Men Pora Coruptio Sano

ilustrasi

Oleh : Gus Bin

Kabar mengejutkan di injury time.. di tikungan terakhir ini, DPR dan pemerintah ngebut revisi UU.KPK.. sedangkan KPK melawan dengan "mengembalikan mandat" serta mentersangkakan Menpora..

netizen warga negara +62 sedang terbelah pandangannya tentang revisi UU.KPK belakangan ini..

mohon maaf, bisa jadi pandangan saya kali ini agak berbeda dari arus mainstream di timeline..

just my personal opinion.. just my two cents..

pertama-tama, yang ribut mengenai revisi UU.KPK itu sudah pernah membaca draft revisi UU.KPK atau belum ya?
denger-denger, ketua KPK saja belum menerima salinan resmi draft yang dimaksud..

jadi begini..

17 tahun yang lalu, tepatnya 2002, UU.KPK disahkan, dan KPK terbentuk..
Pasca Reformasi 1998, semangatnya memang perang total memberantas korupsi..
saking totalnya, UU.KPK memang awalnya didesain untuk dengan sengaja "melanggar hak azasi manusia" jika diperlukan.. bodo amat dengan hak azasi manusia..

misalnya mengenai SP3 (Surat Perintah Penghentian Perkara) yang tidak bisa dilakukan oleh KPK.. sekali seseorang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, maka harus berujung ke pengadilan..
sepertinya bagus.. tapi ternyata ada beberapa kasus yang pengumpulan barang buktinya sangat lama, hingga bertahun-tahun, yang menyebabkan seseorang menyandang status tersangka tanpa kejelasan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia, sementara kasusnya belum disidangkan, saking lamanya..

KPK juga didesain menjadi lembaga superbody, yang tidak tunduk pada lembaga manapun..

UU.KPK disahkan oleh presiden dan DPR, dan dengan cepat KPK menjadi lembaga yang menjadi idola masyarakat, karena dianggap berhasil menangkapi musuh rakyat: koruptor.. Ironisnya, yang ditangkap paling banyak adalah para pendirinya: Eksekutif dan Legislatif..

tak kurang dari besan presiden SBY, Aulia Pohan, ditangkap KPK.. mantan Kapolri ditangkap.. Hakim Mahkamah Konstitusi ditangkap.. anggota DPR ditangkap..
belasan gubernur dari hanya 34 propinsi di indonesia dijebloskan ke penjara oleh KPK.. lebih dari 300 bupati dan walikota ditahan.. yg terakhir, Bupati Bangkalan, malah mati di penjara..

KPK yang digdaya itu baru mendapatkan perlawanan sengit saat terjadi kasus Cicak vs Buaya pada periode Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah..

saat Samad yg lain (AS) jadi ketua KPK, bersama komisioner KPK yang lain (BW) melakukan manuver yang mengejutkan setelah mentersangkakan Budi Gunawan yang 3 hari sebelumnya diajukan Presiden Jokowi menjadi calon tunggal Kapolri.. yang belakangan disetujui secara aklamasi oleh DPR, tapi tidak jadi dilantik oleh presiden..

melalui sidang pra-peradilan, KPK dinyatakan kalah (dan salah), sehingga BG kembali bersih namanya dan terbebas dari status tersangka, sebelum akhirnya diangkat (hanya) menjadi Wakapolri..

gerakan senyap selanjutnya membalas secara hukum Abraham Samad dan Bambang Widjojanto..

AS kena pasal pemalsuan dokumen KK dan paspor a/n Feriyani Lim, sedangkan BW kena pasal memberikan keterangan palsu di persidangan sengketa pilkada Kotawaringin Barat ketika masih jadi lawyer dulu..

Komisioner KPK yg jadi tersangka harus berhenti.. kali ini polisi yang menang.. AS dan BW lengser dari KPK..

Jenderal Budi Gunawan yg batal dilantik menjadi Kapolri belakangan malah diangkat menjadi Kepala BIN menggantikan Jenderal Sutiyoso; tanpa polemik..

mengenai KPK yang menjadi lembaga superbody itu, tak kurang dari Prof. Mahfud MD dan Prof. Romli berpendapat bahwa KPK tidak boleh dibiarkan menjadi terlalu kuat.. harus ada mekanisme pengontrolnya..

saya juga sepakat bahwa dalam sistem demokrasi, tidak boleh ada lembaga yang terlalu kuat dan tidak bisa dikontrol..

adagiumnya adalah bahwa power itu cenderung korup.. absolute-power itu sadar atau tidak, cepat atau lambat, akan korup..

kalau dilihat dari naturnya, KPK itu termasuk lembaga eksekutif.. dan dalam Trias Politica, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu saling mengunci dan menyeimbangkan kekuatan; walaupun dalam sistem Presidensial, Presiden sebagai puncak kekuasaan eksekutif, punya kekuatan yang jauh lebih besar dari sistem Parlementer..

KPK sebagai lembaga eksekutif juga membuat karyawannya akan cenderung menjadi Aparatur Sipil Negara (seperti polisi dan jaksa).. sebagai lembaga negara, KPK juga tidak boleh bikin manuver politik.. demo wadah pegawai KPK dan gertakan mengembalikan mandat oleh ketua KPK itu jelas manuver politik..

keengganan KPK untuk diawasi dewan pengawas memang cukup beralasan.. karena Dewan Pengawas KPK sebagian akan dipilih oleh DPR; dan disaat yg sama Dewan Pengawas akan bertugas memberikan izin penyadapan..

selama ini operasi tangkap tangan KPK banyak diuntungkan oleh kebebasan menyadap tanpa izin siapapun..

kewenangan yang ngeri-ngeri sedap.. komisioner KPK sangat mungkin bisa menyadap pembicaraan random yg sangat rahasia, bahkan ketika materi yg disadap tidak ada hubungannya dengan korupsi dan kerugian negara..

ini nampaknya yang membuat DPR dan Pemerintah berusaha membatasi ke-terlalu-bebasan kewenangan menyadap yg dimiliki KPK..

yg bisa dilakukan netijen adalah memilih anggota DPR yang baik, supaya terpilih Dewan Pengawas yang baik, atau mengawal dibuatnya sistem yg membuat hanya orang baik yg akan terpilih jadi Konisioner dan Dewan Pengawas KPK..

sejak zamannya Antasari Azhar, saya sudah tidak percaya lagi bahwa ada lembaga dan orang suci..

saya setuju revisi UU.KPK, tapi jangan tergesa-gesa dan dipaksakan begini.. harus tetap mendengar dan mengakomodir masukan masyarakat demi upaya memperkuat KPK, sambil sekaligus menjaga KPK tetap bersih dan tidak berpihak.. KPK juga harus mulai membagi fokus ke upaya pencegahan korupsi.. 17 tahun KPK berdiri, dan masih banyak kasus tangkap tangan sebetulnya juga menunjukkan bahwa sistem pencegahan korupsi belum efektif..

saya tidak percaya pada orang dan organisasi.. saya hanya percaya pada sistem..

ilustrasi sederhananya; saya tidak percaya bahwa semua teller bank besar di Indonesia itu jujur.. tapi saya yakin bank-bank itu mengembangkan sistem berlapis yang tidak memungkinkan ribuan teller di Indonesia yg memproses trilliunan rupiah tiap hari melalui jari jemarinya, untuk melakukan korupsi satu rupiahpun..

bukan karena tellernya suci, tapi karena sistemnya nyaris tanpa celah..

ada Standart Operating Procedure (SOP) yang ketat dan tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun..

alkisah, ada seorang ibu yang hendak mencairkan selembar check senilai 100juta di counter teller suatu bank swasta..

dengan ramah, teller berkata, "selamat siang, Bu.. boleh pinjam KTP-nya untuk verifikasi data..?"

dengan mata berkaca-kaca, si ibu menjawab, "tapi.. tapi.. tapi kan aku ibumu, Nak.."

Sumber : Status Facebook Gus Bin

Friday, September 20, 2019 - 19:00
Kategori Rubrik: