KPK, Negara dalam Negara

Oleh: Sunardian Wirodono

 

Pada jaman Orde Bau Soeharto, ada istilah negara dalam Negara. Hal itu untuk menyebut institusi negara yang "lebih dari" Negara. TNI (Tentara Nasional Indonesia), khususnya Angkatan Darat, waktu itu acap disebut institusi negara yang bisa melebihi Negara. Karena di atas hukum dan di luar jangkauan hukum. Kadang seolah punya aturan sendiri. Kini hal itu pada praktiknya juga masih ada, meski sudah banyak berkurang.

Sekarang ini, setidaknya paska Pemerintahan SBY yang 'serba iyes' pada jamannya, membuat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadi ikon baru dalam hal menikmati ungkapan 'negara dalam Negara'. Ia bukan lagi seolah, tetapi merasa berposisi di atas hukum. Tak teraba. Lembaga independen yang den sekali. Tak bisa ditawar. Karena itu, siapa yang berani menyentuhnya, dianggap anti demokrasi, pro koruptor. 

 

Padahal, pepatah Jawa Kuna menyatakan: "Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely!" Apa maneh kekuasaan kang tanpa pepindhan, tanpa pengawasan, bebas sak-udele dhewe, independen-den-den. Sangsaya ngambra-ambra kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan. Lha, tapi, emangnya pernah, ada periode kepemimpinan KPK yang slebor, yang korup, yang terima suap? Lha, ya nggak tahu. Wong selama ini kita nggak pernah mendengar tentang laporan, audit, atau evaluasi mengenai KPK.

Bagaimana selama dipimpin Taufiqurrahman, Antasari, Abraham Samad atau Bambang Widjojanto, juga Busro Muqoddas dan sebagainya. Apa kita pernah dengar laporan audit pembangunan Gedung Merah Putih KPK? Bagaimana dengan barang-barang mewah sitaan dari kasus Tubagus Chaeri Wardhana (adik Ratu Atut) dan Muhammad Nazaruddin, yang sebagiannya hilang entah ke mana? Bagaimana dengan penilaian audit BPK, yang menyatakan KPK tidak proper soal keuangan? Dan seterusnya, dan sebagainya. 

Ini belum soal yang sangat rumit, seperti sadap-menyadap. Bisakah KPK dipercaya tidak menyalahgunakan kewenangannya yang tanpa batas itu? Bebas dari atau sebagai media pesanan siapapun, yang berujung pada kasus OTT? Apakah itu dari lawan politik, brooker, atau kekuatan tertentu? 

Bagaimana dengan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (kongkalikong dengan Sudirman Said) ingin mendelegitimasi Jokowi? Bahkan Samad dulu pernah bertekad hendak menangkap Jokowi? Bagaimana dengan tudingan WP (Wadah Pegawai) yang jauh lebih berkuasa daripada struktur pimpinan KPK? Siapa di belakang WP? Bagaimana isyu khilafah menjadi taruhan pada level ini? 

Dalam proxy war hari-hari ini, persoalan kita bukan lagi pertarungan orang Pro KPK atau Anti KPK. Karena yang mengaku Pro KPK, pada giliran tertentu juga bisa Anti KPK. Kalau mengenai majalah Tempo? Ya, biasalah. Pemain pinggiran kebagian disuruh nabuh gendang. Nggak penting amat.

Kasihan saja, kalau rakyat tertipu dua kali. Lantaran tidak tahu petanya; siapa bajingan siapa pemilik gerobak. Waspadalah. Waspadalah. 

(Sumber: facebook @sunardianwirodono)

Friday, September 20, 2019 - 21:15
Kategori Rubrik: