Kualitas Seseorang

Oleh: Sunardian Wirodono

 

 Memang enak jadi pertahana? Tentu saja enak, tapi juga ada tidak enaknya. Jika risiko berimbang, maka tidak sangat istimewa. Dan tidak adil menilai hanya dari sisi untung. Yang pasti enak, tentu saja pihak yang asal nuduh. Meski tak enaknya, jika tuduhannya terbukti ngasal, bokis, hoax, bahkan fitnah. Tapi, penuduh jenis ini, biasanya kagak pedulian. Makin bokis makin agamis, katanya.

Jika kita ngomong pertahana, konteksnya tentu ketika sedang berkompetisi. Tidak enaknya pertahana, dibilang wajar menang karena pertahana. Dalam pertandingan pilpres, pilgub, pilbup, pilwakot, pilkades, dan seterusnya, pertahana gampang dituding curang. Karena dia sedang dalam posisi berkuasa. Karena ‘rangkap jabatan’. Menguasai fasilitas, aturan, aparatur, dan suprastruktur lainnya.

 

Tapi benarkah pertahana selalu menang? Belum tentu. Kecuali pertahana yang bisa mempertahankan kualitas, bahkan lebih baik dibanding ketika dulu mampu mengalahkan pertahana. Jokowi misal, di Pilgub DKI Jakarta 2012 bisa mengalahkan pertahana. Dan hanya dua tahun kemudian, naik kelas dalam Pilpres 2014.

Kalau penantang (apalagi dua kali, dan yang kedua) tak mampu mengalahkan pertahana, memang layak dievaluasi kepantasannya. Apalagi jika sistem pertandingan (seperti Pemilu 2014 dan 2019) dijalankan secara baik, terbuka. Semua pihak dilibatkan, baik peserta, pengawas, pengamat, bahkan rakyat biasa. 

Dalam sistem perhitungan manual yang berjenjang, tak ada keputusan atau pengesahan yang tak melibatkan semua pihak, apalagi peserta. Keputusan KPU mengumumkan hasil pada dini hari pun, juga karena telah disepakati wakil dari Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat, disamping partai lainnya. Kalau Bambang Widjojanto dalam tudingannya, mengatakan KPU berbuat curang, seolah nyuri-nyuri waktu, namanya juga advokat amatiran. Nggak usah heran. 

Hal yang tak enak dari pertahana, karena musuhnya bukan hanya lawan (dalam konteks kontestan), tetapi bahkan dari dalam, yang menjadi Aparatur Sipil (dan juga Militer) Negara. Jumlahnya kecil, tak significant dibanding jumlah keseluruhan pemilik hak suara, tetapi menaikkan gaji mereka, mengajukan THR mereka, bahkan bisa dituding menyalahgunakan kekuasaan. Padahal, siapa bisa membuktikan mereka memilih siapa? Hanya kata survei saja yang bisa mengatakan di atas 70% ASN memilih bukan pertahana.

Ketika Presiden, sebagai capres menyuruh pendukungnya memakai baju putih, adakah jaminan yang berbaju putih memilih Jokowi? Contohnya saya, berkaos hitam, dan tetap memilih Jokowi. Karena dia lebih pantas dari kompetitornya.

Kualitas seseorang, tidak diukur status dan posisinya, melainkan karena apa yang diperbuatnya. Itu makanya mantan tukang kayu bisa mengalahkan mantan tentara yang 21 tahun lalu diberhentikan, kata alus dari dipecat. Kenapa tentara dipecat DKP? Karena DKP nggak bisa mecat tukang kayu. Malah-malah, mantan DKP pada ngedekatin mantan tukang kayu. Siapa tahu dibikinin kursi.

 

(Sumber: Facebook Sunardian W)

Monday, June 17, 2019 - 21:15
Kategori Rubrik: