Membongkar "Daleman" KPK

ilustrasi

Oleh : Sahat Siagian

Beberapa orang membela kedirian KPK dengan mengalaskannya di atas argumen 'karena sebagai lembaga ad hoc'. Paham arti ad hoc?

Bukan hanya bersifat sementara, lembaga ad hoc juga ditujukan bagi sebuah keperluan khusus dan biasanya bukan sesuatu yang penting. Ia tidak struktural.

Sejarah mencatat bahwa PBB pernah mendirikan sebuah lembaga ad hoc buat Indonesia pada tahun 1947 sebagai komite asistensi yang memandu penyelesaian sengketa Republik Indonesia dengan Belanda. Berapa lama komite ini bertugas? 4 tahun.

Jika Anda amati berbagai komite ad hoc yang dibentuk di seantero dunia, masa usia mereka pada umumnya tidak lebih dari 6 tahun. Perancangnya tahu bahwa urusan yang dikelola berjangka pendek, setelah itu tidak lagi digunakan. Karena itu, adalah baik bagi urusan temporal tersebut didirikan lembaga ad hoc.

Lembaga ad hoc yang didirikan tidak menabrak aturan apa pun, tidak mengesampingkan norma yang berlaku, dan tidak membuat sebuah struktur kacau-balau.

Berapa usia KPK sekarang? 17 tahun. Lama betul. Kehidupan bekerja di sana, karenanya, layak untuk menjalani jenjang karier. Padahal, sebetulnya, tidak ada jenjang karier di lembaga ad hoc. Durasinya sebentar. Urusan jenjang jabatan tidak berlaku.

Apa yang terjadi di KPK? Harusnya ada jenjang karir. Gila banget orang bekerja selama 17 tahun tapi tak punya masa depan. Tapi juga salah banget menyediakan jenjang karir di sebuah lembaga ad hoc.

Gak cuma keberadaannya membangkrutkan trias politica, ketidakjelasan kapan dia berakhir membuat KPK menabrak kiri-kanan. Orang-orang tak peduli. Pemberantasan korupsi dianggap sepadan dengan runtuhnya bangunan demokrasi.

Siapa penanggungjawab pemberantasan korupsi? Presiden. Bukan KPK. Tapi para jawara politik telah menjadikan KPK tidak punya kewajiban melapor kepada Presiden. Kalau korupsi masih merajalela, KPK aman. Sebaliknya rakyat boleh menagih janji Presiden soal kehidupan bernegara yang bersih.

Lalu kenapa Presiden tidak berkewenangan menindak KPK jika kerja mereka semrawut dan korupsi tak juga reda? Ini bangunan demokrasi yang aneh, tambal-sulam, seenak jidat, dan tak jelas.

Lembaga ad hoc tapi diberi hak dan kewenangan segunung.

Dan berdurasi lama pulak sehingga kiprahnya telah memberi pengaruh, sedikit atau banyak, ke bangunan birokrasi Indonesia. Pengaruh tersebut berketerusan, mungkin hingga berusia 21 tahun, atau 25 tahun, atau 50 tahun. Bagaimana ia mau dibubarkan kelak ketika korupsi sudah dianggap lenyap? Ia telah menjadi bagian dari struktur pemerintahan Republik Indonesia.

Kita ini ngapain sebenernya? Gedein titit?

Buat sebagian dari kita, status KPK bole ngaco nabrak bangunan trias politica. Kan cuma sementara. Kan cuma ad hoc. Kan untuk keperluan mendesak.

17 tahun, 21 tahun, 25 tahun, 29 tahun, mungkin kelak, dan statusnya tetap sebagai lembaga ad hoc.

Pantas para mahasiswa tak tahu apa yang mereka teriakkan. Mereka gak tolol sendirian ternyata. Lihatlah, para staf KPK mendirikan wadah pekerja KPK.

Komite ad hoc punya wadah pekerja? Ya pastilah, wong keberadaannya sudah mencapai 17 tahun, sudah dipastikan bakal mencapai 21 tahun.

Cuma di Indonesia.

Sumber : Status Facebook Sahat Siagian

Tuesday, October 1, 2019 - 10:15
Kategori Rubrik: