Kronologi Kepemilikan Ratusan Ribu Hektar Tanah Prabowo

ilustrasi

Oleh : Riza Iqbal

Kepemilikan lahan Prabowo yg diungkap Presiden Jokowi saat debat Presiden melebar kemana2, bahkan wapres JK turut bersuara tentang proses penguasaan tersebut. Menurut JK proses penguasaan tersebut diberikan olehnya pada tahun 2004 saat masih menjabat Wakil Presiden SBY dan dibayar cash dengan harga US$ 150 juta.

Namun tak lama kemudian, Jubir Wapres RI, Husain Abdullah menjelaskan yang dimaksud JK bahwa Prabowo membeli lahan itu adalah, "Pak Prabowo membeli PT. Kiani Kertas yang didalamnya terdapat lahan konsesi seluas 220 ribu ha, untuk mendukung ketersediaan bahan baku".

Lantas, bagaimana sebenarnya kronologi penguasaan lahan tersebut sebenarnya?

Pada tahun 1994-an Bob Hasan mendirikan PT Kiani Kertas, pabrik pulp & paper berikut konsesi lahan HPH serta lahan HTI. Untuk modalnya Bob Hasan mendapat pinjaman dari dana reboisasi dgn bunga 0% (nol persen). Jadi Bob Hasan saat itu mendapat konsesi lahan ratusan ribu hektar dan membangun pabrik pulp & paper dengan modal Nol Rupiah. Modalnya adalah; kedekatan dengan keluarga Cendana.

Ketika terjadi krisis moneter tahun 1998, bank milik Bob Hasan yaitu Bank Umum Nasional (BUN) menanggung utang senilai Rp 8,917 triliun dan menjadi pasien BPPN. Dengan itu Bob Hasan wajib menyerahkan aset2 lain miliknya kepada BPPN, maka diserahkanlah pabrik pulp & papernya itu.

Pada tahun 2002, BPPN memasukkan PT Kiani Kertas dalam program penjualan. Perusahaan bubur kertas tersebut diincar oleh investor PT Vayola yang terkait dengan Prabowo, yang baru pulang dari Yordania dan ingin berbisnis di Indonesia.

Entah bagaimana caranya PS akhirnya bisa membeli saham PT Kiani Kertas (termasuk hak konsesi lahan ratusan ribu hektar itu) dari BPPN yg nilainya Rp 7,106 triliun hanya dgn Rp 1,8 triliun saja! Jadi ini sama sekali bukan tentang nasionalisme tetapi murni bisnis. Good business.

PS pun sama sekali tidak membelinya secara cash seperti yg disampaikan oleh pak JK, melainkan dari kredit Bank Mandiri dengan jaminan aset2 PT Kiani Kertas itu sendiri.

Ditengah perjalanan, PT Kiani Kertas mengalami kesulitan modal kerja dan membuat pabrik nyaris tak beroperasi. Utang Kiani Kertas pun membengkak hingga Rp 2,2 triliun. Selanjutnya, bisa ditebak, kredit yg diperoleh dari Bank Mandiri tsb menjadi macet.

Kredit macet inilah yg menimbulkan kecurigaan adanya fraud (kecurangan) dalam proses pencairan kredit di Bank Mandiri untuk membeli saham PT Kiani Kertas. Kredit macet bukanlah pidana tapi fraud bisa jadi kasus pidana. PS pun sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung.

Agar tak berlarut2 jadi kasus hukum, PS akhirnya bisa menyelesaikan masalah ini. Entah uang dari mana tapi yg jelas Hashim akhirnya masuk jadi pemegang saham PT Kiani Kertas. Mungkin proses penyelesaian kredit macet di Bank Mandiri inilah yg di ingat oleh pak JK sebagai pembelian lahan.

Jadi penguasaan PT Kiani Kertas ole PS adalah dgn membeli saham kepada BPPN bermodal kredit dari Bank Mandiri. Setelah penyelesaian kredit macet di Bank Mandiri tersebut, Kejagung akhirnya mengeluarkan SP3 untuk kasus PT Kiani Kertas.

https://nasional.tempo.co/…/kejagung-periksa-prabowo-subian…

https://m.cnnindonesia.com/…/20190219150418-32-370690/jk-sa…

https://www.beritasatu.com/…/538986-jubir-wapres-prabowo-be…

https://twitter.com/PartaiSocmed/status/1097866273101209600…

Sumber : Status Facebook Riza Iqbal

Wednesday, February 20, 2019 - 08:30
Kategori Rubrik: