Maaf Itu Murah

Oleh: Made Supriatma
 

Maaf itu Murah: Selama dua hari terakhir ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Eropa sampai Amerika, orang minta maaf. Rata-rata, orang menuntut supaya negara minta maaf pada korban-korban pembantaian 1965.

Ada dua soal untuk saya. Pertama, minta maaf. Kedua, soal negara.

Pertanyaan saya, apakah kita mau minta maaf atau minta keadilan?

Maaf itu gampang. Dan murah. Sama seperti pepatah Inggris bilang, "talk is cheap." Hari ini, detik ini juga, negara bisa minta maaf.

Terus? Kalo sudah minta maaf, bagaimana menuntut keadilan?

Begitu permintaan maaf disampaikan, akan sangat absah (legitimate) pihak-pihak yang pernah melakukannya, langsung atau tidak langsung akan mengatakan, "Kan sudah minta maaf? Anda itu gimana sih? Wong kami sudah ikhlas minta maaf, ngaku salah. Sing wis yo wis ... Let's move on."

Saya benar-benar capek dengan minta maaf-maafan ini.

Problem kedua adalah negara. Kenapa negara bermasalah? Karena negara adalah konsep yang abstrak. Sulit untuk menuntut negara sebagai subyek hukum. Dalam kasus genocida di Rwanda, misalnya. Tidak ada tuntutan negara harus bertanggungjawab terhadap pembantaian. Yang disasar adalah individu-individu -- termasuk biarawan dan uskup dari gereja Katolik.

Dalam kasus Bosnia, tidak ada permintaan tanggungjawab dari negara Serbia. Yang diminta tanggungjawab adalah Radovan Karadžić dan kawan-kawannya.

Ketika kita minta negara minta maaf dan bertanggungjawab, maka peranan Harto, Sarwo, dan para gedibal-gedibal yang merancang pembunuhan besar-besaran ini hilang. Mereka terpayungi oleh negara. Tentu, Harto akan ketawa jungkir balik di kuburannya yang bermarmer itu.

Mengapa kita tidak berani menuntut keadilan? Rehabilitasi untuk para korban? Kompensasi untuk mereka yang hidupnya dihancurkan, hukuman -- walaupun sudah mampus tapi sejarah harus menghukumnya -- untuk para pelakunya?

Saya bukannya tidak sadar bahwa ada mekanisme pencarian keadilan yang namanya 'restorative justice.' Dalam konteks ini, korban dan pelaku bertemu. Si pelaku mengakui kesalahannya, si korban memaafkan. Selesai? Belum. Restorative justice itu menghendaki , ya, restorasi atau pengembalian seperti keadaan semula. Uang yang dicuri diganti. Gedung yang rusak, diperbaiki. Kadang 'hukuman' untuk pelaku ditambah dengan melakukan kerja-kerja untuk masyarakat. Pendeknya pelaku disuruh bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya.

Namun bagaimana dengan kehilangan nyawa atau anggota tubuh yang hilang? Nah disinilah masalah. Bagaimana menerapkan kompensasi atas jiwa? Restorative justice hanya bisa dilakukan untuk kejahatan-kejahatan kecil dan dilakukan dalam tingkat komunitas.

Sudahlah. Berhentilah maaf-maafan. Kita minta keadilan. Negara ini berjanji menegakkan keadilan. Bukan membuka pintu maaf ... Maaf, saya tidak sependapat dengan maaf-maafan.

 

Photo: Orang-orang PKI di lubang kuburan yang mereka gali sendiri di Boyolali, November 1965. Sumber: Arsip foto koran The Hindu (India).

 

Sumber

Wednesday, May 4, 2016 - 16:30
Kategori Rubrik: