Lukman Hakim Saifudin

ilustrasi

Oleh : Harun Iskandar

Pelantikan Presiden dan Wakil, sudah selesai. Aman lancar. Masyarakat sekarang lagi menunggu susunan Kabinet yang baru. Ada yang diharap muncul lagi. Ada yang 'moga2' ndak ikut lagi.

Atau mungkin ada wajah2 baru. Apakah partainya dulu ikut berkeringat atau justru suka lempar kata dan 'batu', ngejek Jokowi, presiden kala itu, yang ndêlalah jadi lagi. Apakah dari awal partainya sudah tegas ada di belakang Jokowi, atau pilih bersebarangan. Jadi urusannya bukan cuma harga diri dan punya rasa malu, tapi mungkin juga ada nafsu . . .

Semua terserah Jokowi. Suradira Jaya ning Rat, Lêbur dêning Pangastuti. Keras hati, iri dengki, dan nafsu angkara, bisa dikalahkan 'oleh' kelemah-lembutan dan kesabaran serta ketawakalan. Biasanya Jokowi begitu . . .

Rommy, Romahurmizyi, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersandung kasus korupsi. Kena OTT, Operasi Tangkap Tangan KPK. Terima suap, yang tak seberapa, untuk kasus Penempatan Kepala Kanwil Departemen Agama Jawa Timur.

Tuduhannya, Rommy bersama 'Pihak' dari Kementerian Agama 'nyetting', otak-atik, agar Haris, ini nama orang yang saat itu masih 'Pelaksana Tugas', bisa jadi Kakanwil

Ndak seberapa, sak 'upil', wong 'cuma' 255 juta. Rupiah. Januari 2019 terima 5 juta, Februari dapat 250 juta. Sekali lagi Rupiah. Bukan Dollar Amerika . . .

Yang 'ndak enak' itu, akhirnya orang2 lain kena sangkut juga. Mungkin ada yang benar, bisa juga 'katanya-katanya' . . .

Salah satunya Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, yang 'kebetulan' dari partai yang sama dengan Rommy . . .

Ndak gede juga. Dalam persidangan Rommy ndak terungkap 'suap' untuk Menteri. Namun dalam sidang yang lain, Haris, si Penyuap, ungkapkan hal itu. Tanggal 1 Maret 2019, pak Menteri, menerima 50 juta rupiah, di Hotel Mercure Surabaya. Tanggal 9 Maret 2019, di Tebu Ireng Jombang, terima lagi 20 juta. Total 'cuma' 70 juta . . .

Memang akhirnya si Haris ini jadi Kakanwil. Jadi ada 'modus' bagi si Lukman Hakim. Wong tadinya masuk 'nominasi' saja ndak. Apakah yang disebut sebagai 'Pihak' Kementerian Agama itu sang Menteri, belum jelas juga . . .

Salah satu saksi, Zuhri, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Waqaf Kanwil Jatim bicara, disuruh Haris untuk kumpulkan 'iuran'. Saat itu Pak Menteri dan Sekjen datang ke Jawa Timur.

'Iuran' dikumpulkan. Dapat 40 juta. Kemudian diserahkan ke Humas Kakanwil Jatim, Markus, namanya. Ini orang dari kantor di Jatim bukan dari Pusat.

Lalu Zuhri ndak tahu lagi duit itu dibawa kemana dan diserahkan kepada siapa . . .

"Tahu tidak, pak Menteri menerima ?" Tanya Jaksa.

"Tidak.tahu," jawab Zuhri.

Wassalam . . .

Nasib pak Menteri ini sekarang tergantung di-awang2. Di sidang ndak, di stop perkaranya juga ndak. KPK 'ndak' punya wewenang dan hak untuk 'stop' setiap perkara. Di undang2, yang 'lama', memang ndak ada 'kuasa' itu.

Jadi nanti bisa saja nasib pak Menteri yang ber-raut muka ramah ini, seperti RJ Lino, bekas Penguasa Pelabuhan, Pelindo II. Hampir 5 tahun kasus- nya juga ndak jelas2.

Anak-istri, sanak saudara, sepanjang tahun, mungkin sepanjang hidup ikut menanggung 'aib' bapaknya yang 'sedang', lama dan ndak jelas, dicokok oleh KPK . . .

Opo itu KPK ? Sebuah Lembaga negara yang ndak mau 'diawasi'. Satu-satunya yang begitu sak Indonesia . . .

Kementerian Agama ini memang ladang subur untuk 'otak kotor' siapa saja yang duduk di dalamnya.

Dana Abadi Haji yang saat ini lebih dari 100 trilliun. Perputaran Milyar-an Rupiah setiap musim Haji. Bazis, dan lain-lain. Yang baru, Sertifikasi Halal, yang sebelumnya ada di tangan MUI.

Ya, Milliar-an bahkan Trilliun-an Rupiah 'ada' di tangan, langsung atau tidak, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Lha kok Menteri-nya korupsi 'cuma' 70 juta rupiah.

Dulunya ndak pernah ketangkep, katanya. Karena 'kurang pinter'nya KPK, atau justru karena 'sangat jujur' Menterinya ? Eemmboh !

Yang jelas pak Lukman Hakim Saifuddin, pria kelahiran Jakarta 56 tahun lalu ini, 'mungkin' ketutup peluangnya untuk kembali jadi Menteri Agama. Anak istri di rumah mungkin tetap percaya sang Kepala Keluarga, jujur seperti biasa. Bole2 saja . . .

Tapi juga kêtar-kêtir, terus menanggung malu atas hukuman 'sosial' yang masyarakat jatuhkan. Mungkin sebentar, mungkin selamanya . . .

Biasanya yang 'dibidik' KPK mesti berubah status dari 'Terdakwa' jadi 'Terhukum'. Atau paling jelek ya digantung terus perkaranya. Seterusnya . . .

Ya sudah, kalau memang ndak lagi masuk Kabinet, Selamat Jalan, Pak Menteri. Terima kasih atas kerja Sampeyan selama ini . . .

Tabek . . .

Sumber : Status Facebook Harun Iskandar

Monday, October 21, 2019 - 09:45
Kategori Rubrik: