Layar Terkembang

ilustrasi

Oleh : Budi Setiawan

Tempo mengabarkan setengah atau 262 wakil rakyat yang baru dilantik kemarin adalah pengusaha. Mereka terafiliasi pada lebih 1000 perusahaan. Entah itu direktur, pemilik perusahaan atau Komisaris.

Kemudian. ..

PARA MENAK DINASTI

Formappi melacak dinasti politik bergemilang di DPR. Ada 48 wakil rakyat yang orang tuanya atau keluarganya berasal dari kaum elit. Saya mengurangkannya jadi 47. Yaqut Cholil tidak termasuk di dalamnya karena ayahandanya sudah wafat jauh sebelum dia jadi wakil rakyat.

Hillary Lasut adalah cerminan dinasti politik itu. Tidak kerja apa-apa sudah punya kekayaan 9 Milyar. Dibantu orang tuanya yang Bupati dan Mantan Bupati, dia beroleh suara banyak di daerahnya.

Dan banyak Hillary-Hillary lainnya yang berusia dibawah 30 tahun jadi anggota DPRD. Mereka rata-rata anak Gubernur, Bupati, Walikota atau anggota DPRD. Jadi tidak heran jika ada anak dan bapak sama-sama jadi wakil rakyat. Atau wakil rakyat cium tangan ke penguasa yang ternyata bapaknya.

Belum lagi korp para istri gubernur, mantan gubernur, walikota dan Bupati. Ada yang melenggang digaji besar oleh rakyat. Ini tidak dihitung ada paman, keponakan, sepupu elit yang juga bersuka cita disaat pelantikan mereka.

KUASA BERUSAHA

Pengusaha merangkap penguasa biasanya mengedepankan usahanya dengan memanfaatkan kekuasaannya. Kekuasaan dengan demikian dipakai alat untuk berusaha.

Karenanya mereka selalu akan berusaha menyelipkan kepentingan-kepentingan itu dahulu. Kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Dan peluang itu terbuka lebar. BPK yang memeriksa keuangan negara termasuk wakil rakyat dikuasai orang-orang partai.

Nanti, sepanjang masa kerjanya para wakil rakyat yang duitnya sudah tebal dan sekarang makin tebal, akan membahas RUU yang makin bergemilang uang.

Yakni RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan. Yang ketiganya banyak pasal-pasal yang menguntungkan pengusaha. Tapi menyingkir kepentingan rakyat jelata.

TIDAK OTT

Mereka dan orang-orang mereka juga tidak akan takut lagi dengan KPK. Karena lembaga itu sudah dikebiri. Tidak ada lagi OTT karena harus ada gelar perkara dahulu dihadapan Dewan Pengawas. Termasuk ketika akan melakukan penyadapan dan penyitaan. Padahal OTT adalah langkah awal untuk menjadikan seorang dan tindakannya menjadi phak yang berperkara. Ini diungkapkan langsung oleh komisioner terpilih KPK, Nurul Gufron. Bukan pendapat SJW, kadal medsos atau buzzer oligarkis.

Jikapun nanti wakil rakyat atau kerabat atau kenalannya tersangkut KPK, mereka juga tidak takut. Di Pra peradilan mereka bakal menang karena perkaranya diputus Dewan Pengawas yang statusnya bukan penyidik tapi memutus perkara pro justicia..

PESTA BERISIK

Jadi ada peluang untuk berpesta pora. Ditengah sekumpulan wakil rakyat yang tulus memperjuangkan rakyat yang memilih ketimbang wakil para oligarkis.

Pesta pora itu bakal tidak dilihat publik. Jika kelihatan cuma sekilas.

Mengapa?

Karena rakyat dibuat berisik saling adu argumen dengan kipasan berita adu domba yang dihembuskan para kadal medsos dan buzzer para oligarkis. Sama seperti yang terjadi sejak September hingga kini.

Nanti, skala semburan kebohongan akan jauh lebih dashyat menjelang 2024. Tahun dimana seluruh wakil rakyat, gubernur, walikota, bupati dan presiden dipilih serentak.

Ditengah hiruk pikuk saling dukung, bisa saja para oligarkis mengulangi kelakuan para seniornya dahulu. Mengebut RUU kontroversial disaat jabatannya mau habis. Menyelinap untuk meninggalkan jejak keberuntungan mereka dan kelompoknya sendiri. Dan Presiden Widodo sudah tidak bisa jaga kita lagi.

TUJUH BELAS

Ini bisa terjadi jika kontrol masyarakat lemah agar mereka bekerja untuk rakyat. Sepenuhnya.

Namun ini tidak bisa terjadi jika kita membiarkan para kadal medsos dan buzzer oligarkis merajalela lela menyebarkan berita bohong, setengah bohong dan atau campuran berita palsu dikemas dan ditempelkan pada fakta yang terjadi.

Dan ranah yang kita takutkan bakal terjadi sebentar lagi.

Tepatnya tanggal 17 Oktober. Batas waktu bagi Presiden untuk menandatangani atau tidak menandatangani UU KPK yang baru.

Dan lihat...

Isu Taliban kini bergeser pada isu pemakzulan sampai penggagalan pelantikan Presiden. Padahal isu-isu tadi sengaja dibuat untuk melemahkan KPK.

Dengan cara memanfaatkan ketakutan masyarakat akan radikalisme dan Jokowi bisa dijatuhkan. Untuk menciptakan ketakutan baru yang membabat habis daya kritis masyarakat. Kemudian kita membenarkan segala kelakuan dan bingkisan opini publik mereka bahkan disebarkan.

BERHARAP

Kita yang cuma remah rengginang akhirnya cuma berharap.

Ditengah ketiadaan kita dalam berkuasa, hanya pada Presiden kita berharap.

Mengeluarkan Perpu yang membatalkan UU KPK agar korupsi tidak merajalela.

Kita menunggu keputusan dengan harap-harap cemas.

Sampai pada tanggal tujuh belas.

Agar kita bisa lihat dan optimis melihat layar terkembang menuju Indonesia yang emas.

Bukan Indonesia yang dibuat lemas.

Sumber : Status Facebook Budi Setiawan

Saturday, October 5, 2019 - 13:15
Kategori Rubrik: