Layakkah Risma Ke DKI Jakarta?

Oleh : CakFrank

Ada pertanyaan yang muncul ketika membaca berita tentang spekulasi Tri Rismaharini walikota Surabaya bakal diusung menjadi cagub PDIP untuk DKI.

Risma begitu beliau biasa dipanggil. Dipilih secara langsung oleh masyarakat Surabaya untuk menjadi pemimpin Surabaya setidaknya untuk beberapa tahun kedepan. Lalu dimanakah logikanya bila kekuatan parpol dalam hal ini PDIP yang memang adalah partai pengusung

Risma pada pemilihan walikota lalu, bisa cuma bermodal argumen bahwa Risma adalah kader yang harus mengikuti instruksi partai kemudian menganulir suara masyarakat Surabaya yang menghendaki kepemimpinan Risma? Seandainya spekulasi tersebut benar. Risma memang adalah anggota partai PDIP tetapi saat ini beliau juga adalah pejabat publik yang memiliki tanggung jawab terhadap publik Surabaya. Yang harus dijawab adalah sebagai petugas partai politik dan pejabat publik, manakah yang harus dikedepankan terlebih dahulu: Apakah kepentingan partai politik atau kepentingan publik?

Terpilihnya Risma di Surabaya faktor utamanya bukanlah karena ia dijagokan PDIP tetapi karena kualitas dan reputasi pribadi Risma yang sudah menunjukkan bukti sebagai pemimpin mumpuni yang dapat diandalkan dan yang penting juga bersih dari korupsi. Seandainyapun Risma maju sebagai calon independen dalam pemilihan lalu, dia juga pasti bakal menang selama pemilihan berlaku jujur tanpa pat gulipat.

Bila alasannya Risma dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih besar dengan tanggung jawab lebih besar pula, karena jabatan baru tersebut adalah gubernur, diatas jabatan walikota, apalagi untuk DKI. Paradigma demikian sangatlah absurd karena Jayapura pun sepenting Jakarta bagi orang Jayapura. Demikian juga Surabaya bagi orang Surabaya. Untuk urusan daerah, DKI tidak lebih penting dan tidak ada hubungannya dengan Surabaya. Dengan pemikiran yang sama, masyarakat Bandung juga menyuarakan keberatan ketika Ridwan Kamil diisukan bakal menjadi calon gubernur DKI.

Untuk jabatan gubernur yang lebih tinggi dari walikota, hal tersebut lebih sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan terhadap kemampuan Risma sehingga diberi tanggung jawab lebih. Hal tersebut tetap tidak menunjukkan argumen yang kuat yang menunjukkan urgensi hingga perlu mengingkari pilihan masyarakat Surabaya terhadap kepemimpinan Risma. Kalau memang ingin memberi tanggung jawab lebih maka biarkan dulu Risma menyelesaikan tanggung jawabnya saat ini. Beliau bisa jadi gubernur DKI setelahnya, atau menteri sekalipun, tanpa perlu mengkhianati kepercayaan masyarakat yang sudah terlanjur diberikan.

Mungkin masyarakat Surabaya masih dapat memaklumi bila pilihan mereka atas kepemimpinan Risma harus dianulir karena Risma bakal menjadi cagub Jawa Timur. Karena dengan menjadi gubernur Jatim Risma tetap berada di Surabaya tapi dengan tanggung jawab lebih besar. Hal ini akan berbeda. Walaupun wewenang pemerintahan kota Surabaya ada ditangan walikota Surabaya bukan gubernur Jawa Timur tetapi sebagai gubernur Jatim, Risma masih bisa turut andil dalam membangun kota Surabaya. Kepentingan warga Surabaya tetap ada.

Partai politik harus menempatkan kepentingan publik lebih utama dari kepentingan partai sehingga tidak semena-mena dalam bertindak. Mungkin ini yang dimaksud Faisal Basri bahwa meski ia mengkritik tapi KTP nya untuk Ahok. Pencalonan Ahok itu penting karena independesi pencalonannya itu akan membuat parpol tidak berani semena-mena.

Mungkin ada baiknya bila lain waktu ada calon yang bagus dalam pilkada, sebaiknya didukung supaya maju secara independen sehingga menghilangkan ambiguitas prioritas antara pejabat publik dan petugas partai.** (ak)

Sumber : kompasiana.com

 

 

Wednesday, May 4, 2016 - 08:00
Kategori Rubrik: