Mantan Meradang, Rakyat Menggelinjang

Oleh: Iding Rosyidin

Belakangan ini publik kembali disuguhi tontonan drama konflik yang tak elok. Para elite menjadi aktor utama dari lakon tersebut, baik sebagai protagonis maupun antagonis. Ibarat serial Mahabharata, yang bertempur di front terdepan medan laga adalah para komandannya langsung: Duryudana, Karna, Arjuna, Bima, bahkan Krisna ikut-ikutan turun ke gelanggang.

Tentu saja saya tidak ingin membandingkan seutuhnya perang Bharatayuda dengan situasi panas politik zaman sekarang, khususnya di Jakarta jelang gelaran Pilkada 15 Februari 2017. Namun, turunnya sejumlah elite ke dalam arena konflik politik mengingatkan saya, mungkin juga Anda, akan kisah berlumur tragedi dari tanah India tersebut.

Situasi panas yang sebetulnya bukan kali pertama terjadi ini bermula ketika Presiden Ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa “tersudutkan” oleh apa yang terjadi di pengadilan. Seperti diketahui, dalam persidangan kedelapan dalam kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), nama SBY disebut-sebut saat KH Ma’ruf Amin, Ketua MUI dan Rais Syuriah NU, menjadi saksi.

Ketika itu, Tim Kuasa Hukum Ahok mempertanyakan kebenaran percakapan telepon antara KH Ma’ruf Amin dengan SBY terkait rencana pertemuannya dengan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyonon (AHY)-Syilviana Murni. Bahkan terdapat dugaan bahwa percakapan telepon tersebut juga berisi permintaan agar MUI mengeluarkan fatwa terkait Ahok.

Dalam persidangan itu, Tim Kuasa Hukum Ahok menyebutkan ada bukti percakapan telepon tersebut. Itulah yang menjadi dasar spekulasi SBY bahwa dirinya telah disadap. SBY kemudian melakukan konferensi pers tidak lama setelah itu, di mana ia mempersoalkan bahwa ada upaya penyadapan terhadap dirinya. Tidak berhenti sampai di situ, SBY juga menggunakan kesempatan tersebut untuk membidik Joko Widodo (Jokowi) agar menjelaskan masalah penyadapan. Jokowi seolah-olah menjadi pihak yang bertanggung jawab.

Perubahan Gaya Komunikasi

Jika diperhatikan, tampak ada perubahan gaya komunikasi SBY yang signifikan. Sebagai orang Jawa, biasanya ia lebih kental dalam penggunaan gaya komunikasi—meminjam istilah antropolog Edward T. Hall (1976)—konteks tinggi (high context communication). Gaya komunikasi ini cenderung berbicara memutar, tidak langsung (straight forward) menuju sasaran. Dalam budaya Jawa gaya komunikasi seperti ini lazim terjadi.

Kini gaya komunikasi konteks tinggi agak ditinggalkan SBY. Dalam sejumlah pernyataannya, baik pada saat konferensi pers maupun dalam tweet-nya, SBY lebih memperlihatkan gaya komunikasi konteks rendah (low context communication). Ketua Umum Demokrat itu kini berbicara secara terus terang dan langsung menembak sasarannya.

Ia, misalnya, to the point menunjuk Jokowi untuk ikut bertanggung jawab dengan menjelaskan adanya penyadapan. Ia juga secara terang-terangan menyebut ada 2-3 orang yang melarang Jokowi bertemu dirinya.

Baru-baru ini saat ada sejumlah pendemo yang menggeruduk ke rumahnya di Kuningan, SBY pun memposting sejumlah tweet yang jauh lebih terus terang. Ia langsung menohok kepada Presiden dan Kapolri. Misalnya, salah satu tweet-nya berbunyi, ““Kepada Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri, dengan hak asasi yang saya miliki?”” Demikian pula tweet-nya yang lain, seperti terkait keselamatan dirinya, dan sebagainya.

Kalau dirunut ke belakang, terutama sejak Demokrat (SBY) memutuskan untuk mengusung AHY untuk menjadi cagub Jakarta, memang sudah ada perubahan gaya komunikasi SBY. Tentu publik masih ingat ungkapan “lebaran kuda” dari SBY saat menyampaikan pernyataan tentang demo 411. Ini jelas merupakan kritikan yang keras terhadap Jokowi yang dianggapnya tidak mengambil tindakan apa pun terhadap Ahok sehingga demo terus berlangsung. Penggunaan istilah lebaran kuda jelas menunjukkan SBY yang sudah berubah.

Mengapa SBY bisa berubah? Pertanyaan ini sangat penting dilontarkan mengingat SBY selama ini dicitrakan sebagai tokoh yang santun dalam tutur katanya, sehingga banyak yang terperangah manakala terjadi perubahan yang cukup drastis pada dirinya.

Secara psikologis, perubahan seperti itu biasanya terjadi karena adanya kepanikan dalam diri seseorang. Bukan hal yang aneh apabila seseorang panik ia bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal atau yang selama ini hampir tidak pernah dilakukannya. Kontrol diri menjadi hilang. Bahkan orang yang secara penampilan cool sekali pun, bisa juga berubah saat kepanikan melanda.

Dalam konteks ini, dapat dipahami beberapa hal yang melatarbelakangi perubahan SBY. Kenyataan bahwa elektabilitas AHY yang stagnan, bahkan dalam sejumlah survei mengalami penurunan, merupakan variabel independen yang sulit diabaikan. AHY adalah pertaruhan SBY. Kalau AHY kalah dalam kompetisi, tentu SBY akan menanggung malu. Apalagi publik mengetahui betul bahwa majunya AHY, sampai harus pensiun dini dari kariernya militernya, tidak lepas dari campur tangan SBY.

Rakyat Menggelinjang

Tak pelak lagi, apa yang telah dilakukan SBY, alih-alih mengademkan, justru malah memantik situasi yang lebih panas. Unsur “dramatisasi” yang cukup kentara membuat publik, khususnya para pendukung orang yang dijadikan sasaran tembak SBY, menggelinjang. Di media-media sosial bullying terhadap SBY terus berlangsung semarak.

Namun, sebagaimana ditegaskan teori aksi-reaksi, perlakuan pada SBY juga berbalas pantun. Para pendukungnya, yang notabene pendukung paslon 1, juga melakukan hal yang serupa. Jokowi yang selalu dianggap “pelindung” Ahok dan Ahok sendiri menjadi target bully mereka.

Hasilnya, pertikaian di tingkat elite berimbas pula pada akar rumput. Para pendukung dari masing-masing pihak terus terjebak pada aksi saling serang, saling tebar hinaan, bahkan saling tebar fitnah. Tampaknya aksi dan reaksi tersebut belum akan reda dalam waktu dekat, kecuali para elitenya sendiri yang turun tangan untuk mendinginkan situasi.

Dengan kata lain, jika para elite terus meradang, rakyat pun kian menggelinjang! Dalam konteks inilah, diperlukan kearifan politik dari para elite untuk mengakhiri pertikaian yang sesungguhnya tidak perlu, apalagi pertikaian yang melibatkan mantan orang nomor satu di republik ini. Tidak elok kalau mantan menarik-narik orang yang kini menggantikannya ke dalam pertikaian yang muspra.

Dari sudut pandang demokrasi juga tidak elok jika terjadi perang dingin, apalagi “perang panas” antara presiden sekarang dengan pendahulunya. Sudah semestinya pendahulu tidak merecoki presiden sekarang kecuali memberikan saran dan masukan jika diminta. Jika malah pertikaian demi pertikaian yang terus terjadi, sangat mungkin publik menafsirkan bahwa ada ketidakrelaan dari pendahulu untuk melepaskan jabatan.

Atau mungkin, ada penyesalan kenapa dulu belum bisa melakukan seperti yang dilakukan penguasa sekarang. Tentu persepsi seperti ini tidak diharapkan, bukan?**

Sumber : geotimes.co.id

Tags: 
Wednesday, February 8, 2017 - 17:00
Kategori Rubrik: