Membaca Road Map Zonasi Berkeadilan Ala Muhajir

ilustrasi

Oleh : Budi Setiawan

NEM kini menjadi tidak ada artinya setelah kebijakan zonasi SD hingga SLTA. Artinya apa ? Bisa jadi ini merupakan tujuan Menteri Muhajir menghilangkan Ujian Nasional. Diketahui pada tahun 2016, Menteri Muhajir mengeluarkan wacana moratorium Ujian Nasional untuk pendidikan dasar dan menengah.

Namun usulan itu tidak hanya mendapat tentangan dari Wapres Jusuf Kalla, tetapi juga kabarnya para eselon di Kementerian Pendidikan.

Akhirnya Muhajir menyerah. Apalagi Undang-Undang Pendidikan Nasional mengamanatkan pendidikan di Indonesia harus ada evaluasinya.

Meski menyerah, Pak Menteri nampaknya terusmencari jalan untuk tidak menjadikan Ujian Nasional yang hasilnya NEM menjadi acuan keberhasilan sistem pendidikan nasional. Faktanya, cuma empat hingga lima pelajaran yang diujikan. Padahal untuk SMP misalnya, siswa dijejali 15 mata pelajaran. Jadi buat apa 11 mata pelajaran itu diajarkan jika tidak diujikan secara nasional ?

Karena itu , sistem zonasi akan menciptakan standar pendidikan nasional yang setara diantara sekolah negeri. Siswa SD bisa masuk ke SMP dan siswa SLTP masuk ke SLTA tanpa harus bergantung pada NEM. Bukankah ini sebenarnya jalan menuju penghapusan Ujian Nasional sebagai penentu jenjang pendidikan selanjutnya ?

Dan kita yakin, penghancuran eksistensi sekolah favorit dipastikan akan menjadi pertimbangan untuk menciptakan standard skor pencapaian akademis secara nasional yang baru. Negara akan berfokus pada peningkatan mutu guru dan prasarana sekolah untuk memperbaiki kualitas akademis anak didik. Ketimbang berkutat soal NEM dan nilai kelulusan.

Jika memang itu jalan yang ditempuh Pak Muhajir, maka kedepan cita-citanya juga bakal kesampaian. Yakni ujian sesungguhnya untuk berkompetisi sangat bisa jadi adalah Ujian Nasional SLTA. Ujian ini dalam tahap selanjutnya bisa langsung menjadi tiket masuk perguruan tinggi, akademi dan politeknik dengan azas keadilan.

Dan jalan menuju pendidikan yang berkeadilan itu sudah dirintis sekarang.

Sekarang, ujian masuk Perguruan Tinggi, Politeknik berlangsung serentak dengan berbasis komputer hingga kecurangan bisa ditekan. Dengan nilai ujian, siswa SLTA bisa melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Negeri dengan memasukkan nilai ujian dengan pilihan dua fakultas di universitas yang sama, atau satu fakultas di dua universitas. Demikian juga dengan Politeknik.

Sistem ini kita pandang sebagai bentuk pemerataan kesempatan bagi siswa yang ingin kuliah. Peluang mereka tidak diserobot oleh mereka yang pintar tapi serakah, Ujian disana sini. Lulus semua. Tapi cuma bisa pilih satu.

Ujian Perguruan Tinggi Kedinasan juga sangat bernuansakan keadilan.

Sekarang tidak bisa lagi, lulusan SLTA ikut semua ujian yang diselenggarakan Sekolah Statistik, STAN, Sekolah Sandi Negara, Imigrasi, Sekolah Tinggi Pelayaran dan sejenisnya.

Mereka sekarang hanya bisa pilih satu sekolah kedinasan saja hingga peluang bagi lulusan SLTA merata. Artinya, jumlah lulusan SLTA yang diterima di pendidikan kedinasan akan semakin besar.

Apa arti semua ini? Bahwa sebenarnya pak Muhajir tengah mereformasi sistem pendidikan kita menjauh dari penyembahan nilai NEM yang menciptakan kasta-kasta sekolah SMP dan SLTA dengan kemunculan istilah sekolah Favorit dan sekolah Elit ( Ekonomi Sulit).

Pendidikan bermutu bukan cuma milik orang kaya dan pintar tapi juga hak orang miskin dan kemampuan akademisnya rendah. Ini ideologi yang dibangun Menteri Muhajir.

Dan perubahan sistem pendidikan menjadi lebih berkeadilan dilakukan Pak Muhajir lakukan secara diam-diam.

Tapi terstruktur, sistematis dan massif.

Saat lo lo pade berantem seputar Pemilu,

Pilih dua atau satu

Sumber : Status Facebook Budi Setiawan

Thursday, June 20, 2019 - 10:45
Kategori Rubrik: