KPK Menolak Berubah

ilustrasi

Oleh : Pinondang Situmeang

Segala sesuatu berubah sesuai zaman. Yg tetap tidak berubah ya perubahan itu sendiri.

Oleh sebab itu 99,9% rakyat kita mendukung KPK yg kuat. Sebaliknya hanya yg berjiwa korup yg ingin membuat KPK lemah. Atau dibubarkan.
Tetapi kita tdk ingin KPK seperti Negara dalam Negara.

Itulah sebabnya, disisa waktunya yg tinggal 3 Minggu DPR tidak mau menyerah. Revisi UU KPK inisyatif DPR secepat kilat disetujui. Lalu dikirim ke Presiden. Mereka mendesak Presiden untuk menandatanganinya. Sebaliknya Presiden punya waktu 6 bln untuk memutuskan yes or no.

Sebaliknya KPK dengan berpolitik pula menghimpun LSM dan massa masyarakat awan yg sebagian hanya ikut2an membela pemberantasan korupsi.
Mereka tidak faham intern praktek KPK. Termasuk berkuasanya Kelompok pegawai. Yg kekuatannya bisa menakutkan komisioner sendiri.

Bahkan Presiden ditarik tarik untuk menolak revisi UU KPK.
Pd hal KPK itu statusnya adalah independen.

Sebaliknya pimpinan KPK meminta agar diberi tambahan anggaran untuk menyelamatkan uang Negara. Yaitu dengan membuka kantor di daerah daerah.

Sepintas kiprah KPK itu sukses dengan operasi OTTnya. Termasuk menangkap koruptor kelas teri, korupsi puluhan dan ratusan juta rupiah. Sehingga biaya operasional yg dikeluarkan untuk operasi KPK tidak sebanding dng uang yg diselamatkan. Bahkan hasil yg diselamatkan Kejaksaan lebih tinggi.

Disamping sibuk menembak nyamuk dng meriam, KPK juga sibuk menyadap laporan masyarakay.
Jadi OTT tsb bukan hasil penyelidikan KPK. Pd hal seharusnya tugas utama KPK itu adalah pencegahan. Bukan OTT. Pencegahan dng membangun syatem pengawasan dng bekerjasama dg polisi dan kejaksaan. Tetapi merasa Lone ranger. Mau jadi hero sendiri.

Jangan semua orang yg ingin revisi UU KPK dicap anti korupsi. Tidak. Bahkan ada anggota DPR yg vocal ingin KPK diperkuat. Yaitu memperbaiki syatemnya.
Tidak menggantung status tersangka 4 - 5 thn. Seperti teman dekat wapres JK, Lino. Kita belum tahu yg berapa orabg yg 1 - 3 thn jadi tersangka.
Kasihan nama mereka, jika tdk cukup bukti.

Begitu juga system kepegawaian. Jika ASN dan TNI Polri ada UU kepegawaian. KPK mestinya ada jyga. Jangan sampai ada pejabat yg duduk pd jabatannya puluhan tahun. Bahkan ada Direktur yang sdh 15 thn tetap diposisinya.

Semakin kokohnya KPK tdk mau revisi. Timbul tanda tanya kenapa?. UU KPK itu perlu direvisi terbatas misalnya ttg penyadapan, Dewan pengawas, P3 dsb. Apa yg mereka kuatirkan. Karena KPK sudah berumur 17 thn. Sdh waktunya UU disesuaian dng perkembangan zaman.

Semua fihak dan nasyarakat mencintai KPK supaya lebih kuat. Fokus nembak gajah. Artinya yg diaras Rp 1 M. Bukan yg teri.

Selmat datang capim yg baru. Rakyat mendukungmu.

Sumber : Status Facebook Pinondang Situmeang

Thursday, September 12, 2019 - 22:30
Kategori Rubrik: