KPK Baru: Kader Penggiat Kadrun

Oleh: Sunardian Wirodono

 

Apakah Jokowi punya persoalan dengan Novel Baswedan? Tidak. Setidaknya tidak pada levelnya. Tapi kalau NB yang punya masalah, bisa jadi. Setidaknya bisa jadi sumbu politik penting Pilpres 2024.

NB bakal nyapres? Tidak ada potongan. Tapi dia bisa menjadi kuda tunggang untuk B satunya, yang sejak ‘Indonesia Mengajar’ memang punya proyeksi Presiden. Ini mungkin mirip AHY, yang setelah bisa menghapus kekecewaan dari dunia militer, tersepona sihir Presiden. Dua orang itu, kini sibuk nyari peluang meski Belanda masih jauh. Sementara wahyu cakraningrat, selalu bekerja pada last minute!

 

Dalam melihat permainan politik di Indonesia, kita musti hati-hati. Kenapa jaksa penuntut umum hanya menuntut penyiram NB satu tahun? Nasihat Einstein, kasih imajinasi dikit saja pada logika kita. Gimana kalau tuntutan ringan itu disengaja, untuk membangun jembatan, agar NB bisa dipakai sebagai alat mendelegitimasi Jokowi?

Lho, emang Jokowi bakal nyapres lagi di 2024? Tentu tidak. Tapi itu penting untuk membangun sentimen. Karena calon yang tak punya prestasi, hanya bisa menang dengan memainkan sentimen itu. Buktinya, yang berprestasi seperti Ahok, bisa dikalahkan. 

Jika orang-orang seperti Bambang Widjojanto, Rocky Gerung, Adhie Massardi, Said Didu, berkumpul di rumah NB, dan mereka mengatakan hendak mendirikan KPK-Baru, seriuskah? Serius tak serius, itu yang dinyatakan. Mungkin mereka tahu itu tak benar, tetapi itu tidak penting. Yang terpenting adalah impresi, atau efek mediasi yang didapat. Mirip mereka yang nyari duit dan popularitas dengan click-bait. Apalagi berbuat jahat, melanggar aturan, melawan pemerintah yang sah, acap dianggap perbuatan heroik.

Kasus NB sendiri tidak istimewa. Polisi sebenarnya bisa mengatasi. Tapi jika menyangkut kasus politik, kepolisian kita suka senam irama. Maju-mundur. NB bukan tokoh penting, dan bukan tanpa cacat. Jika NB kemudian kemudian lebih menyeret kasusnya ke ranah politik (daripada hukum), ada dua kemungkinan.

Meminta Presiden mengintervensi hukum, bisa diduga nalar NB jika tak dibangun atas dasar jiwa kadrun, mungkin dia neo Orba. Karena hanya dua kelompok ini yang berkhidmat kekuasaan mutlak. Model-model negara khilafah HTI, di mana Presiden sebagaimana raja, sebagai penguasa tunggal model Orba (Orde Baru).

KPK sendiri, sebelum UU KPK yang baru, dari sejak Busyro Muqodas hingga Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, tampak membanggakan di permukaan. Tapi di balik itu, banyak persoalan internal yang membuat KPK harus diawasi. Agar tak menjadi senjata politik beralas hukum, oleh kelompok yang ingin menunggangi. 

KPK Baru, hanyalah upaya kelompok tertentu, yang kini tengah mengelus-elus jagonya untuk Pilpres 2024. Kalau dinamakan KPK Baru, mungkin kependekan dari ‘Kader Penggiat Kadrun Orba Baru’. Modelnya sama dengan para kadrun atau pendukung orba. Memakai cara new normal secara abnormal. 

(Sumber: Facebook @sunardianwirodono)

Friday, June 19, 2020 - 18:45
Kategori Rubrik: