Lokdan Lokdon

ilustrasi

Oleh : Harun Iskandar

Tempohari baca postingan seorang teman FB, yang nulis seorang mahasiswa, katanya wakil mahasiswa sebuah Universitas yang pelajari hal ikhwal agama di Jakarta.

Dia teriak supaya Jokowi mundur karena tak bisa tangani Corona. Lockdown ! Teriak dia dengan mêthênthêng . . .

Apa itu Lockdown ? Pokok e lokdon !

Lockdown, karantina wilayah, atau apa pun istilahnya memang harus koordinasi dengan pusat. Bisa dibaca 'ijin'. Karena kalau ada apa2 Pusat juga yang kena.

Sebelum sebuah wilayah di tutup, diteliti dan dipelajari dulu akibat-nya. Misal dampak ekonominya. Terutama masalah perut . . .

Contoh, harus tahu dulu berapa orang yang terdampak, siapa saja, butuh biaya 'hidup' berapa per orang perhari. Untuk wilayah mana saja.

Sampai selama masa 'penutupan'. Berapa hari juga perlu dihitung. Apakah pasokan berupa bahan mentah atau mateng. Semua harus dihitung.

Ini baru biaya 'hidup' belum yang lain. Misal tranportasi logistik, pos logistik, dan lain-lain.

Ndak bisa serta merta bilang, 'Ayo lokdon !'

Daerah harus persiapkan semuanya, minimal siapkan itungannya. Masalahnya, mampu ndak para Kepala Daerah menghitung. Kalau cuma omong 'lokdan-lokdon' ndak perlu pakai mulut seorang Kepala Daerah.

Seorang Walikota di Jawa Timur dengan gagah katakan wilayahnya di lokdon. Eh, besoknya diralat. Yang di lokdon 'cuma' karyawan Pemda. Ndak boleh keluar kota. ASN dari luar kota pun dilarang masuk kotanya.

Mungkin pembantu rumahnya lapor stok beras habis. Sang walikota biasa dapat kiriman beras dari mertuanya yang ada di luar kota. Jadi ? Buka lagi deh, lokdan-lokdonnya . . .

Usaha kami tergolong kelas menengah atau mungkin kecil. Produksi bahan kimia untuk mengolah air limbah. Customer kami, pabrik2 besar dan menengah. Lokasi di Jakarta, Bekasi, Bandung, dan lain-lain.

Para customer itu ada diantaranya produksi makanan, seperti mie instan, kopi, teh, dan lain-lain. Ada juga produksi sabun mandi, sabun cuci, odol, dan lain-lain.

Pabrik2 itu setiap hari, bisa keluarkan ratusan meter-kubik air limbah sisa produksi yang kotor. Ndak boleh langsung di buang ke aliran sungai. Atau tampungan di kawasan industri.

Diolah dulu di dalam pabriknya, pakai bahan kimia yang kami produksi dan kirim.

Air sungai atau yang ada ditampung kawasan, akan diolah lagi jadi air bersih. Untuk yang ada sungai malah akan diolah untuk konsumsi penduduk. Kita-kita ini juga . . .

Kalau sampai ada lokdan-lokdon, kami ndak bisa kirim barang. Artinya ada ratusan meter kubik 'air kotor' yang terpaksa dibuang ke sungai, tanpa diolah dulu . . .

Bisa dibayangkan ndak ?

Supaya pabrik2 itu ndak buang air limbah, mesti ditutup juga akhirnya. Lha logistik sabun buat mandi, sabun buat nyuci, mie instan ? Yang nanti perlu buat logistik lokdan-lokdon ? Dapat dari mana ?

Itu baru mikiri pabrik kecil saya. Kalau tambah mikir pabrik besar, kantor, pasar tradisional, dan lain-lain ?

Itu bisa diatur ! Betul ! Sekali lagi, yang jadi masalah mampu ndak para Kepala Daerah ?

Makanya kepala daerah harus ngitung2 dulu. Ndak bisa asal omong, pokoknya butuh biaya sekian ! Yang punya duit itu rakyat . . .

Belajar ngitung dulu. Belajar ngitung yang gampang2 dulu. Misal saja, ngitung jumlah penumpang kereta dan bis. Lalu ngitung jumlah kereta dan bis-nya. Sudah bisa klop belum ? Bisa dan tau ndak cara ngitungnya ?

Kalau belum bisa ngitung yang gampang2, ya jangan omong macem2. Sekali lagi, kalau cuma bisa teriak 'lokdan-lokdon' thok, ndak butuh 'cangkêm' Kepala Daerah . . .

Berita lockdown atau karantina wilayah yang paling update adalah kasus sebuah mesjid di Jakarta Barat.

Pemda belum sempat ngitung dan posting biaya, sudah harus keluarkan biaya. Buat sekitar 300 orang. Yang buuuandhêl !

Makan sekali 20 ribu rupiah per orang. Sehari makan 3 kali, berarti satu orang butuh 60 robu rupiah. Selama 14 hari karantina dia orang butuh asupan dana 840 ribu rupiah.

Untuk makan 300 orang perlu dana 252 juta Rupiah. Rapit tes kit mungkin seharga 1,5 juta Rupiah dikalikan 300, sekitar 450 juta Rupiah.

Total 652 juta Rupiah . . .

Layak ndak layak. Suka ndak suka. Worth it atau ndak, 652 juta Rupiah itu terpaksa harus dikeluarkan oleh Pemerintah . . .

Kita sebagai Pembayar Pajak rela ndak ? Ya terpaksa rela. Daripada mereka ndak sembuh terus nulari kita2 orang.

Jalan pelan2 kayak zombie . . .
Hoooaaax . . .
Hoooaaax . . .
Hoooaaax . . .

Sumber : Status facebook Harun Iskandar

Monday, March 30, 2020 - 10:15
Kategori Rubrik: