Langkah Tepat Politisi Demokrat Ambil Alih Partai dan Mandatkan Pada Moeldoko

ilustrasi

Oleh : Tito Gatsu
Saya  tadinya tidak begitu perduli dengan prahara di  Partai Demokrat tapi Setelah melihat Sisi yang positif dan negatif maka Saya cukup appreciate , politik Itu memang kejam tapi harus dilihat Mana yang lebih menguntungkan bagi kedaulatan rakyat karena Indonesia adalah milik seluruh warga negara , milik individu orang per orang tanpa diskriminasi apapun termasuk suku, Agama , ras dan antar golongan bukan milik elit politik bukan juga miik orang yang Punya uang banyak.
Saya Sudah banyak membaca arah Partai ini ketika baru beberapa bulan dibawah kepemimpinan AHY , karena mungkin Masih muda dan emosional jadi arahnya mudah sekali ditebak. 

AHY mulai mengadakan lobi -lobi dengan gerakan islam Garis bingung karena Saya tidak sependapat bila dikatakan garis keras, maksudnya aliran Islam yang selama ini dibina Bapaknya , mulai menyusun kekuatan dengan para pembenci pemerintah , seperti Gatot Nurmantyo bahkan GN sempat mengatakan AHY adalah Pemimpin Masa depan maklum Gatot lagi Cari tumpangan Mana tau bisa nunut eh sekarang kecele lagi . Kemudian dengan Dien Samsudin dan beberapa Ulama binaan SBY  yang Masih tersisa di MUI , seperti Anwar Abas, sayang karena sikap emosionalnya dan rekam.jejak Bapaknya yang kurang menghargai orang yang pernah berjasa padanya sehingga langkahnya menimbulkan ketidak sukaan anggota partai yang lain.

Secara umum sebagai seorang memimpikan kedamaian di Negri ini dan kedaulatan rakyat bisa kembali Saya sangat setuju dengan pengambil alihan Partai ini terlebih sekarang dipimpin Pak Moeldoko seorang mantan Panglima TNI berbintang empat.

Paling tidak dukungan TNI kepada pemerintah takkan berubah  serta rencana kaderisasi dukungan yang direncanakan AHY, GN dan SBY menjadi bubar. Jujur saya cukup punya kekhawatiran dengan Partai Demokrat walaupun mesin partainya para cerdik pandai sudah dipreteli SBY sendiri tapi Partai ini jika dikuasai SBY akan  memiliki konsituen islam Garis keras yang terus mempolitisasi Agama dan SBY adalah seorang mantan Presiden yang hubungannya cukup dekat dengan CIA  sehingga

Saya mencurigai akan banyak agenda tersembunyi untuk menjatuhkan pemerintah dan kedaulatan rakyat.
Pendiri Partai sesuai Undang-undang partai politik memang tidak bisa dipecat kecuali melalui kourum  atau rapat umum anggota  yang dihadiri 50% plus 1 , karena emosional inilah akhirnya menjadi blunder ketika memecat anggota dan pendiri Partai yang pada akhirnya menjadi senjata makan tuan! 

Masih ingat ketika AHY begitu berapi-api memimpin demo hingga viral disemua media yang menyulut  Kerusuhan menolak Undang-undang Omnibus Law beberapa waktu lalu ,  Kita dihadapkan suguhan dagelan dari sebuah Partai milik mantan Presiden yang Pernah menjadi pengumpul suara terbanyak dalam Pemilu 2009.

Kenapa Saya sebut dagelan ??
Karena skenarionya Sudah bisa Kita tebak sebelumnya .
Bahkan Saya Sudah pernah menulis artikel ini juga sebelum kerusuhan yang membakar halte busway transjakarta di Bundaran HI oleh karenanya perlu saya ulangi dengan merevisi beberapa bagian dari artikel ini  hmmm pekerjaan yang mudah bukan? 

Omnibus Law yang sebenarnya digagas sejak jaman SBY, barisan Partai Demokrat yang diketuai sang putra Nobita eh Maaf ...Putra Mahkota seperti banyak Kita lihat videonya viral  di media sosial dengan Penampilan yang sepertinya Ingin keliatan  lebih macho dengan kumis dan jambang  menyemangati para pelaku anarkis .

Para perusuh Itu Kita sangat faham dan pasti mereka punya dukungan materi dan logistik  yang cukup besar dari kelompok mafianya yang tentu didukung oleh negara- negara kapitalis yang memiliki   Trans National Corporation (TNC) di Indonesia.
Seperti Kita ketahui mereka adalah para elit politik yang pernah menikmati masa-masa kejayaan Orde baru, jika ada yang menyangkal bahwa AHY masih muda tapi kan dia Juga anak mantan presiden yang selalu menjadi Pejabat militer yang karirnya moncer sejak tahun 1996, hanya 5 bulan menjadi Kasdam Jaya kemudian 5 bulan sebagai Pangdam Sriwijaya kemudian Tahun 1997 sudah menjadi Kepala Staf Sosial Politik ( Kasospol) ABRI 1998 menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster)  ABRI.

Dengan jabatan Kasospol dan Kaster ABRI   mau tidak mau siapapun Presiden terpilih pada saat reformasi  akan menjadikan  dia sebagai mentri atau minimal berbaik - baik kepadanya. Begitu juga dengan  Suharto dan keluarganya akan menganggap SBY lah satu-satunya jendral yang bisa dipercaya , Seperti Kita ketahui pasca reformasi hubungan Pak Harto dengan Wiranto memburuk juga dengan Prabowo Subianto Setelah perceraiannya dengan Titiek Pak Harto tak pernah mau lagi bertemu dengan Prabowo. Jadi bisa dikatakan bahwa SBY lah satu -satunya petinggi militer yang bisa dipegang oleh keluarga Suharto.
Saya tidak Ingin berprasangka buruk terhadap SBY dan Soeharto tapi yang jelas selama 10 tahun beliau memerintah tak ada gejolak untuk merubah Garis Besar Haluan Negara yang lebih berorientasi kepada Neokolonialisme Imperialisme (Nekolim). Padahal waktu beliau memerintah cukup lama dan ada beberapa Amandemen UUD 1945 , seperti pembubaran Dwifungsi ABRI , UU otonomi Daerah serta regulasi dibidang Keuangan dan Tenaga kerja justru diselesaikan pada pemerintahan sebelumnya.

Pada Masa Pemerintahan SBY ekonomi memang tumbuh 6% pada setiap tahunnya tapi tidak diimbangi oleh Pembangunan infrastruktur seperti sekarang pada Masa pemerintah SBY selama 10 tahun pembangunan jalan raya mencapai diseluruh Indonesia 4.447 km dari sebelumnya dan penambahan Panjang jalan tol 218 km, sedangkan pada Masa Pemerintahan Jokowi penambahan jalan Panjang  jalan raya mencapai 41.800 km dan penambahan Panjang jalan tol mencapai 1.870 km angka tersebut diambil dari akhir tahun 2019 dan Jokowi masih memerintah hingga tahun 2024. Perbedaan yang sangat mencolok dengan pertumbuhan Ekonomi kurang lebih sama dilihat sebelum pandemic Covid 19.

Posisi TAC (Technical Assistance Contract dengan perusahaan TNC (Trans Nasional Corporation) yang kepemilikannya dibawah Negara asing , seperti Amerika Serikat tidak banyak berubah masih sama seperti Masa Orde Baru terutama untuk bidang Energi.dan Sumber daya mineral. dan pengusahanyapun masih dikuasai pemain lama jadi selama pemerintahan SBY tak ada perubahan yang signifikan didalam.kondisi ekonomi Indonesia sejak era Orde Baru. Kecuali korupsi dari anggota Partai Demokrat dan PKS yang merajalela .

Kerusuhan demi Kerusuhan yang diciptakan  adalah hard game atau permainan keras untuk terus menggoyang pemerintahan dimasa pandemic ini . 

Rupanya mereka masih bereuforia dengan kemenangan Pilkada DKI  yang sukses dengan Hard Gamenya melakukan infiltrasi kepada masyarakat dengan sentimen agama bahkan provokasi dengan demo yang berjilid-jilid, saya mendengar dari beberapa teman yang pernah ikut demo saat Itu mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena setiap yang datang berdemo mendapatkan konsumsi yang cukup mewah.

Hal tersebut tidaklah mengherankan Karena mereka pasti didukung oleh para pengusaha yang tidak segan menggelontorkan uangnya agar bisnis mereka sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kita harus akui bahwa dengan masa penjajahan Nekolim (Neokolonialisme Imperialisme) di Indonesia yang cukup lama (32 Tahun + 20 Tahun reformasi ) tentunya pengusaha yang berperan dan mempunyai Kerajaan bisnis di Indonesia Itu - itu saja, jumlahnya tidak sampai 1% dari penduduk Indonesia yang sejatinya mereka menguasai ekonomi Indonesia dan mereka adalah kelompok yang sangat dimanjakan dengan keadaan masa lalu sehingga merekalah pengendali politik sesungguhnya di tanah air Indonesia tercinta ini.

Kita menyadari skema dan haluan Negara sedang berusaha dikembalikan kepada rel UUD 1945 dan Pancasila yang sesungguhnya oleh pemerintah yang selama lebih dari 3 dekade disalah gunakan oleh penguasa sebelumnya dengan liberalisasi  dan membuka dengan lebar  masuknya Imperialisme di Indonesia.

Kebijaksanaan politik di Masa lalu sangat menguntungkan Nekolim dan merugikan rakyat, akan tetapi juga selama lebih dari 3 dekade rakyat Indonesia dibuat buta politik dan dalam masa selama Itu didokrin dengan pemikiran pragmatis sesuai apa yang digariskan oleh Orde Baru sehingga Tak ada pembanding yang lebih baik dibandingkan program nekolim  Orde baru atau apa yang disebut Trilogi Pembangunan.

Masyarakat sudah melupakan ajaran berdikari yang digagas Soekarno yang sebenarnya tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila. 
Saya sempat kecewa campur lucu ketika Sebagian masyarakat dengan lantang mendemo RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law  yang  sebenarya digagas sejak jaman  SBY dan merupakan standarisasi Investasi yang Juga telah disepakati Negara -negara yang tergabung dalam AFTA (Asia Free Trade Area). Saya tak perlu uraikan dan jelaskan lagi mengenai Omnibus Law Karena referensi ya Sudah cukup banyak.

Kemarin Kita menyaksikan para elit Partai Demokrat dan para barisan sakit hati  ikut-ikut memanas-manasi kekurang faham masyarakat mengenai Omnibus Law  yang tujuan sebenarnya  hanya Ingin membuat pemerintah bisa dijatuhkan. 
Memang tugas Kita yang waras bila  Ingin negara aman dan maju harus membuat masyarakat melek politik dan  pinter.
Apa yang saya ulas diatas adalah bahaya yang Kita hadapi dari dalam negeri , belum lagi dari luar.

Gerakan dalam negeri untuk menciptakan situasi kacau tak lain adalah bagian dari proxy war yang sudah di laksanakan  sejak Pemilu 2014 dan mendatangkan  hasil ketika menjatuhkan Ahok dan mengangkat Anies Baswedan di Pilkada DKI dan terus berlanjut hingga hari ini. 

Proxy war ini merupakan smart power dengan membentuk pion pion dari berbagai kalangan untuk menciptakan opini permusuhan kepada pemerintah. Apalagi ketika Jokowi naik  kedua kalinya sebagai presiden gerakan proxy war semakin kencang. Karena banyak barisan sakit hati dan tak bertuan karena Prabowo bergabung ke pemerintah.
Belum lagi ancaman dari luar  atau negara Imperialisme langganan yang terganggu kepentingannya oleh Kebijakan pemerintah.

Hal ini di sebabkan di awali kebijakan Toll laut namun sebetulnya juga memotong geostrategi Amerika dalam penguasaan kawasan Asia Pasicif yang di dalamnya menyimpan konflik laut China Selatan. Penguasaan blok Marsela untuk kemudian refinery di lakukan di darat, yang memungkinkan Indonesia dapat membangun pangkalan perang di pulau itu. Dan ini semakin sulit bagi Amerika untuk menjangkau Papua bila terjadi perang laut. 

Itu sebabnya Indonesia tidak bisa lagi di tekan dalam negosiasi soal Freeport oleh AS. Sikap tegas Indonesia telah membuat Freeport kehilangan trust di bursa, Harga saham freeport terus jatuh. Tahun 2019, Freeport harus tunduk dengan UU Minerba atau hengkang dari Indonesia. Kontrak karya tidak ada lagi.

Juga menjadikan kawasan Natuna sebagai wilayah clean dari semua kapal Asing, telah membuat China dan Amerika semakin sempit ruang manuver nya. Indonesia akan menempatkan pangkalan perang di Natuna. Ini membuat Beijing harus mengkoreksi kebijakan geopolitik dan geostrategis nya terhadap Indonesia khususnya kawasan laut Natuna. 
Itu sebabnya Beijing dengan cepat menyikapi bahwa Laut Natuna tidak termasuk dalam nine node yang di claim China sebagai wilayahnya. Yang didalam negri hal ini menjadi proxy war barisan sakit hati dengan isyu Antek Asing Aseng dari Cina.

Kalau tidak maka itu akan merugikan China bila harus berhadapan dengan Amerika. Berteman dengan Indonesia akan lebih baik. 

Sementara Amerika, mulai melunak dengan memberikan akses pemerintah Indonesia kepada FATCA, the Foreign Account Tax Compliance Act, yang merupakan sistem pengawasan rekening di wilayah bebas pajak dan lalu lintas dana haram. 
Dengan akses ini Indonesia  sukses besar menjaring dana hidden warga Indonesia di luar negeri melalui program Tax Amnesty (TA).

Kebijakan Jokowi ini memang politik berani dengan taruhan besar. Sementara kekuatan politik dalam negeri tidak sepenuhnya mendukung. Dampak dari kebijakan ini memang banyak Trans National Corporation (TNC)  Amerika kesulitan melakukan fundraising atas sumber daya yang mereka kuasai di Indonesia. Karena kontrol yang ketat atas cost recovery setelah reformasi Migas. Sementara kini Pertamina tercatat sebagai perusahaan MIGAS terbaik dunia. 

Banyak industri perikanan Cina yang gulung tikar akibat kebijakan perikanan indonesia atas wilayah lautnya. Singapore sebagai financial center bagi warga Indonesia, kini meradang karena terjadi rush dana di bank pindah ke Indonesia. 
Memang di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia semakin mengkukuhkan dirinya sebagai negara berdaulat namun membuka diri untuk bermitra dengan siapapun atas dasar kepentingan nasional. 
Pinter kan presiden kita Pak Jokowi.

Namun kemitraan yang setara ini tentu tidak di inginkan oleh siapapun.
Terutama Amerika Serikat yang sudah hampir setengah Abad menguasai Indonesia menjadi mitra Nekolimnya.
Makanya kekuatan infiltrasi asing melalui proxy dari kekuatan oposisi di Indonesia terus di lakukan.

Sementara yang memperjuangkan agama itu hanya di jadikan kayu bakar untuk kemudian setelah berkuasa, kayu bakar yang telah jadi debu itu akan di buang begitu saja…Itu terjadi di mana mana, sejarah membuktikan…
Seperti Kita tau Amerika ini teramat lihai mempermainkan politik di Indonesia tapi bukan tidak bisa diatasi, dengan syarat masyarakat Indonesia harus punya nasionalisme  yang tinggi dan melek politik !! 

Nah dari Perjalanan dan alasan diatas Saya sangat setuju dengan sikap para elit Partai Demokrat yang Ingin menjadikan Partai kembali kepada rel yang benar sesuai dengan kedaulatan rakyat dan semangat kebersamaan menjaga kedamaian di Negri tercinta ini, politik memang kejam tapi Kita harus memilih Mana. Yang lebih menguntungkan bagi rakyat Indonesia 
Salam Kedaulatan Rakyat
Sumber : Status facebook Tito Gatsu.

Tuesday, March 9, 2021 - 09:30
Kategori Rubrik: