Sebagaimana masyarakat dan Pemda Natuna menolak 238 WNI yang hendak dievakuasi ke Pulau Natuna, karena kekhawatiran terkena dampak penyebaran virus Corona. Senyampang itu, berapa orang atas nama HAM (juga diam-diam atas nama agama), meminta Pemerintah Indonesia memulangkan para kombatan dan korban ISIS dari Indonesia.
Pada sisi ini, meski mengaku menganut paham negara demokrasi dan hukum, banyak elite kita, termasuk para SJW, sering tidak persisten dan disiplin mengedepankan hukum sebagai prasyarat seorang demokrat di negara berdemokrasi. Selalu saja yang muncul adalah kepentingan subjektifnya. Persis orang masjid mengutuk China tapi menggunakan TOA made in China.
Pemerintah atau kita harus melihat sejarah, atau asbabul wurudnya? Lha, bagaimana sejarah para kombatan dan korban ISIS dari Indonesia ini? Mereka tidak mengakui pemerintahan dan negara Indonesia. Ada korban yang ditimbulkan akibat perbuatan mereka dan dari kelompok mereka. Mengapa hingga perlu Menag pertama kali berniat memulangkan, tapi kemudian esuk dele sore tempe?
Sementara dalam soal lain, kita pura-pura tak mendengar. Bagaimana dengan orang-orang Pro Sukarno dulu, sebelum 1965, yang dikirim untuk belajar ke luar negeri, namun ditolak balik ke Indonesia (kecuali mau tandatangan bersetia pada Soeharto)? Belum lagi soal HAM dengan isu PKI. Atau soal Timor Timur, Papua, Aceh, Tragedi Semanggi, Munir, Wiji Thukul, Komunitas Kamisan, atau Novel Baswedan yang mbulet?
Apa prioritas kita? Negara ini tak punya roadmap. Tak punya langkah-langkap prioritas. Omong kosong dengan para elitenya, yang tak bisa bersatu-padu, gotong royong secara serius memikirkan negara.
Di awal pidato pelantikan periode keduanya, Jokowi bilang nothing to lose. Saya juga nothing to lose untuk menanyakan langkah strategis Jokowi. Tak usah dijawab di sini, Pak. Dalam hati nuranimu saja, untuk persoalan legacy di luar soal infrastruktur!
(Sumber: Facebook Sunardian Wirodono)
Comment