Lembaga Baru ( Tanggapan Atas Program Kerja Prabowo-Sandiaga/BOSAN)

Oleh: Erizeli Jely Bandaro

Kalau BOSAN terpilih jadi presiden maka salah satu program unggulannya adalah Mendirikan Bank Tani dan Nelayan, untuk mendorong penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pedagang tradisional lainnya. Dan Mendirikan Lembaga Tabung Haji demi memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas. Saya melihat program dengan membentuk lembaga baru adalah bentuk ketidak pahaman BOSAN terhadap sistem keuangan yang ada. Bahwa negara tidak boleh mengintervensi langsung uang milik publik. Harus ada pemisahan mana ruang publik dan mana ruang negara. Tugas negara dalam mengelola dana publik hanya sebatas aturan dan itu dasarnya adalah UU ( DPR bukan presiden).

Lembaga Tabungan Haji. 
Kalau lembaga baru berdiri atas inisiatif Pemerintah maka otomatis negara bertanggung jawab atas resiko dana itu. Otomatis juga uang haji dikuasai negara. Ini sudah melanggar prinsip keuangan negara. Bayangkanlah kalau Lembaga Tabungan Haji berdiri maka akan ada lembaga semacam BPJS. Akan ada seperangkat direktur dan team menagement yang terlibat. Akan ada anggaran direksi dan management termasuk biaya operasional. Lantas apa jadinya bila Lembaga ini merugi dan tujuan tidak tercapai ? atau dikorup? Kan negara harus bailout. Ingat loh dana tabungan haji yang terkumpul ( s/d Maret 2018 ) mencapai Rp 103 triliun. Ini tidak sedikit.

Jadi bagaimana seharusnya ? Dana haji itu milik publik. Engga bisa dikelola layaknya sebuah Lembaga operasional layaknya business hedge fund. Saat sekarang sudah ada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. PP tersebut dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Di dalam aturan itu, tertuang juga tata cara pengeluaran penempatan, dan investasi keuangan haji. Dengan adanya UU itu maka pemerintah atau kementrian agama tidak boleh lagi mengelola dana tersebut. Nah apa tugas BPKH? ya hanya melaksanakan amanah UU. Tidak ada policy dari BPKH kecuali hanya melaksanakan UU. Makanya anggota pengurus BPKH tidak operasional seperti layak lembaga tabungan (saving institution )

Kalau BOSAN menggunakan program Tabungan Haji maka itu sama saja kembali kepada UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dimana pengelolaan ada pada pemerintah. Sejak UU No. 13/2008, bukan rahasia lagi banyak terjadi penyimpangan. Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola dalam Dana Abadi Umat (DAU) diselewengkan. Banyak dana DAU yang digunakan bukan untuk kepentingan umat, tapi berbagai perbankan. Dengan diundangkannnya UU No 34/2014 tentang PKH (Pengelolaan Keuangan Haji) tata kelola dana haji akan lebih progrsif dan akuntabel serta menyentuh kemaslahatan umat secara umum.

Bank Tani dan Nelayan.
Saat sekarang bank milik pemerintah seperti BRI menyalurkan kredit untuk Tani dan Nelayan. Kerjasama BRI dan BPR syariah dan BPR , BRI terlibat sampai ke desa desa memberikan bantu kredit kepada Tani dan Nelayan. Pengalaman BRi sebagai bank untuk petani, nelaya dan UKM sudah puluhan tahun. Kesehatan keuangan BRi sudah teruji sekian puluh tahun dan sampai sekarang leading dalam melaksanakan program unggulan membina Petani dan Nelayan. Pemerintah juga memberikan bantuan dari APBN lewat kredit program kepada petani dan nelayan. Skema penyalurannya kepada bank bank yang punya binaan kepada petani dan nelayan. Resiko ada pada bank, pemerintah hanya mensubsidi bunga saja.

Nah kalau Bank Tani dan Nelayan didirikan maka tentu akan memasukan program ekspansi pemerintah. Ia kan menjadi lembaga monopoi terhadap program pemerintah. Ini akan konplik dengan yang ada seperti BRI. Juga akan berbenturan dengan sistem keuangan yang memberikan otoritas kepada OJK dan BI dalam mengelola sistem perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia. Jadi program perbankan itu bukan ranah pemerintah atau presiden tetapi ranah BI dan OJK. Progam ini bukan hanya keluar dari sistem perbankan yang ada juga menggembosi peran BRI sebagai agent of development. Alangkah lebih baik bila program mendirikan bank Tani dan Nelayan itu diganti dengan menambah modal Pemerintah pada BRI lewat Penyertaan Modal Negara. Sehingga BRI semakin sehat dan kokoh untuk membina Nelayan dan Petani.

Dengan adanya dua program unggulan tersebut jelas BOSAN bertujuan melakukan perubahan sistem. Tetapi kembali ke sistem masa lalu yang terbukti hanya melahirkan KKN dan kita dilanda krisis parah seperti tahun 1998 dan 2008.

 

Sumber : facebook Erizeli Jely Bandaro

Thursday, September 27, 2018 - 05:00
Kategori Rubrik: