Error message

  • Notice: Undefined index: value in _metatag_token_process_metatag() (line 184 of /home/piyungan/public_html/sites/all/modules/metatag/metatag.tokens.inc).
  • Notice: Undefined index: value in _metatag_token_process_metatag() (line 184 of /home/piyungan/public_html/sites/all/modules/metatag/metatag.tokens.inc).
  • Notice: Undefined index: value in DrupalTextMetaTag->getValue() (line 486 of /home/piyungan/public_html/sites/all/modules/metatag/metatag.inc).
  • Notice: Undefined index: value in DrupalTextMetaTag->getValue() (line 486 of /home/piyungan/public_html/sites/all/modules/metatag/metatag.inc).

Membangun Secara Modern, Jangan Sesat Pikir Soal BUMN di Jual

Oleh : Erizeli Jely Bandaro

Berdasarkan undang undang badan usaha, semua jenis badan usaha diperlakukan sama. Jadi negara tidak melihat apakah itu badan usaha milik asing, swasta pribumi atau non pribumi, BUMN, koperasi. Semua aturan hukum yang berkaitan dengan perdagangan, investasi, jasa, adalah sama perlakuannya. Tidak ada keistimewaan satu terhadap yang lain. Dalam hal proyek yang berhubungan dengan insfrastruktur ( jalan toll, pelabuhan, listrik, air minum dll) walau proyek itu dibangun oleh BUMN atau asing atau swasta nasional, tetap berlaku aturan bahwa badan usaha hanya berhak atas konsesi, semua investasi secara hukum milik negara. Ketiga, setelah jangka waktu ditentukan maka hak konsesi dikembalikan kepada negara.

Nah ketika badan usaha melakukan investasi terhadap infrastruktur maka otomatis itu dicatat menjadi modal bruto negara dalam bentuk portofolio. Bagaimana pemerintah mendapatkan uang tunai atas modal bruto itu? Ya pemerintah menjadikan modal bruto itu sebagai underlying untuk terbitkan SBN. Underlying itu bukan collateral tetapi performance SBN yang akan dijua dipasar untuk dapatkan uang tunai. Uang tunai inilah yang akan pemerintah gunakan untuk bayar utang agar struktur utang negara semakin lentur untuk melakukan ekspansi. Jadi inilah skema bagaimana negara mengelola likuiditas utang melalui pasar uang. Artinya semakin besar investasi semakin besar kemampuan negara mengelola utang dan likuiditas. Makanya aturan dibuat mudah dan resiko diperkecil agar investor berminat investasi.

Jadi kalau BUMN melepas proyek PPP ( Kerjasama pemerintah Badan Usaha/ KPBU ) kepada asing atau swasta itu bukanlah menjual asset negara. Mengapa ? Karena bagi negara siapapun yang pegang konsesi KPBU, aturan tetap sama. Bahwa asset tersebut tetap milik negara dan setelah jangka waktu konsesi berakhir maka harus kembali kenegara. Selama konsesi berlangsung, laba badan usaha tetap dikenakan pajak Penghasilan, tetap dikenakan PBB dan segala jenis pajak penjualan barang dan jasa. Dari pajak inilah negara gunakan untuk pembiayaan pembangunan seperti bayar gaji PNS, TNI, POLRI, biaya sosial dan lain lain, termsuk bayar pinjaman program G2G dalam kuridor multilateral.

Pertanyaan terakhir mengapa sebagian orang ada pemikiran bahwa BUMN dijual, asset negara dijual? Karena mindset mereka masih era Soeharto, dimana proyek dibiayai oleh utang APBN melalui program G2G, dan BUMN atau kementerian sebagai project management, yang sehingga mudah di bancakin. Engga begitu. Di era sekarang pembangunan proyek dengan skema KPBU itu adalah aksi korporat yang lazim dimana segala resiko proyek bukan resiko negara tetapi resiko badan usaha. Makanya setiap proyek KPBU tidak boleh menggunakan senior kampeni tetapi SPV ( special propose vehicle). Mengapa ? Agar ketika konsesi habis masa berlakunya, keadaan SPV Clean tanpa hutang apapun.

Jadi kalau ada yang masih bersuara sumbang bahea BUMN dibancaki, assetnya dijual, itu karena kebodohan saja dan masih terjebak dengan skema jaman old. Era Jokowi sudah berubah, dan mereka engga tahu tetapi merasa paling tahu. Bagi saya yang tahu, dan praktisi hanya senyum aja membaca ketololan itu, yang lebih tolol yang mempercayainya.

Pahamkan sayang.

(Informasi sekitar kebijakan Jokowi dapat dibaca buku Jalan Sepi. Hubungi +62 813 84981562)

Sumber : Facebook Erizeli Jelu Bandaro

Friday, March 2, 2018 - 13:45
Kategori Rubrik: