Memahami Pengesahan UU Cipta Kerja

ilustrasi

Oleh : Buyung Kaneka Waluya

Banyak yang bilang..., kalau UU Cipta Kerja itu neoliberal...., pro kapitalis.

Padahal..., untuk membuat suatu Undang-undang prosedurnya tidak gampang.

Setiap UU yang akan dibuat..., harus melalui proses yang panjang dan berbelit....:

1. Pertama...; harus ada riset dulu guna mengetahui benarkah agenda yang diusulkan itu perlu ada UU.

2. Kedua...; kalau benar perlu..., maka terlebih dahulu harus dilakukan survey secara metodologi akademis.

Ini untuk melihat..., sejauh mana RUU menjawab persoalan yang ada di masyarakat.

3. Ketiga...; barulah diadakan kajian akademis.

Pendapat ahli dan berbagai studi kasus dalam dan luar negeri..., dijadikan referensi.

Dengan adanya kajian akademis itu..., maka RUU di ajukan ke DPR.

Lalu..., RUU itu harus masuk Bamus (Badan Musyawarah) Fraksi.

Kemudian bila sepakat...., harus melewati tata tertib DPR.

Harus masuk pembahasan dua tingkat....:

> Tingkat pertama...; proses terjadi dalam rapat Komisi..., rapat gabungan Komisi..., rapat Badan Legislasi..., rapat Badan Anggaran..., atau rapat Panitia Khusus.

Kalau dalam pembahasan tingkat pertama ini gagal..., ya RUU ini tidak mungkin diteruskan pada tingkat 2.

Pembicaraan tingkat 2....; adalah penyampaian laporan yang berisi proses..., pendapat mini fraksi..., pendapat mini DPD..., dan hasil pembicaraan tingkat I.

Pada pembicaraan tingkat 2 ini...., semua anggota Dewan punya hak menyampaikan pernyataan persetujuan atau penolakan kepada pimpinan dewan..., baik secara lisan atau tulisan.

Masing-masing fraksi..., juga berhak menyampaikan pendapatnya.

Nah kalau oke..., maka harus minta persetujuan Presiden.

Kalau presiden bilang "No”..., ya berhenti itu pembahasan UU.

Saking rumitnya proses pembuatan UU itu..., membuat kinerja DPR tidak optimal...., karena kualitas mereka memang rendah..., sulit memahami naskah akademik.

Tim perancang RUU itu..., juga bukan sarjana 'kaleng-kaleng'.

Mereka 'well educated'..., dan ikut dalam pembahasan aturan yang berkaitan international di bawah PBB.

Mereka berinteraksi dengan pakar dalam dan luar negeri..., merekalah tim yang ada di belakang layar memberikan masukan/saran kepada anggota DPR dan pemerintah.

Apa dasarnya sebuah agenda bisa diproses menjadi RUU....?

Suatu RUU kalau tidak sejalan dengan UUD 45 dan Pancasila..., pasti ditolak sebelum dibahas.

Anggota DPR tidak ada yang berani melanjutkan..., karena mereka takut bisa merugikan partai dan pribadinya.

Pemerintah juga sama..., tidak mungkin mengajukan kalau RUU itu bertentang dengan UUD 45.

Karena kalaupun lolos secara politik..., pasti bisa digagalkan oleh MK.

Jadi buat para pengamat..., yang katanya akademisi jagoan dan pendemo..., sebaiknya sebelum beropini dan berdemo soal UU..., bacalah dulu naskah akademik dari RUU itu..., dan kemudian baca secara utuh UU itu agar tidak salah persepsi.

Kalau tidak pernah membaca naskah akademik..., dasarnya hanya pasal demi pasal..., itu sama saja orang buta berdebat soal bentuk gajah.

Cerahkan rakyat..., agar mereka jadi warga negara yang baik.

Janganlah jadi pengkhianat negara. .., hanya demi uang receh.

Rahayu

Sumber : Status Facebook Buyung Kaneka Waluya

Tuesday, October 13, 2020 - 09:30
Kategori Rubrik: