Menakar Kenegarawanan SBY

ilustrasi
Oleh : Karto Bugel
.
Siapa tak kenal Mike Tyson, petinju yang mendapat julukan si leher beton?
Selalu membuat KO setiap lawannya. Itu juga terjadi pada menit-menit awal dalam setiap pertandingannya.
Mungkin itulah peristiwa paling mudah dapat kita jadikan rujukan dalam ingatan kita demi kembali mencerna sosok itu.
Tyson memang fenomenal. Berbeda dengan Mohamad Ali yang memaknai pertandingan tinju lebih seperti seni. Ring tinju tersebut diubah layaknya sebuah panggung seni pertunjukan. Tyson tidak. Ring tinju itu lebih tampak seperti ruang pembantaian.
Naik ring, tatap mata lawan, hajar dan jatuhkan musuh secepat mungkin saat lawan sedang dalam jebakan intimidasinya.
Puaskah Tyson sebagai pribadi selalu menang KO dengan sangat cepat pada setiap pertandingannya?
Atas uang yang dihasilkannya dengan sangat cepat, sangat mungkin dia puas. Namun ketika puas sebagai esensi "benar" bahwa dia sungguh memenangkan tinju itu dalam fair sebuah pertandingan, kita tidak pernah tahu.
Kita tidak pernah tahu apakah pertandingan itu murni olah raga sebagai ranah prestasi atau kepentingan bisnis yang justru lebih mendominasi.
Kita tidak pernah tahu bagaimana panitia memilihkan lawan bagi Tyson. Kita tak harus juga tahu kenapa setiap lawan tanding Tyson seringkali bukan yang kita inginkan sebagai maksu terpenuhi unsur sepadan.
Kita dibuat berjarak dengan kebenaran fakta yang ada.
Itulah dunia kita. Drama kita bersama. Dan anehnya, kita pun tak mengerti bahwa kita adalah bagian drama itu sendiri. Bisnis mampu menciptakan seribu wajah dan itu tampak asli semua.
Sesekali, Tyson harus mendapat lawan seimbang. Paling tidak, dia akan melihat siapa dirinya dalam jujur ketika itu terjadi. Paling tidak, jumawa sebagai sikap melekat pada dirinya yang selalu menang dapat dia buktikan benar adanya.
Hal itu pun terjadi pada 11 September 1996 ketika petinju legendaris Evander Holyfield dipilih menjadi lawannya. Pasar taruhan masih sangat berpihak padanya.
Dan benar, dia memang tidak sangat
hebat
 

. Dia kalah pada ronde ke 11. Pertandingan harus dihentikan wasit karena kawatir hal tak baik terjadi pada Tyson.

Tyson juga sudah kehabisan nafas karena harus bertinju lebih dari 3 ronde diluar kebiasaan yang biasa dia lakoni.
Bisnis dan olah raga menghasilkan dramanya sendiri. Hal tak berbeda terjadi pada dunia politik.
Demikian pula dengan Partai Demokrat, tak terlalu jauh dengan Tyson, partai ini begitu lahir langsung menjadi jagoan. Bahkan tampak sangat perkasa.
Bagaimana tidak, partai Demokrat langsung mempecundangi partai-partai lain dan memenangkan pilpres saat itu juga.
Lebih gila lagi, keperkasaannya makin menjadi jadi pada Pemilu dan Pilpres 2009. Partai ini memperoleh suara sebesar 20.85%, menjadi Partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPR RI hingga membuat Golkar dan PDIP dua raksasa tampak seperti mainan bagi si perkasa ini. Pun pada jabatan Presiden, mereka kembali torehkan.
"Ada apa dengan Demokrat hari ini?"
Bukan demokrat bermasalah sebagai Partai hari ini kita saksikan. Demokrat masih kuat dan eksis sebagai Partai berwarna Nasionalis dan masyarakat banyak masih berharap atas kiprah positfnya.
Taringnya masih tajam. Cengkeraman jari-jari tangannya, bahkan wibawanya pun masih terasa menjangkau seluruh pelosok negeri ini. Dia masih tetap Partai perkasa.
Sama dengan partai politik yang lain, Demokrat adalah alat kita dalam berdemokrasi. Demokrat masih akan dan harus terus eksis sebagai aset bagi demokrasi kita. Dia akan masih harus menjadi kendaraan yang layak bagi kita untuk sekedar menumpang atau bahkan ketika kita ingin mengemudi dalam cara kita berpolitik.
Untuk itulah Demokrat tak boleh dilemahkan apalagi bubar.
Bukan Demokrat akan bubar karena tekanan dari luar, justru dari dalam. Paling tidak, itulah apa yang hari ini kita saksikan. Paling tidak, ribut internal partai itu sendirilah justru yang hari ini dalam bising kita dipaksa mendengar.
Partai itu sedang tampak dikerdilkan. Dipakai hanya demi kelompok kecil, elit. Diprivatisasi oleh elit pemilik kepentingan dengan cara tak tampak menggunakan bahasa demokrasi di dalamnya.
Partai itu kini tampak sedang ingin dijadikan hak atas kepemilikan sah layaknya aset pribadi atau keluarga.
Adakah Ketum dijabat sang ayah dan anak menjadi Sekjend adalah normal bagi kepengurusan sebuah partai terbuka?
Dan kini, Ketum sang sulung, Waketum si bungsu dan ayah duduk di Ketua Majelis Partai juga sesuatu yang normal pada Partai Politik?
Sangat mungkin, karena kondisi seperti inilah mereka yang kritis dan berpandangan terbuka bertanya. Mereka merasa memiliki kewajiban menyelamatkan partai dimana mereka adalah juga sebagai pendiri.
"Bukankah partai itu memang didirikan demi alat pak SBY nyapres? Dan keluarga itu pula sebagai pemilik saham bukan?"
Bila 4 lembar travel cek yang masing-masing senilai RP 25 juta seperti yang ramai dibicarkan adalah apa itu saham, itu sangat kecil dan tak memiliki arti. Sangat mungkin, saham terbesar adalah keputusan sang ayah, entah meminta atau mengijinkan si sulung keluar dari militer demi Pilgub DKI adalah poin paling penting.
Apakah itu terkait dengan bentuk perasaan bersalah sang ayah dan sekaligus merasa harus bertanggung jawab atas masa depan dia yang telah terlanjur keluar dari militer dan kemudian menggantinya dengan jabatan ketum pada partai itu? Hanya sang ayah yang tahu.
Tak ada yang salah. Tidak pernah ada cerita seorang ayah bersalah karena berusaha menjamin masa depan anaknya. Bahwa obyek yang dipakai dan diberikannya tak tepat, mungkin itulah jawabannya.
"Emang ada yang ngelarang kalau bapak Ketua Majelis Partai, anak Ketum dan anak yang lain Waketum?"
Demikian pula ga ada yang salah bila para kader mulai dari mereka yang duduk di kepengurusan Wilayah, Cabang, hingga Ranting berusaha menggelar KLB di Sibolangit bukan?
"Salah..!! Dalam ADART, KLB dapat digelar hanya bila ada persetujuan dari Ketua Majelis Partai."
Kata salah seorang pendiri ga perlu koq...
Kita lihat saja, toh bila ini benar tergelar, ujung-ujungnya, wasit akan dihadirkan dari Pemerintah Pusat dan dalam hal ini Menkumham.
Seharusnya jangan pernah terjadi KLB karena KLB sama saja mengundang pihak luar turut terlibat di dalamnya. Lihat PDI jaman tahun 1996, PKB Gus Dur, PPP dan terakhir Partai Berkarya. Semua berakhir ditangan Pemerintah sebagai pihak yang mau tidak mau harus terlibat.
Belum terlambat. Selalu ada cara bagi sebuah penyelesaian yang elegan bila kedua pihak mau berdiskusi. Selalu ada kebaikan atas kebiasaan bangsa ini bermusyawarah.
"Mau musyawarah apa? Tuntutan mereka tidak masuk akal. Mereka minta mas sulung lepas jabatan Ketum."
Apakah masuk akal juga jika target sang ayah untuk anaknya adalah Gubernur DKI dan kini sangat mungkin berlarut pada cawapres atau capres pada 2024 nanti?
Masih tersisa waktu sangat panjang melihat umur si sulung yang masih sangat muda untuk menjadi besar pada suatu hari kelak. Hanya butuh kerendahan hati dan itu harga yang murah bagi niat baik menjadi salah satu pemimpin bangsa ini.
Bukankah si sulung secara akademis memang sangat pintar? Belum terlambat untuk kembali memulai dari bawah, Anggota DPR, Bupati, Walikota atau bahkan Gubernur dimana keterwakilan Demokrat di daerah itu sangat kuat. Masih panjang jalan itu disediakan bagi si sulung.
Partai Demokrat tak mungkin bubar dalam waktu dekat ini. Berpindah tangan karena proses KLB dan kemudian makin tak menarik dan kemudian bernasib sama dengan Partai yang tak memiliki kursi di DPR RI, bukan hal yang mustahil.
Sangat disayangkan bila aset bagi demokrasi kita yang bernilai triliunan rupiah itu dan sekuat itu hanya akan layu dan kemudian mati karena ego tak bisa dinego.
"Mungkinkah pak SBY mau?"
Sama dengan Tyson yang sesekali ingin dapat lawan seimbang demi membuktikan jumawa yang pernah diyakininya benar dan namun ternyata dia salah. Dia kalah oleh Holyfield yang tak pernah diunggulkan dalam seluruh jajak pendapat.
Demikan pula tak perlu kiranya jumawa pak SBY harus dipertontonkan karena seorang Moeldoko yang tampak lebih inferior di hadapannya.
Pak SBY hanya butuh menunduk dalam santun layaknya seorang pemimpin besar. Dan maka, Demokrat sebagai paetai dan aset demokrasi negara ini akan memberi jalan bagi banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar termasuk si sulung dan si bungsu sekali pun.
Bukankah siapa pun dia yang pernah menjadi Presiden, seharusnya adalah tentang seorang negarawan? Begitulah pak SBY seharusnya.
Mundur selangkah demi bersiap maju seribu langkah seharusnya menjadi pilihan semua pihak yang bersiteru. Pak SBY sebagai pihak yang masih sangat dihormati hanya perlu sedikit menunduk bukan membungkuk.
.
.
RAHAYU
.
Sumber : Status Facebook Karto Bugel
Monday, March 8, 2021 - 09:00
Kategori Rubrik: