Image kesucian ini makin meninggi karena kita meletakkan KPK dikesucian yg kalis akan kesalahan, kita sampai lupa KPK dihuni oleh manusia juga, yg setiap individunya punya nafsu, kepentingan, kelemahan, bisa salah, dan apa saja sifat manusia bisa ada disana. Hal ini dapat dimaklumi karena kita terlanjur tak percaya kepada lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, yg lebih awal menyandang stigma kebobrokan.
Kita sah saja menilai Kepolisian masih sakit, Kejaksaan juga sama, dan DPR tak bisa dipercaya, tapi meletakkan KPK ditempat yg tak tersentuh juga terlanjur membuat KPK besar kepala. Apalagi skrg ada isu KPK terpapar virus politik, malah ada isu kelompok aliran tertentu dan mulai jualan kerjasama kepada kasus tertentu. Dan baru skrg kita mendengar bhw alat sadap itu digunakan utk hal yg tak seharusnya, Bisa dibayangkan alat secanggih itu dimainkan utk kepentingan lain. Dan lebih berbahaya andai keterangan Komisioner KPK Alexander Marwata yg mengatakan bahwa sering ada gerakan OTT yg tak diberitahu ke Komisioner KPK. Lha terus siapa yg mengendalikan operasional.
Silang pendapat, dukung dan tolak atas RUU KPK dan pemilihan Pimpinan serta Komisioner KPK, bahkan pansel dianggap tak kredibel. Di negara demokrasi dan begitu terbukanya kritik terhadap pemerintah sampai kita nyaris tak bisa membedakan mana kritikan mana makian khususnya kepada Jokowi presiden yg tahan terhadap segala jenis hinaan, cacian, makian bahkan fitnah keji dia telan saja tanpa bereaksi yg berlebihan. Namun pada persoalan KPK harusnya kepala kita tdk jadi buah kelapa yg menunggu diperas baru keluar santannya, kita harusnya berpikir bijaksana menyikapi persoalan lembaga yg semestinya kinerjanya tdk cuma diukur dari banyaknya OTT, tapi geliat lembaga itu juga harus dicermati, bila tidak dia bisa menjadi kartu mati buat Indonesia.
Keserampangan silang pendapat kita sudah menjurus kepada kecurigaan yg over dosis, bahkan Tempo sbg media cetak yg kredibel bisa membuat artikel seolah Jokowi pembohong. Mereka tiba² seperti media yg baru kemarin dapat izin. Proses revisi UU KPK yg sdh 17 thn didukung tanpa koreksi, mungkin saja skrg perlu dikoreksi karena ada indikasi beberapa pihak di institusi itu main api untuk kepentingan pribadi, kenapa mereka alergi diawasi, kenapa kok kita jd ikut ngompori.
Surpres dikirim ke DPR utk mempersilakan agar DPR membahas RUU, dan Jokowi sudah memberi catatan pada beberapa poin yg tidak bs disentuh. Saya masih percaya kepada sosok Jokowi yg saya anggap presiden terbaikpd era demokrasi dan dimana Indonesia membutuhkan seorang presiden penyandang BPJS, BAIK, PINTAR, JUJUR DAN SETIA.
Jokowi punya kadar integritas yg tinggi. Andai kadar kebohonggan diukur apakah media seperti Tempo terlepas dari itu, hidung Pinokio siapa yg lebih panjang, saya kira Jokowi punya akal panjang, sementara Tempo hanya punya hidung panjang. Cover majalah Tempo dgn gambar kepala negara seperti itu saya kira sudah kebablasan, hal itu sudah menjurus kepada penghinaan, Tempo memvonis Jokowi pembohong padahal proses RUU sdg berjalan. Media boleh garang, tapi bukan asal serang, apa Tempo juga sudah mulai tak seimbang dalam hal berfikir jernih dan asal terjang.
Mari kita tunggu KPK jadi apa, bubar juga tak apa², asal yg berbakat korup bisa tobat karena sudah ada Kiayi Ma’ruf.
(Sumber: Facebook Iyyas Subiakto)
Comment