"Kriminalisasi" Terhadap NU?

ilustrasi

Oleh : Fadly Abu Zayyan

Kemarin petang, 18/9/2019 KPK telah menetapkan Menpora Imam Nahrowi sebagai tersangka kasus suap. Penetapan status tersangka ini berdasarkan pengembangan perkara atas tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Saya tidak akan membahas peran atau posisi Menpora pada kasus ini. Biarlah itu menjadi ranah pembuktian di Pengadilan. Namun ada yang cukup mengganjal dengan keterangan Hamidy saat menjadi saksi atas terdakwa Bendahara KONI Johny E Awuy. Hamidy mengatakan ada aliran dana ke Muktamar NU Jombang 2015. Meski Menpora telah membantahnya, namun ada kesan Hamidy menyeret-nyeret NU dalam pusaran kasus ini.

Siapa sebenarnya Hamidy? Ia adalah "pemain" lama dan bahkan beberapa kali namanya terseret pusaran kasus korupsi. Mulai dari namanya yang disebut dalam Kasus Korupsi Auditor BPK, Karaoke bareng Pejabat BPK, hingga kasus OTT di Kemenpora.

Memang embel-embel nama NU akhir-akhir ini sering terbawa dalam Kasus Korupsi yang ditangani oleh KPK. Tidak hanya institusinya, nama figur tokoh NU juga terseret dalam angle pemberitaan kasus Korupsi. Misalnya sebutan kepada Rommy sebagai cucu pendiri NU, pemeriksaan Khofifah oleh KPK yang juga Ketua Muslimat NU, Menag Lukman Hakim putra Mantan Menag Orde Lama juga tokoh NU, sampai pemeriksaan Kyai Asep yang juga tokoh NU.

Kini, ada pertanyaan yang mengganjal dalam benak saya. Terseretnya nama NU dalam pusaran kasus korupsi akhir-akhir ini apakah memang suatu kebetulan belaka? Ataukah sebuah by design yang disengaja?

Jika benar by design, lantas untuk kepentingan apa dan siapa? Apakah ini ada kaitannya dengan isu adanya Ideologi Taliban di dalam KPK? Dan juga kenapa sikap PBNU yang turut mendukung atas revisi UU KPK?

Seandainya Talibanisasi dalam KPK benar adanya, maka sangatlah berbahaya bagi berlangsungnya kehidupan bernegara. Karena kelompok ini telah memegang dan mengendalikan salah satu instrumen hukum. Apalagi yang disasar adalah golongan yang getol menghalangi Ideologi Talibanisasi. Dalam hal ini adalah NU. Ditambah lagi bahwa ternyata Ustadz pengisi Kajian Rohani dalam tubuh KPK adalah salah satu tokoh 212. Bisa jadi "Kriminalisasi" terhadap NU adalah upaya balas dendam atas "Kriminalisasi" terhadap 212.

Semua kegaduhan dan spekulasi ini tentu tidak dapat terus dibiarkan. Dan untuk mengakhirinya, Presiden bisa mempercepat pelantikan Pimpinan KPK yang baru. Laksanakan!

*FAZ*

Sumber : Status Fadly Abu Zayyan

Thursday, September 19, 2019 - 15:15
Kategori Rubrik: