Membongkar Akar Persekusi

Oleh : Ridza M M Aziz

Adakah yang positif dari ‘persekusi’? Dalam kata itu terkandung makna pemburuan, penghakiman massal, dan pengucilan seorang pesakitan. Ada konotasi obsesi pada penyeragaman cara pandang dan laku hidup, glorifikasi terhadap kedamaian semu.

Bayangkan kawanan menggelandang seseorang keluar dari rumahnya; ruang pribadi yang seharusnya aman terlindung dari mata orang banyak. Pikirkan bila hal ini menimpa anggota keluarga: tersisih, terlunta, mencari suaka di tanah air sendiri. Semata-mata karena berbeda cara beribadah, anutan keyakinan, garis keturunan, atau pandangan politik.

Dalam konferensi pers di kantor YLBHI pada 1 Juni 2017, Koalisi Anti Persekusi mencatat 59 individu menjadi korban persekusi di seluruh Indonesia selama periode 31 Januari–27 Mei 2017. Koalisi antara SAFEnet, LBH Pers, YLBHI, Mafindo itu berpendapat aksi perundungan dilandasi tuduhan korban adalah penista agama atau ulama. Insiden semakin intens menyusul penetapan hukum dalam kasus Ahok, seiring perkembangan kasus hukum Rizieq Shihab.

Dengan eksekutor pendukung ormas radikal keagamaan, yang dibidik adalah individu yang lebih rentan secara sosial, seperti anak remaja, beretnis minoritas, atau perempuan. Berdasarkan penilaian rangkaian aksi mengikuti pola sistematis dan meluas, koalisi menuntut negara untuk menyelidiki dalang di balik lakon dan bertindak tegas mencegah peristiwa terulang.

Deret persekusi hari ini, sekalipun ada dalam konteks yang spesifik, tidak terpisahkan —bahkan merupakan eskalasi— dari gejala kekerasan yang selama ini mencirikan ormas radikal keagamaan. Bermunculan setelah Orde Baru tumbang, ormas pertama lahir seiring pembentukan organ paramiliter berjubah agamais pada paruh akhir 1998. Organ ini ditempatkan frontal dengan kelompok-kelompok sipil lain; difungsikan sebagai pengimbang dalam situasi yang bergolak mencari titik kesetimbangan baru. Jejak mereka kemudian ikut tercatat dalam kancah konflik horizotal yang meletup sporadis di bagian timur negeri, seperti di Sulawesi Tengah (1998), Maluku (1999), dan Kalimantan Tengah (2001).

Ketika ingar-bingar reformasi mulai menyurut, ormas-ormas ini berpaling untuk lebih mengusung narasi penegakan syariat dan khilafah. Secara normatif, mereka memobilisir anggota untuk berunjuk rasa ke gedung-gedung pemerintahan, kedutaan, dan lembaga internasional tertentu. Untuk memberantas praktik-praktik maksiat dalam masyarakat, mereka antara lain menyisir lokasi-lokasi bisnis hiburan malam dan merazia tempat-tempat makan selama Ramadan. Hampir dua dasawarsa berlalu, kiprah ormas radikal keagamaan tidak menyurut. Mereka membatasi mobilitas, mengusik tempat berkumpul, dan membubarkan kegiatan dari berbagai kelompok sipil minoritas ataupun sejumlah individu dan institusi pendukung kelompok semacam.

Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016 Komnas HAM menyebutkan bahwa, sepanjang 2016, komisi menerima 97 pengaduan resmi dari seluruh Indonesia —meningkat dari 87 kasus pada 2015. Jumlah ini hanyalah pucuk gunung es mengingat banyak insiden tidak dilaporkan baik akibat keengganan ataupun kekurangpahaman.

Bila menilik data pengaduan, pembatasan/pelarangan dan perusakan tempat ibadah merupakan bentuk kasus terbanyak, diikuti pembatasan dan pelarangan ibadah/kegiatan keagamaan, serta ancaman/intimidasi terhadap kelompok keagamaan. Memang pelaku teradu dalam lebih dari setengah jumlah pelaporan adalah pemerintah daerah, dan baru kemudian disusul ormas. Namun, sehubungan pelanggaran oleh pemerintah daerah ini, Komnas HAM menegaskan ada tiga faktor yang berpengaruh, yaitu (1) lemahnya pengetahuan aparatur setempat mengenai norma-norma HAM; (2) adanya tekanan kelompok-kelompok intoleran yang tidak mampu diatasi kepala daerah; dan (3) tidak sinkronnya berbagai peraturan nasional dan daerah terkait dengan norma-norma HAM.

Pengaruh kelompok radikal serta respon dari pemerintah pusat dan daerah menyiratkan lemahnya penegakan hukum dalam perlindungan HAM —bahkan pembiaran dan penelantaran. Kasus terbengkalai yang kian menumpuk sepertinya telah mendorong kelompok-kelompok intoleran untuk terus menekan sampai menerobos dinding bilik rumah orang per orang sebagaimana ditunjukkan rentetan aksi tahun ini.

Seberapa seriusnyakah tindak persekusi itu? Artikel 7.1 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional menakrifkan persekusi sebagai aksi “yang dilakukan sebagai bagian dari bentuk serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil mana pun” dengan itikad menyerang. Dalam prinsip-prinsip Nuremberg, khususnya prinsip keenam, persekusi dinyatakan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang tercakup dalam ranah hukum internasional. Maka, ya, persekusi berkonsekuensi hukum berat.

Dengan demikian, patut diapresiasi upaya pemerintah untuk membubarkan ormas intoleran via jalur pengadilan. Pihak kepolisian pun telah menahan pelaku dalam beberapa kasus persekusi sebagai tanggapan terhadap protes publik yang terutama disalurkan melalui media sosial. Kepala kepolisian lebih jauh menegaskan akan menindaklanjuti kasus-kasus serupa sekalipun tanpa ada laporan. Pendisiplinan bahkan dilakukan terhadap anggota jajaran yang tidak memberi respons sekalipun sudah menerima pengaduan.

Bagaimanapun, gejala persekusi tidak mungkin dihentikan tanpa dukungan luas dari publik. Di antara orang banyak, tampaknya semakin menguat kesadaran bahwa masalah ini serius dan merupakan tanggung jawab segenap warga negara —bahwa kepedulian terhadap masalah seperti ini tidak lagi cukup diwakilkan pada segelintir untuk disuarakan.

Perlawanan mungkin tercermin dari semakin banyak warga yang berani bersuara, melaporkan kejadian, dan membantu langsung para korban, dengan satu atau lain cara. Perdebatan berlangsung semakin sengit di gelanggang medsos karena kontestasi ide telah banyak berpindah ke dunia maya. Namun, dalam lingkup sosial daring, baik penyokong gerakan sipil maupun kelompok radikal sama-sama diuntungkan perkembangan teknologi untuk mengakses dan berbagi informasi dalam membangun komunikasi dan jejaring kerja.

Secara kelembagaan, negara telah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan konter daring. Bila hal ini dianggap belum mencukupi, masih ada upaya rekontekstualisasi Pancasila sebagai acuan jalan hidup berkebangsaan. Berbagai bentuk dukungan terhadap inisiatif ini dapat dilihat bergulir di tengah-tengah masyarakat pekan terakhir ini. Di sisi lain, Perpres 57/2017 diterbitkan terkait pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah pelbagai upaya yang ada sejauh ini akan cukup untuk memotong aksi kekerasan ormas radikal sampai ke akarnya?

Secara kelembagaan, boleh dikatakan pemerintah dan masyarakat mulai bergerak nyata untuk mencicil sebagian pekerjaan rumah yang diwariskan. Namun, patut diingat, aksi kekerasan pada dasarnya bertolak dari kesenjangan persepsi mengenai cara berbagi ruang hidup antara berbagai elemen masyarakat yang berbeda. Lebih jauh, pandangan yang menampik perbedaan ini —benih-benih radikalisme— hanya cocok tumbuh di lingkungan yang miskin keragaman atau mengalami penyeragaman.

Bangsa kita sebetulnya berwatak komunal, terbiasa menjaga keselarasan hidup berkelompok dengan cara menghindari konflik antarpribadi. Bagi sebagian orang, tidak mungkin untuk tidak mengikuti norma kelompok karena kuatnya tuntutan untuk menjaga kohesi kelompok.

Kita mengenal ungkapan “bila satu anggota badan sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya”. Bisa jadi karena itulah ada kecenderungan di masyarakat untuk mengurusi dan mengatur segala kebutuhan anggotanya; sampai-sampai batas-batas pribadi menjadi sumir. Padahal, bila mengikuti perumpamaan yang sama, masing-masing anggota tubuh memiliki karakteristik unik dengan kebutuhan dan fungsi yang otonom.

Bukan lantas setiap kelompok komunal pasti menjadi lahan subur bagi radikalisme. Sebaliknya, di negeri dengan kekayaan hayati yang beraneka ragam ini, perbedaan tak dapat diingkari dan sudah pada galibnya ada. Keragaman justru menjadi sumber kemampuan bertahan komunitas, bukan ancaman terhadap kehidupan.

Perjalanan keindonesiaan kita sendiri memperlihatkan proses akulturasi yang kental: pengaruh luar sebagian besar masuk secara damai dan direngkuh dengan tangan terbuka. Demokrasi modern kita pun pada mulanya berkembang penuh harapan. Namun, peralihan dari demokrasi multipartai ke Demokrasi Terpimpin telah menandai awal kemunduran dalam pertukaran pemikiran kebangsaan. Proses ini disempurnakan selama 32 tahun rezim Soeharto melalui apa yang disebutnya sebagai Demokrasi Pancasila.

Mereka yang mengalami era itu mestinya dapat mengingat bagaimana publik diawasi dan dikondisikan agar perbedaan tidak lagi dibicarakan secara terbuka. Perbedaan dibiasakan untuk disamarkan, disapu diam-diam ke bawah tikar. Pilihan diminimalkan: kepercayaan, nama, kosakata dan bahasa, bahkan jumlah partai atau simbol warna. Baris-berbaris secara rapi merupakan hal yang membanggakan; semakin seragam semakin baik. Rekayasa ini bertolak belakang dengan kecenderungan alam lingkungan masyarakat, sehingga baik benih resistensi maupun apati mulai tumbuh menyebar. Ekstremnya, benih-benih radikalisme yang semula asing dapat menemukan tempat bertumbuhnya di sini.

Kini ada kompleksitas mengingat dunia semakin terhubung oleh pesatnya perkembangan teknologi. Kita semua seperti menghadapi kotak pandora atau pisau bermata dua.

Dalam menyikapi akselerasi perubahan, sebagian beruntung mampu bergegas melakukan penyesuaian; membuka diri pada berbagai tawaran baru untuk bermitra dan memperluas jaringan. Sebaliknya, kondisi ini lebih sulit bagi kelompok yang ingin mempertahankan akar komunalnya sementara rentang perhatian yang dapat diberikan kepada seluruh anggota semakin terbatas.

Di antara mereka yang susah payah melakukan adaptasi tersebut, tak jarang ada yang tersingkirkan. Dan masih ada kelompok kecil yang gamang dan tak lagi punya cukup kesabaran. Mereka kemudian berpaling pada apa yang sudah cukup lama dipelajari bangsa ini: menundukkan anggota komunitas melalui penyeragaman agar seakan-akan memudahkan pengendalian dan pengaturan kelompok.

Di dunia yang lama, upaya penyeragaman jauh lebih mudah karena sifatnya satu arah mengikuti garis komando. Di dunia yang baru, titik kekuatan tidak satu dan tidak selalu jelas. Upaya penyeragaman akan berhadapan dengan resistensi; berkelindan dan melahirkan kubu-kubu yang mengeras di level horizontal. Taruhan termahalnya: nyawa manusia sekaligus persatuan bangsa.

Oleh karenanya, penghentian aksi persekusi dan pengikisan radikalisme menjadi mutlak saat ini. Untuk mengatasi isu krusial ini, upaya-upaya kelembagaan yang ada akan memerlukan seluruh unsur masyarakat bersatu mendukungnya, Namun, masyarakat sipil pun seyogianya terus waspada dalam mengawal proses. Upaya yang diawali itikad baik ini tidak perlu terjebak jatuh kembali menjadi proses penyeragaman pemikiran, walau mungkin mengambil bentuk yang berbeda.

Dalam keseharian kita pun, seyogianya keragaman terus dirayakan dan diserukan. Kita terutama berutang pada generasi lebih muda dalam memperkenalkan mereka pada yang liyan. Mereka perlu memperoleh jaminan untuk dapat membicarakan perbedaan dengan terbuka tanpa pembungkaman agar mereka tetap dapat menjadi pembawa api harapan dan persaudaraan.**

Sumber : qureta

Thursday, June 8, 2017 - 14:00
Kategori Rubrik: