REDAKSIINDONESIA – Rencana Lapindo Brantas, Inc yang akan melakukan pengeboran lagi di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, menjadi sorotan publik karena dinilai mengancam keselamatan ruang hidup rakyat. Apalagi lokasi pengeboran berdekatan dengan wilayah warga.
Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Lapindo perlu belajar dari kesalahan pengeboran yang terjadi pada 29 Mei 2006 yang berakibat pada terjadinya semburan. Akhirnya wilayah seluas 800 ribu hektare di Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon terkubur lumpur. Sedangkan jarak antara sumur lama dan baru kini hanya 2,5 kilometer.
“Ini sebuah petaka.” kata Ony dari perwakilan Walhi.
Kejadian yang dikenal dengan istilah tragedi Lumpur Lapindo itu juga menghancurkan kehidupan masyarakat di lebih dari 15 desa. “Sekitar 75 ribu jiwa terusir dari kampung halamannya,” katanya.
Ony juga menyebut alasan Lapindo Brantas mengebor di wilayah darat Sidoarjo untuk membayar dana talangan yang dikucurkan pemerintah buat ganti rugi korban semburan sebagai sebuah alasan yang mengada-ada.
Ini karena Lapindo memiliki wilayah konsesi blok Brantas yang berada di wilayah laut sangat luas, membentang dari Kabupaten Mojokerto hingga perairan Probolinggo. “Seharusnya Lapindo bisa memilih konsesi blok yang berada di wilayah perairan,” katanya.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Timur Rere Christianto mengimbuhkan Lapindo memiliki kurang lebih 50 sumur pengeboran dan ada yang terletak di perairan. Seharusnya, kata dia, Lapindo memilih sumur-sumur yang jauh dari lokasi warga. “Ini kok malah milih lokasinya dua kilometer dari lokasi bencana Lumpur Lapindo.”
Dia kemudian meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut izin pengeboran Lapindo agar tidak bisa lagi melakukan kegiatan. “Kejadian kemarin tidak ada efek jera dari Lapindo,” ujarnya.
Sebelumnya, Lapindo berencana melakukan pengeboran di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Sumur Tanggulangin 1 berada tak jauh dari pusat semburan lumpur panas Lapindo di Porong.
Presiden Joko Widodo sendiri belum menerima laporan tentang rencana PT Minarak Lapindo Jaya yang ingin mengebor sumur baru di Tanggulangin 1, di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden Jokowi mengatakan akan mengkaji setelah mendapat laporan tentang pengeboran Lapindo. “Nanti kalau sudah, saya akan berikan,” kata dia di Istana Negara, Jumat 8 Januari 2016.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan wajar bila Lapindo Brantas, Inc mengebor lagi. Asalkan, pengeboran tersebut telah mendapat izin Satuan Kerja Khusus Migas. “Justru mesti begitu agar bisa bayar utang talangan,” ujar Kalla.
Kalla memastikan ganti rugi Lapindo telah dibayarkan seluruhnya oleh pemerintah. Untuk itu, kata dia, wajar apabila Lapindo kembali menggali untuk bayar utang. “Kalau tak menggali mereka mau bayar utang dari mana?” ujar Kalla.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mempertanyakan kemampuan keuangan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) yang berencana mengebor sumur baru di Tanggulangin 1 itu. Sumber dana pengeboran dipertanyakan karena pemerintah memberikan dana talangan sebesar Rp 781,6 miliar sebagai ganti kewajiban PT MLJ kepada korban Lapindo.
“Kalau dia ngebor sekarang kita harus lihat itu financial-nya dari mana kan,” kata dia. Namun bisa saja perusahaan milik Bakrie tersebut mendapatkan utang dari tempat lain.
Karena pengeboran sumur baru di bawah Kementerian ESDM khususnya SKK Migas, Basuki enggan menilai etis-tidaknya langkah perusahaan Lapindo tersebut.
Sumber: tempo.co
Comment