Kumpulan Tukang Fitnah

Ilustrasi

Oleh : Riza Iqbal

Pemuja HRS lagi cari celah atas kasus overstay junjungannya di Arab Saudi. Kasus itu dipelintir jadi kasus politik dan menuduh ada intervensi Pemerintah Indonesia. Kesimpulan konyol hanya karena menganggap HRS adalah maha benar dan Pemerintah dianggap memusuhinya.

Sebenarnya ini hanya sebuah pelanggaran izin tinggal di negeri orang. Setiap negara punya UU sendiri yg harus dihormati dan diikuti oleh orang yg berada di negara tersebut, baik warga negaranya atau warga negara asing yg berada diwilayah kuasa hukum itu berlaku.

KBRI Riyadh menjelaskan bahwa visa yang digunakan HRS untuk berada di Arab Saudi telah melewati batas waktu sejak 20 Juli 2018, namun dia masih ngendon disana gak tau diri. Lah terus kenapa gak dideportasi?

Gini dul, deportasi itu gak bisa seenak udel bodong lu, gak bisa serta merta dikirim balik ke negara asal, ada sanksi imigrasi yg harus dijalani. Proses deportasi ini akan didahului dengan penahanan di penjara imigrasi. Ini dimaksudkan untuk menunggu proses pemulangan dan di Arab Saudi waktu penahanannya bisa mencapai satu tahun.

Di UU keimigrasian Indonesia ada juga sanksi bagi WNA asing yg visanya habis, tertulis pada Bab VIII tentang KETENTUAN PIDANA Pasal 52,

"Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)."

Selain itu, ngumpul2 di Arab Saudi juga gak bisa seenak jidat lo, apalagi dilakukan WNA. Seluruh kegiatan yang bersifat pengumpulan massa bagi ekspatriat harus seizin dari pihak Kerajaan Arab Saudi, melalui Kemenlu Arab Saudi.

Ceramah2 provokatif dan ujaran2 hasutan baik langsung maupun via medsos sangat dilarang di wilayah Kerajaan Arab Saudi. Lah kan selama ini ini banyak orang yg berkumpul di tempat HRS, sudah ada izin belum?

Kelakuan cyber kremi yg juga memviralkan HRS melakukan kumpul2 dan ceramah di Arab melalui media sosial juga menjadi bukti hukum pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Apalagi ditambah hoax atau berita ngibul lainnya.

Meski menurut pengacara HRS orang2 yg berkumpul ditempat HRS adalah atas inisiatif masing2, pemerintah Arab Saudi gak mau tau dan gak peduli, kenapa gak dicegah sama HRS.

Jadi ya gentle aja kenapa sih, jangan merasa istimewa. Kalau memang HRS adalah tamu istimewa seperti yg digembar gemborkan, pasti Kerajaan Arab Saudi tidak akan melakukan pencekalan. Pemerintah Indonesia juga gak bisa intervensi hukum disana, emang lu pikir Pemerintahan Jokowi bisa seenak udelnya apa.....

Peribahasa 'Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung' itu berlaku dimana2, gak bisa orang sa enak udele dewe. Bagi Arab Saudi, HRS itu bukan tamu istimewa atau spesial, yg special itu martabak telor.

- Kalau yg gak ada telornya gimana bang? 
+ Mungkin bisa dikloning pake bola bekel..
- Kalau gak ada batang? 
+ Cukup ganti paralon 1/4 inch, kan cuma buat ngalirin air kencing doang... 

Tyva -

Sumber : Status Facebook Riza Iqbal

 

 
Sunday, September 30, 2018 - 16:00
Kategori Rubrik: