Memilih Pelayan, bukan Pemimpin

Oleh: Eko Kuntadhi
 

Kamu lebih suka Gubernur yang penantang-petenteng merasa jadi pemimpin. Apa Gubernur yang mau jadi pelayan rakyat?

Gubernur itu digaji dari uang pajak. Yang bayar pajak ya, rakyat. Jadi sejatinya, kita yang menggaji Gubernur. Masa orang yang digaji betingkah merasa merasa lebih tinggi kedudukannya dibanding yang memberi gaji. Masa karyawan mau memimpin owner?

Karena kita yang menggaji, maka selayaknya Gubernur itu adalah pelayan kita. Tugasnya membuat kehidupan rakyat lebih baik. Jangan malah bikin ruwet.

Kalau rakyat kebanjiran, tugasnya memikirkan gimana biar gak banjir lagi. Kalau angkutan umum gak nyaman, tugasnya membangun angkutan umum yang nyaman. Kalau rakyat susah sekolah, tugasnya memastikan biar anak-anak bisa sekolah. Intinya tugas utama Gubernur dan aparatnya ya, melayani. Bukan malah belagak jadi pemimpin yang minta dilayani.

Kalau mau buat aturan, dia kudu konsultasi dengan DPRD, yang merupakan wakil rakyat. Kalau wakil rakyatnya suka nyolong, sebagai pelayan dia harus menjaga harta tuannya. Sejatinya APBD itu harta rakyat. Makanya dia harus jagain APBD biar gak dicolong orang.

Dulu dijaman rekiplik, Gubernur memang dianggap pemimpin. Makanya dia merasa kedudukannya lebih tinggi dari rakyat. Sikap ini nular ke birokrasi di bawahnya. Akibatnya kalau butuh bantuan, rakyat wajib membayar upeti. Sebab mereka menganggap diri pemimpin dan rakyat cuma abdi. Kalau mau urus KTP tanpa pelicin, petugas kelurahan lebih baik main catur ketimbang ngurusin KTP rakyat. Itu dulu.

Sekarang mestinya gak begitu, dong. Datang saja ke kelurahan atau kecamatan di DKI, rakyat boleh merasa jadi tuan. Dilayani dengan baik. Syukurlah.

Ini karena paradigma Gubernurnya adalah pelayan, otomatis semua aparatnya juga ketularan mental pelayan. Punya sikap melayani. Bukan yang sedikit-sedikit minta sogok.

Jadi Pilkada sebetulnya adalah kontestasi memilih pelayan terbaik buat rakyat. Bukan milih pemimpin. Dulu kita anggap Gubernur adalah pemimpin. Birokratnya bagian dari kepemimpinan. Akibatnya ngurus KTP aja harus bayar upeti. Itu akibat kebodohan kita sendiri, pelayan kok, diposisikan sebagai pemimpin.

Kalau posisinya sebagai pelayan, semua keluhan rakyat wajib diperhatikan. Nah, aplikasi QLUE itu menandakan Gubernur dan birokrat Pemda kembali ke khittahnya : kembali jadi pelayan.

Kalau Gubernurnya sudah sadar bahwa dia cuma pelayan rakyat, jangan lagi ngajarin rakyat rendah diri dengan berkoar-koar bahwa pelayan yang digajinya itu, sebagai pemimpin. Jangan lagi meyakin-yakinkan orang bahwa memilih Gubernur itu sama dengan memilih pemimpin. Pelayan ya, pelayan. Tugasnya melayani. Kalau pelayananya kurang memuaskan, kita berhak komplen.

Syukurlah tidak ada kitab suci yang mengharuskan seorang pelayan kudu seagama. Jadi gak perlu lagi debat halal-haram untuk memilih pelayan yang cocok bagi rakyat...

 

(Sumber: Status Facebook Eko Kuntadhi)

Sunday, October 16, 2016 - 23:00
Kategori Rubrik: