Membedah Pengakuan Prabowo Soal Penguasaan Lahan

ilustrasi

Oleh : Chitra Retna

"Kalau bapak bagi-bagi lahan, 12 juta, 20 juta, pada saatnya nanti, kita tidak punya lagi lahan untuk dibagi-bagi. Bagaimana nanti masa depan anak cucu kita. Tanah harus dikuasai negara sesuai mandat Pasal 33 UUD 45".

Savageee #klo kata anak milenial.
Gubrakkk.

And Jokowi nailed it damn so good: "Kami tidak bagi-bagi untuk yang besar-besar. Seperti Bapak, pak Prabowo punya tanah 340 rb hektar (konsesi) di Kaltim dan Aceh. Bagi-bagi tanah (besar semacam) ini, tidak pernah terjadi di masa saya".

Publik bisa melihat Jokowi menekankan betul kalimat "(bagi-bagi tanah untuk yang besar-besar) ini tidak pernah terjadi di masa saya" dengan tajam. Dan emosi. Kita juga ikutan esmosi, karena serangannya salah sasaran banget.

Bagaimana tidak, Jokowi sedang bahas Perhutanan Sosial dengan target 12,7juta hektar (baru tercapai 2,6juta hektar). Ini program pemberian ijin mengelola hutan pada rakyat kecil. Rakyat desa, masyarakat adat, mereka yang selama ini dikejar-kejar polisi hutan karena konflik tenurial, padahal yang mereka lakukan hanya bertanam untuk menyambung hidup keluarga, di tanah yang mereka tahu sudah digarap nenek moyang mereka sejak dulu. Dengan diberi sertifikat Perhutanan Sosial, mereka berhak mengelola tanah di hutan sampai 2 hektar (selama 35 tahun bisa diperpanjang untuk skema HKm, HTr, Kemitraan), atau sebagai komunitas desa mereka yang menentukan kemanfaatan lahan (Hutan Desa). Bahkan Hutan Adat sifatnya kepemilikan total oleh masyarakat adat, selamanya, bukan lagi milik negara.

Lalu bayangkan seseorang yang memiliki konsesi lahan 340 ribu hektar, menyinggung adanya 1% kelompok masyarakat menguasai 50% pendapatan negara (yang tak lain tak bukan termasuk keluarganya sendiri) bilang: "Kalau bapak bagi-bagi lahan, 12 juta, 20 juta, pada saatnya nanti, kita tidak punya lagi lahan untuk dibagi-bagi. Bagaimana nanti masa depan anak cucu kita."

Lalu disambung: "Daripada dikuasai asing, lebih baik saya yang menguasai, karena saya nasionalis".

Yaelah, anak cucu kita atau anak cucu Bapak sih maksudnya? Bagaimana kita gak esmosi jiwa yekan..jadi pemilik modal besar boleh menguasai lahan, asal pribumi bukan asing..

Contoh debat diatas menunjukkan bagaimana sistem demokrasi kita pincang salah satunya karena kita tidak punya oposisi yang kuat. Oposisi yang kuat, cerdas, menguasai masalah dan data, adalah tonggak penting sistem check and balance dalam demokrasi.

Harusnya pak Prabowo serang dengan kencang kelemahan-kelemahan dalam program Perhutanan Sosial. Sebagai contoh: (i) Pemerintah keburu nafsu banget mau kasih 12,7 juta, realisasinya hanya naik dari 400rb ke 2,6juta hektar, yang walau sudah kemajuan hebat, tapi menunjukkan ambisi tidak diikuti mesin pemerintahan yang memadai (ii) Pemerintah mengejar pemberian ijin PS, tapi setelah diberikan lalu apa? Lagi, mesin pendampingan paska ijin, belum berjalan. Ini mengakibatkan banyak elit capture, yang meraup akses-akses tsb di lapangan sebagian adalah elit-elit di masyarakat. Kalau mau lebih "kiri", pak Prabowo bisa serang: pembagian tanah tidak otomatis mengubah struktur relasi kuasa. Hutan sosial yang dibagikan itu yang mana, itu kebanyakan hutan-hutan yang sudah rusak, atau hutan lindung yang memang tidak akan dijamah oleh perusahaan (penebangan hutan besar). Hutan produktif gak banyak yang masuk dalam program Hutan Sosial, alias tetap hutan produktif konsesinya dipegang/diberikan pada perusahaan besar. Harusnya pak Prabowo menekankan bahwa Perhutanan Sosial masih belum menyentuh ketimpangan pemilikan lahan kalau belum menyentuh lahan besar-besar yang dikuasai pemilik modal. Etapi ya konsekuensinya di-cemes sama Jokowi sih seperti semalam..

Jadi saya mendukung Jokowi, sebagai Presiden berikutnya, karena - lepas dari banyaknya kelemahan yang ada - tampak sangat jelas Jokowi menguasai masalah. Atau jika ditambahkan 2 faktor lain (mengutip mas Abdul Ghaffar Karim): satu, karena kita mendorong supremasi sipil dalam demokrasi kita, perlu dorong dua periode sipil menjadi Presiden; dua, karena Jokowi adalah produk sistem pemilihan Pilkada langsung, dimana ditunjukkan bagaimana kinerja kada bisa menjadi tiket naik ke tingkat nasional.

Tapi saya juga mendukung pak Prabowo, untuk menjadi penantang yang kuat. Oposisi yang tajam, menguasai masalah.

Kalau tidak, demokrasi kita terancam.

Btw, netijen yang kemaren rame-rame persekusi Ahmad Zaky Bukalapak sebagai anak muda yang berusaha untuk kritis dengan message yang benar (walau keserimpet sedikit salah mencantumkan data tahun), sudahkan Anda mengecek semua data debat kemarin dengan kegalakan yang sama? Sudah yakinkah Anda Jokowi bicara semua data dengan precisely tepat? (Atau kalau salah satuuu aja, kita uninstall dukungan pada beliau? 

(salah satu link cek fakta: https://cekfakta.com/)

Tonggak lain dalam demokrasi adalah kita, yang harus belajar jadi demos, bukan hanya voters, buzzer atau influencer (lagi-lagi mengutip mas AGK).

Sumber : Status Facebook Chitra Retna

Thursday, February 21, 2019 - 08:30
Kategori Rubrik: