Kondisi ini memang rentan dimanfaatkan para pengelola media untuk memberi informasi yang sebenarnya tidak simetris. Namun dari sisi rating menguntungkan. Memang diakui atau tidak, pembatasan aktivitas diluar rumah menyebabkan mayoritas masyarakat bergerak di internet. Ditambah sisa-sisa “perseteruan” Pilpres bagi beberapa orang memang masih menarik di Medsos.
Sehingga kebijakan yang berbenturan kemudian dilarikan menjadi kesalahan satu pihak.
Sudah seharusnya media menjadi pilar ke 4 demokrasi menyajikan fakta, menulis dari 2 sisi yang seimbang (cover both side). Namun prinsip itu kini mulai tergerus dengan adanya iklan yang lumayan menggiurkan di internet. Akibatnya banyak pihak yang mencoba mencari keuntungan dari beberapa sisi. Masyarakat sendiri harusnya bisa lebih bijak dalam menyaring berita, membaca berita hingga membagikannya. Tidak asal mana yang dikehendaki lalu dibagikan begitu saja. Sebab ada kewenangan yang berbeda ditiap ranah.
Bukan hanya penanganan COVID 19, namun sektor lain seperti pendidikan, transportasi, layanan publik dan lainnya.
Kita harus hati-hati dalam membaca berita agar tidak terseret dalam informasi yang sesat, kurang valid, asimetris sehingga mengakibatkan kesimpulan yang tidak tepat. Bila membaca judul berita yang ditampilkan, kesannya kebijakan LRT dan MRT merupakan kewenangan pusat bahkan jadi urusan Presiden.
Padahal faktanya mereka ada badan pengelola dan khususnya MRT dibawah koordinasi Gubernur DKI Jakarta. Tentu berita ini sangat menyesatkan dan berkesan Presiden tidak cakap dalam pengambilan kebijakan.
Comment