tidak memberikan kontribusi positif terhadap perang melawan covid-19. Entahlah. Secara nalar, publik tidak mungkin bereaksi jika tema diskusi tidak sensitif. Meskipun penyelenggara berkali-kali menjelaskan bahwa diskusi ini ilmiah, namun kenyataannya publik bereaksi.

Salah satu reaksi publik mungkin berupa datangnya teror sebagaimana yang diklaim oleh panitia dan narasumber diskusi tersebut. Saya ikut mengutuk penebar teror kepada siapapun, termasuk teror ke dunia akademik meskipun sampai sekarang belum jelas siapa yang meneror panitia dan narasumber diskusi.

Hanya saja, saya sedikit menyayangkan reaksi dari panitia dan narasumber. Mereka itu orang hukum. Jika memang mereka mendapat teror bahkan sampai ancaman pembunuhan, seyogyanya mereka menempuh jalur hukum. Mereka bisa melaporkan teror dan ancaman itu ke pihak berwajib. Sebagai orang hukum, saya kira hal ini sangat dimengerti dan mudah dilakukan oleh mereka. 

Saya menyayangkan ketika mereka tiba-tiba membatalkan diskusi tersebut lalu membeberkan alasan karena diteror dan diancam dibunuh. Kok mereka seperti orang yang tidak paham hukum. Seperti tidak tahu bahwa di Indonesia ada penegak hukum. Harusnya mereka melaporkan teror dan ancaman itu ke polisi dan tetap menggelar diskusi. Entahlah. Di sini saya menjadi bertanya-tanya.

Saya yakin polisi sangat siap mengamankan kegiatan diskusi jika memang ada ancaman terhadap kegiatan diskusi tersebut. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian juga mendorong agar tindakan intimidatif dan ancaman pembunuhan terkait diskusi pemberhentian presiden oleh mahasiswa Constitusional Law Society (CLS) Fakultas Hukum UGM dibawa ke ranah hukum. Beliau juga menegaskan bahwa pemerintah menghargai kebebasan berpendapat karena dilindungi undang-undang.

Kesimpulannya, persoalan ini sangat sederhana. Pemerintah maupun aparat menghargai diskusi tersebut, tidak menghalangi apalagi melarang. Lalu katanya ada teror dan ancaman pembunuhan sehingga acara tersebut dibatalkan. Jadi yang menjadi pokok permasalahan adalah si penteror yang sampai sekarang tidak jelas siapa, serta sikap panitia dan narasumber yang tidak melaporkan teror dan ancaman ke pihak berwajib. Mereka paham hukum, tapi seolah tidak menganggap bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memiliki penegak hukum yang akan mendindak siapapun yang melanggar hukum.

Sangat lucu kalau kemudian muncul opini-opini liar seperti pemerintah ada di balik teror itu, presiden takut terhadap diskusi dan ingin memberangus kebebasan berpendapat di Indonesia, rezim sekarang seperti rezim orba. Apalagi jika kemudian Presiden Jokowi lagi yang kena dan disalahkan. Sungguh sangat lebay!

(Sumber: Facebook Saefudin Achmad)

Monday, June 1, 2020 - 10:00
Kategori Rubrik: