Korupsi dari Diri Sendiri

Oleh: Sunardian Wirodono

 

Dengan gagah berani, dalam Hari Anti-korupsi (HAK) Internasional, Saut Situmoran mengatakan; Pedang pemberantasan korupsi di tangan Presiden.

Lantas, dengan Tap MPR 1998 negara mendirikan KPK sebagai komisi negara pemberantasan korupsi, buat apa? Buat memberantas Presiden, bukannya untuk menebas korupsi?

 

Tahun ini, Presiden Jokowi tak hadir dalam peringatan HAK yang diselenggarakan KPK. Padahal, KPK dan slagordenya ngarep banget. Bahkan di antara mereka ada yang bilang, kedatangan Jokowi akan jadi ukuran komitmen Presiden atas pemberantasan korupsi. Segitunya?

Hadeh. KPK ini lama-lama memang komisi negara yang baperan. Terlalu banyak menuntut pihak lain, tapi kurang introspeksi. Lembaga ini menjadi tampak makin politis. Apalagi dengan posisi Novel Baswedan. KPK seolah menjadi komisi negara yang terpisah. Merasa paling bersih dan jumawa. Padahal?

Padahal belum tahu juga. Yang kita butuhkan bukan hanya klaim, labeling, apalagi untuk membangun framing. Seolah lembaga ini secara diametral malah berlawanan dengan lembaga kepresidenan. KPK rajin bikin statemen, pemerintah dianggap kurang berpihak pada pemberantasan korupsi.

Mengutus Wapres Ma'ruf Amien hadir dalam HAK di KPK hari ini, kita tahu Presiden justeru memilih acara peringatan HAK di sebuah SMA Negeri Jakarta. Kita jadi menafsir-nafsir. Jokowi memang suka memberi ruang tafsir. Padahal sering mleset juga targetnya, karena ruang itu bukannya mengundang dialog, melainkan justeru saling judgment.

Dalam acara HAK di SMA itu, Jokowi menonton drama pendek, mengenai bagaimana praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Ada bakul bakso bernama Erick Thohir, dengan siswa-siswa SMA antara lain Wishnutama dan Nadiem Makarim. Menutup acara itu, Jokowi kemudian menyampaikan pesan, melakukan tindakan korupsi dalam berbagai bentuknya, tidak boleh. It's very simple 'kan?

Memang simpel. Tapi koar-koar politiknya lebih menonjol. Soal hukum melebar jadi rumors dan tudingan ke Presiden. Sementara sistem politik dan pemilunya dibiarkan, padahal bagian hulu terpenting dari sebab timbulnya korupsi. Bahkan Saut Situmorang mengatakan, radikalisme lahir karena korupsi.

Karena itukah Jokowi lebih suka nonton petuah pedagang bakso, bernama Erick Thohir, pada anak-anak SMA? Bayangin pedagang bakso berpetuah soal anti korupsi pada anak milenial, yang salah duanya diperankan Mas Menteri Kemendikbud dan Menteri Pariwisata Wishnutama! Atau Presiden Jokowi punya strategi baru untuk pemberantasan korupsi, seperti disinyalir Agus Rahardjo?

Orang Indonesia memang lebih suka blok-blok'an. Bahkan saling bersaing. Apalagi kalau merasa paling bener dan pinter. Hanya di Indonesia, mereka yang mestinya bertugas di ruang sunyi, seperti KPK, demen banget nongol di televisi. Kayak artis, tak malu menceritakan rumah-tangganya bermasalah. Namanya juga baper, mau gimana lagi?

 

(Sumber: Facebook Sunardian Wirodono)

Monday, December 9, 2019 - 21:30
Kategori Rubrik: