Lagi, Pemerintah Tenggelamkan 31 Kapal Ilegal Fishing Serentak di 5 Lokasi

REDAKSIINDONESIA– Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan  menenggelamkan 31 kapal perikanan pelaku penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di beberapa lokasi yang berbeda.

“Ini sebagai efek jera para pelaku  IUU Fishing. Komitmen pemerintah dan konsistensi terus menerus dilakukan dan tidak pernah berubah untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia”, papar Menteri Susi dalam konferensi pers usai mengomandoi penenggelaman 31 kapal eks asing  di Gedung Mina Bahari IV Lantai 12, Jakarta, Senin (22/2).

Telah banyak efek yang dirasakan dari pemberantasan illegal fishing. Ikan melimpah. Ia pun menegaskan, melimpahnya ikan harus dirasakan oleh masyarakat Indonesia, lanjut Susi.

“Atas dasar itulah kita buka daftar investasi asing lebih tinggi dari biasanya. Tapi hanya untuk pengolahannya. Penangkapan ikan hanya untuk perusahaan dalam negeri”, lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tyas Budiman yang memimpin penenggelaman kapal di Pontianak, Senin pagi, mengatakan bahwa  kegiatan penenggelaman kali pertama di tahun 2016 dan  dilakukan di lima lokasi berbeda.

Lima lokasi penenggelaman tersebut yaitu di Pontianak, Kalimantan Barat sebanyak delapan kapal (Vietnam); Bitung, Sulawesi Utara sebanyak 10 kapal (enam Filipina, empat Indonesia); Batam, Kepulauan Riau sebanyak 10 kapal (tujuh Malaysia, tiga Vietnam); Tahuna, Sulawesi Utara sebanyak satu kapal (Filipina) dan Belawan, Sumatera Utara satu kapal (Malaysia).

Prosesi penenggelaman dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selaku Komandan Satgas 115 melalui live streaming dari Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta yang diledakkan secara serentak pada Senin (22/2), tepat pukul 10.00 WIB, tambahnya.

Kegiatan penenggelaman ini, lanjutnya, dilaksanakan atas dukungan dan kerja sama yang intensif dengan Satgas 115, TNI Angkatan Laut (AL), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Kejaksaan Agung dan instansi terkait lainnya yang diwujudkan melalui berbagai dukungan.

Penenggelaman ini menambah jumlah kapal yang sudah ditenggelamkan sejak bulan Oktober 2014 hingga saat ini, sudah berjumlah 151 kapal yang terdiri dari 50 kapal Vietnam, 43 kapal Filipina, 21 kapal Thailand, 20 kapal Malaysia, dua kapal Papua Nugini, 1 kapal Tiongkok dan 14 kapal berbendera Indonesia.

Penenggelaman kapal ini dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU Nomor 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. (Alif Kholifah)

Tuesday, February 23, 2016 - 13:45
Kategori Rubrik: